Sosialisasi Penyelenggaraan UN 2013

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA
TENGAH

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional :
Makna Evaluasi :
- Pasal 57 :
Ayat (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian

kualitas pendidikan secara nasional sebagai bentuk
akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-
pihak
yang berkepentingan;
Ayat (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik,
lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan
nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis
pendidikan.

- Pasal 58 ayat (2) :
“evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program
pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala,
menyeluruh, transparan , dan sistemik untuk menilai 1

2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan :
- Pasal 63 ayat (1) butir c :
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah terdiri atas : penilaian hasil
belajar oleh pemerintah.

- Pasal 66 ayat (1) :
Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai
pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada
mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu
pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk
2
ujian nasional.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria
Kelulusan
Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah /
Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional;

4. Peraturan Ketua Badan Standar Nasional
Pendidikan Nomor 0019/P/BSNP/XI/2012
tentang Kisi-kisi Ujian Nasional Untuk Satuan
3
Pendidikan Dasar Dan Menengah Tahun

5. Peraturan Ketua Badan Standar Nasional
Pendidikan Nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tentang
Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan
Ujian
Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah,
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah
Menengah Kejuruan, Serta Pendidikan
Kesetaraan
Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha,
4
Program Paket C, Dan Program Paket C

6. Peraturan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
Nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi
Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa,
Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Pendidikan Kesetaraan
Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program
Paket C, Dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran
2012/2013 (Edit per 4 Februari 2013) ;

7. Peraturan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan
Nomor
0021/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar
Ujian Nasional Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Dan
Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 201 2/2013. 5

Hasil evaluasi ujian nasional dari masyarakat
* Kondisi dan kualitas sekolah sangat bervariasi.
* Masukan konstruktif dari masyarakat dan Pemangku
Kepentingan.
* Kriteria kelulusan dari Satuan Pendidikan harus
memperhitungkan :
- Hasil Ujian Sekolah;
- Hasil Ujian Nasional;
- Penilaian Guru.
* Kondisi dan kebutuhan masyarakat yang selalu berubah.
* Perkembangan Iptek.

 UN TP. 2012/2013 antara lain didesain untuk
mengadopsi hasil evaluasi dimaksud, sehingga ada
sejumlah perubahan yang dilakukan. 6

1. Ujian Nasional (UN) : kegiatan pengukuran dan penilaian
pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata
pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu
pengetahuan dan teknologi.

2. UN Susulan : UN yang diselenggarakan bagi peserta didik
yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu dan
disertai bukti yang sah.

3. Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (Ujian
S/M/PK) : kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi
peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/
penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua
mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan
teknologi.
7

4. Nilai Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan (S/M/PK) :
nilai gabungan antara Nilai Ujian S/M/PK dan rata-rata nilai
rapor atau rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK).

5. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN
adalah
nilai yang diperoleh peserta didik pada UN.

6. Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai
gabungan
antara Nilai S/M/PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan
secara nasional dan Nilai UN.

7. Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal
untuk dinyatakan lulus.

8. Dst....Permendikbud No. 3 Tahun 2013 Hal. 3 s.d 4, POS 8

Menilai pencapaian kompetensi lulusan
secara nasional pada mata pelajaran
tertentu dalam kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi.

9

Sebagai salah satu pertimbangan untuk:
1. Pemetaan mutu program dan/atau satuan

pendidikan;
2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan
berikutnya;
3. Penentuan kelulusan peserta didik dari
program dan/atau satuan pendidikan;
dan
4. Pembinaan dan pemberian bantuan 10

- Setiap peserta didik SD, MI, SMP, MTs, SMPLB,
SMA,
MA, SMALB, SMK .

- Peserta didik SDLB, SMPLB dan SMALB
(tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras).

- Peserta didik Program Paket A/Ula, Program
Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program
Paket C Kejuruan dari Pendidikan Nonformal.

- Peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan
formal ke pendidikan nonformal. 11

KEGIATAN TP. 2011/2012 TP. 2012/2013
1. - Jadwal • UN dan UNPK dilaksanakan • UN dan UNPK
dengan jadwal waktu yang dilaksanakan
Pelaksanaan berbeda. bersamaan, UN pagi
hari, sedangkan UNPK
• UN : dimulai pukul 08:00 sore hari.
- Waktu WIB. • UN : maju 30 menit
• UNPK : dimulai pukul 13:00 (dimulai pk. 07:30 WIB).
Pelaksanaan WIB. • UN Kesetaraan : mundur
30 menit (dimulai pk.
13:30 WIB).
• UN SD/MI, SDLB : tetap
2. Paket Soal • UN : 5 Paket Soal setiap • dimulai pukul 08:00 WIB.
UN : menyiapkan
ruang. sejumlah paket soal (20
Paket Soal).
• UN SD/MI/SDLB: 1 Paket • SD/MI/SDLB : 1 Paket
Soal. Soal
• Paket B/Wustha, Paket C : 2 • SMPLB, SMALB, Paket
Paket Soal. B/Wustha : 5 Paket
Soal. 12

KEGIATAN TP. 2011/2012 TP. 2012/2013

3. Naskah Naskah Soal dan LJUN Naskah Soal dan LJUN
Soal dan terpisah. menyatu.
LJUN

4. Bobot - Sulit : 10 % - Sulit : 20 %
Kesulitan - Sedang : 80 % - Sedang : 70 %
Soal - Mudah : 10 % - Mudah : 10 %

5. Pencetakan Pencetakan Bahan UN Pencetakan Bahan
(Soal) UNPK dilakukan oleh (Soal) UNPK dilakukan
Bahan Panitia Penyelenggara oleh Panitia
(Soal) UN Tingkat Provinsi. Penyelenggara Tingkat
Pusat.

13

KEGIATAN TP. 2011/2012 TP. 2012/2013

6. Pengawasan UN SMA/MA, dan SMK ada UN SMA/MA, SMK dan
Satuan Pengawas Satuan Paket C ada Pengawas
Pendidikan Pendidikan dari Perguruan Satuan Pendidikan dari
Tinggi (PT). Perguruan Tinggi (PT).

UN Paket C tidak ada
Pengawas Satuan
Pendidikan dari Perguruan
7. Pengiriman TinggiSMA/MA, SMK dan
LJUN (PT). LJUN SMA/MA, SMK dan
LJUN LJUNPK Paket C dikirim oleh LJUNPK Paket C
Petugas Dinas Pendidikan dikumpulkan dan dikirim
Kab/Kota. oleh Pengawas Satuan
Tinggi (PT) dan
didampingi Petugas dari
Dinas Pendidikan 14
Kab/Kota.

KEGIATAN TP. 2011/2012 TP. 2012/2013

LJUN SMP/MTs, SMPLB, LJUN SMP/MTs, SMPLB,
SMALB, Program Paket SMALB, Program Paket
A/Ula, Program Paket A/Ula, dan Program Paket
B/Wustha dikirim oleh B/Wustha dikumpulkan dan
Petugas Dinpendik Kab/Kota. dikirim oleh Dinpendik
Kab/Kota didampingi oleh
Pengawas Satuan
Tinggi (PT).
8. Scanning Scanning LJUN Paket C Scanning LJUN Paket C
LJUN dilakukan oleh Panitia dilakukan oleh Perguruan
Penyelenggara Tingkat Tinggi Negeri (PTN).
9. - UNPK Periode I : Agustus - UN Periode I : Mei-Juni
Provinsi.
Pengumuman (Paket C : 4 Agustus, Paket (Paket C : 25 Mei, Paket
Kelulusan A/Ula, Paket B/Wustha : 11 Paket B/Wustha : 1 Juni,
dari Agustus). Paket A/Ula : 8 Juni).
- Periode II : November (Paket - Periode II : belum
Satpen
C : 10 November, Paket terjadwal.
A/Ula, 13
15

1. Pemerintah menugaskan Badan Standar
Nasional Pendidikan (BSNP) untuk
menyelenggarakan UN yang diikuti peserta
didik pada setiap satuan pendidikan jalur
formal pendidikan dasar dan menengah dan
jalur nonformal kesetaraan (Pasal 67 ayat (1)
PP Nomor 19 Tahun 2005).

2. Dalam penyelenggaraan UN BSNP bekerja
sama dengan instansi terkait di lingkungan
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan
(Pasal 67 ayat (2) PP Nomor 19 Tahun 2005).
16

Satuan
Pusat Provinsi Kab/Kota
Pendidika
1. BSNP 1. Gubernur 1. Bupati/Walikota
n
1. BSNP 1. Gubernur 1. Bupati/Walikota
2.
2. Kemdikbud
Kemdikbud 2. Dinas
2. Dinas 2. Dinas
2. Dinas 1. PT
1. PT
3.
3. Kemenag
Kemenag Pendidikan
Pendidikan Pendidikan
Pendidikan 2. Kepala
2. Kepala
4.
4. MR-PTN
MR-PTN 3. Kanwil
3. Kanwil 3. Kantor
3. Kantor
Kemenag
Kemenag Kemenag
Kemenag Sekolah/Mad
Sekolah/Mad
4. PTN
4. PTN 4. PTN.
4. PTN. 3. Guru
3. Guru
5. Instansi
5. Instansi
Tingkat 4. Tutor
4. Tutor
Tingkat
Provinsi
Provinsi
yang Terkait
yang Terkait
dg. pendidikan
dg. pendidikan
Catatan: keahlian.
keahlian.
Rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing Panitia
Penyelenggara UN terdapat pada POS UN Tahun Pelajaran
2012/2013. 17

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 420/19 TAHUN 2013
TANGGAL 25 FEBRUARI 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
UJIAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

19

a. Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah , dan Sekolah
Dasar Luar Biasa (SD/MI , dan SDLB) :
1. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Jawa
Tengah;
2. melakukan sosialisasi pelaksanaan Ujian Nasional kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah,
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, media massa, dan
pemangku kepentingan lain di Provinsi Jawa Tengah;
3. menggandakan dan mendistribusikan Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional dan
Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan tentang Prosedur
Operasi Standar (POS) Ujian Nasional ke Sekolah/Madrasah
penyelenggara ujian melalui Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota;
4. menggandakan dan mendistribusikan Peraturan Badan Standar
Nasional Pendidikan tentang Kisi-kisi Soal Ujian Nasional ke
Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian melalui Penyelenggara
Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota; 20

5. menyelenggarakan pelatihan penulisan soal dan penetapan soal Ujian
Nasional bersama Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat;
6. menyusun 75 % (tujuh puluh lima persen) butir soal Ujian Nasional
berdasarkan kisi-kisi soal Ujian Nasional tahun pelajaran 2012/2013 yang
ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
7. merakit soal Ujian Nasional berdasarkan kisi-kisi soal Ujian Nasional tahun
pelajaran 2012/2013 dan melakukan penjaminan mutu soal bersama
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat;
8. menyiapkan bahan Ujian Nasional khusus untuk Sekolah Dasar Luar Biasa
(SDLB);
9. mencetak bahan Ujian Nasional yang mencakup Naskah Soal, Lembar
Jawaban Ujian Nasional (LJUN), Daftar Hadir, dan Berita Acara;
10. mendistribusikan bahan Ujian Nasional ke Sekolah/Madrasah
penyelenggara Ujian Nasional melalui Penyelenggara Ujian Nasional
11. menjaga kerahasiaan bahan Ujian Nasional;
12. menjaga keamanan pelaksanaan Ujian Nasional;
13. melakukan penskoran hasil Ujian Nasional;
21

14. menyampaikan hasil penskoran dan pemindaian (scanning)
kepada Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat;
15. mencetak dan mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil Ujian
Nasional (DKHUN) per Sekolah/Madrasah penyelenggara yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah atas nama Gubernur ke Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Kabupaten/ Kota;
16. mencetak dan mendistribusikan Surat Keterangan Hasil Ujian
Nasional (SKHUN) ke Sekolah/Madrasah penyelenggara
melalui Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/
Kota;
17. mencetak dan mendistribusikan blangko Ijazah;
18. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di
Provinsi Jawa Tengah;
19. Membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Provinsi
Jawa Tengah dan menyampaikan kepada Penyelenggara Ujian
Nasional Tingkat Pusat.
22

b. Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa (SMPLB), Program Paket A/Ula dan Program Paket
B/Wustha :
1. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di
2. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan tentang Ujian
Nasional dan Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian
Nasional ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
4. menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian
Nasional dan satuan pendidikan yang menggabung dalam
surat keputusan, dengan prosedur sebagai berikut :

23

a) menerima identifikasi satuan pendidikan yang memiliki
kelas/tingkat tertinggi dan satuan pendidikan berdasarkan
jenjang akreditasi serta memenuhi persyaratan kelayakan
berdasarkan hasil penilaian dinas pendidikan kabupaten/kota
yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan
pendidikan penyelenggara Ujian Nasional dan satuan
pendidikan yang menggabung ;
b) menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional
dan satuan pendidikan yang menggabung, yang dituangkan
dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke s atuan
pendidikan Penyelenggara Ujian Nasiona melalui
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten/Kota ;
5. menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
7. menjaga keamanan penyelenggaraan Ujian Nasional bersama
Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ;
8. mengkoordinasikan pendataan peserta dan mengelola database
peserta Ujian Nasional;
9. menyediakan kendaraan tranportasi untuk distribusi bahan Ujian
Nasional ke titik simpan terakhir ;
24

10. mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai
sekolah/madrasah/Pondok Pesantren/Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat dan Sanggar Kegiatan Belajar dan
mengirimkannya ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
Pusat paling lambat tanggal 1 5 April 2013 untuk SMP/MTs,
SMPLB, Program Paket A/Ula dan Program Paket B/Wustha;
11. menetapkan tim pengolah hasil Ujian Nasional dengan tugas
sebagai berikut :
a) melakukan pemindaian (scanning) Lembar Jawaban
Ujian Nasional (LJUN) dengan menggunakan software
yang ditentukan oleh Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Pusat;
b) mengirim hasil pemindaian (Scanning) Lembar Jawaban
Ujian Nasional (LJUN) ke Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Pusat.
25

12. menerima nilai akhir Ujian Nasional dari Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Pusat;
13. mendistribusikan nilai akhir Ujian Nasional ke satuan pendidikan
melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
14. mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) per
sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar
Kegiatan Belajar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan
15. mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) per
sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Sanggar
Kegiatan Belajar melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
16. mengisi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) untuk setiap
peserta Ujian Nasional;
17. mendistribusikan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) ke
Kabupaten/Kota;
18. mendistribusikan ijazah Paket A, Paket B dan Paket C ke Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota;
19. mengevaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi Jawa
Tengah;
26

20. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas dan akuntabilitas
pada semua proses di atas;
21. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat
Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat yang berisi
tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Ujian Nasional
dan dilengkapi dengan :
a) surat keputusan Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
b) data peserta Ujian Nasional;
c) data sekolah/madrasah penyelenggara Ujian Nasional;
d) laporan kelulusan satuan pendidikan.

c. Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan :
1. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional di Provinsi
Jawa Tengah bersama Perguruan Tinggi ;
27

2. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan tentang Ujian Nasional dan Prosedur Operasi Standar Ujian
Nasional (POS UN) ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
3. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. menyediakan kendaraan tranportasi untuk distribusi bahan Ujian Nasional ke
titik simpan terakhir;
5. Melakukan pendataan dan menetapkan satuan pendidikan penyelenggara
Ujian Nasional , dengan prosedur sebagai berikut :
a) melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat
tertinggi dan mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang
akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan
penetapan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;
b) menetapkan satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional dan
satuan pendidikan yang menggabung, yang dituangkan dalam surat
keputusan dan mengirimkannya ke s atuan pendidikan penyelenggara
Ujian Nasional melalui Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
Kabupaten/Kota;
c) memantau pelaksanaan uji kompetensi keahlian Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK).
28

6. menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);
7. mengawal pendistribusian bahan Ujian Nasional di bawah
koordinasi Perguruan Tinggi sampai titik simpan terakhir di
Kabupaten/Kota;
9. menjaga keamanan penyelenggaraan Ujian Nasional bersama
Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Kepolisian ;
10. mengkoordinasikan pengumpulan dan mengelola database peserta
Ujian Nasional;
11. mengkoordinasikan pengumpulan dan mengelola database nilai
sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan;
12. mengirimkan nilai sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan ke
Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat paling lambat tanggal
8 April 2013, khusus nilai ujian teori kejuruan dikirimkan paling
lambat tanggal 28 April 2013;
13. menerima hasil penilaian (skor) dari Penyelenggara Ujian Nasional
Tingkat Pusat;
29

14. mencetak Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Tengah;
15. mengisi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) ;

16. mendistribusikan Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN)
dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) ke satuan

pendidikan melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota;
17. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada
semua proses di atas;
18. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Provinsi Jawa
Tengah untuk disampaikan kepada Penyelenggara Ujian Nasional

Tingkat Pusat yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan
evaluasi Ujian Nasional dan dilengkapi dengan :
a) surat keputusan Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
b) data peserta Ujian Nasional;

c) data satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional;

d) laporan kelulusan satuan pendidikan.

30

Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab :
a. Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB),
Program Paket A/Ula, dan Program Paket B/Wustha terdiri atas :

1. tim pengawasan bahan Ujian Nasional di percetakan memiliki

tugas dan tanggung jawab :
a) mengkoordinasikan pengawasan penggandaan bahan Ujian

Nasional;
b) mengawasi proses penggandaan bahan Ujian Nasional di

percetakan.
2. tim penerima bahan Ujian Nasional dari percetakan sebagai
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas dan
tanggung jawab :
a) melakukan serah terima bahan Ujian Nasional dari
percetakan di provinsi Jawa Tengah ;
b) melakukan serah terima bahan Ujian Nasional ke tim
Distribusi bahan Ujian Nasional.
31

3. tim distribusi bahan Ujian Nasional ke titik simpan terakhir memiliki
tugas dan tanggung jawab :
a) melakukan koordinasi distribusi bahan Ujian Nasional dengan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Polri ;
b) melakukan distribusi bahan Ujian Nasional ke titik simpan
terakhir di kabupaten/kota;
c) melakukan serah terima bahan Ujian Nasional dengan tim
pengamanan bahan Ujian Nasional Perguruan Tinggi di titik
simpan terakhir.
4. tim pengamanan bahan Ujian Nasional di titik simpan terakhir
selama ujian berlangsung memiliki tugas dan tanggung jawab :
a) melakukan koordinasi pengamanan dan penyimpanan bahan
Ujian Nasional dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan
Polri;
b) melakukan serah terima bahan Ujian Nasional ke satuan
pendidikan penyelenggara.
32

Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab :
b. Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah
(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , Paket C, dan Paket C
Kejuruan :
1. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional Di Provinsi
Jawa Tengah bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
dan dapat melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan ;
2. menetapkan koordinator pelaksanaan Ujian Nasional
Kabupaten/Kota;
3. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
4. membentuk tim kerja Ujian Nasional di tingkat Provinsi Jawa
Tengah yang terdiri atas :
a) tim pengawasan bahan Ujian Nasional di percetakan
memiliki tugas dan tanggung jawab :
1) mengkoordinasikan pengawasan penggandaan bahan
Ujian Nasional di percetakan ;
2) mengawasi proses penggandaan bahan Ujian Nasional
di percetakan.
33

b) tim penerima bahan Ujian Nasional dari percetakan sebagai
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas dan
tanggung jawab :
1) menerima bahan Ujian Nasional dari percetakan dan
menandatangani berita acara serah terima bahan Ujian
Nasional dari percetakan di provinsi Jawa Tengah ;
2) menyerahkan bahan Ujian Nasional ke tim Distribusi bahan
Ujian Nasional serta menandatangani berita acara serah
terima bahan Ujian Nasional.
c) tim distribusi bahan Ujian Nasional ke titik simpan terakhir
memiliki tugas dan tanggung jawab :
1) melakukan koordinasi distribusi bahan Ujian Nasional dengan
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Polri ;
2) melakukan distribusi bahan Ujian Nasional ke titik simpan
terakhir di kabupaten/kota;
3) melakukan serah terima bahan Ujian Nasional dengan tim
pengamanan bahan Ujian Nasional Perguruan Tinggi di titik
simpan terakhir. 34

d) tim pengamanan bahan Ujian Nasional di titik simpan terakhir
selama ujian berlangsung memiliki tugas dan tanggung jawab :

1) melakukan koordinasi pengamanan dan penyimpanan
bahan Ujian Nasional dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota dan Polri ;
2) melakukan serah terima bahan Ujian Nasional ke satuan
pendidikan penyelenggara.
e) tim pengawas satuan pendidikan memiliki tugas dan tanggung
jawab :
1) mengkoordinasikan pengawasan penyelenggaraan Ujian
Nasional dengan kepala sekolah satuan pendidikan ;
2) melakukan serah terima bahan Ujian Nasional dari tim
pengamanan bahan Ujian Nasional bersama dengan kepala
sekolah satuan pendidikan;
3) melakukan pengawasan pelaksanaan ujian.

35

f) tim pengolah hasil Ujian Nasional memiliki tugas
dan tanggung jawab :
1) melakukan pemindaian (scanning) Lembar
Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dengan
menggunakan software yang ditentukan oleh
2) mengirim hasil pemindaian (scanning) Lembar
Jawaban Ujian Nasional (LJUN) ke
5. mensosialisasikan tugas dan tanggung jawab

pengawas penyelenggaraan Ujian Nasional di
satuan pendidikan;

36

6. menjamin obyektivitas dan kredibelitas pelaksanaan Ujian Nasional di
provinsi Jawa Tengah;
7. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kantor
Wilayah Kementerian Agama dalam penyelenggaraan Ujian Nasional;
8. menetapkan pengawas satuan pendidikan di setiap
sekolah/madrasah / Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Sanggar
Kegiatan Belajar penyelenggara Ujian Nasional;
9. menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional berdasarkan masukan
dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
Kabupaten/Kota;
10. menetapkan tempat titik simpan terakhir bahan Ujian Nasional di
Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota ;
11. menjaga keamanan dan kerahasiaan dalam pendistribusian bahan
Ujian Nasional dari tingkat provinsi sampai ke satuan pendidikan ;
12. menjaga keamanan penyimpanan bahan Ujian Nasional di titik
simpan terakhir selama ujian berlangsung ;
13. menjaga keamanan dan kerahasiaan Lembar Jawaban Ujian Nasional
(LJUN) yang sudah diisi oleh peserta Ujian Nasional serta bahan
pendukungnya;
14. membawa Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dari satuan
pendidikan ke Perguruan Tinggi didampingi oleh Dinas Pendidikan; 37

15. melakukan pemindaian (scanning) Lembar Jawaban Ujian
Nasional (LJUN) dengan menggunakan perangkat lunak yang
ditetapkan oleh Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat ;
16. menjamin keamanan proses pemindaian (scanning) Lembar
Jawaban Ujian Nasional (LJUN);
17. menyerahkan hasil pemindaian (scanning) Lembar Jawaban
Ujian Nasional (LJUN) ke Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat
Pusat;
18. Menerima hasil penilaian (skor) dari Penyelenggara Ujian
Nasional Tingkat Pusat;
19. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas dan akuntabilitas
pada semua proses di atas;
20. Membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Provinsi
Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan melalui Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP) yang berisi tentang persiapan dan pelaksanaan Ujian
Nasional. 38

Dalam penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2012/2013, BSNP
menunjuk perguruan tinggi negeri berdasarkan rekomendasi
Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, sebagai
koordinator penyelenggara UN.

1. Pencetakan dan pendistribusian bahan UN dilakukan
sesuai dengan petunjuk teknis pencetakan dan
pendistribusian bahan UN yang ditetapkan oleh Balitbang
Kemdikbud.
2. Pengawasan pencetakan dan pendistribusian naskah soal
UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK, Paket
A/Ula, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C Kejuruan
menjadi tanggungjawab perguruan tinggi yang ditetapkan
oleh BSNP bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi. 39

1. Bupati/Walikota bertanggungjawab
menetapkan Penyelenggara UN Tingkat
Kabupaten/Kota yang berasal dari unsur-
unsur:
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
b. Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota.
c. Perguruan Tinggi Negeri.
43

2. Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mempunyai tugas
dan tanggung jawab:
a. merencanakan penyelenggaraan UN di wilayahnya;
b. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan satuan
pendidikan;
c. melakukan pendataan satuan pendidikan penyelenggara UN
dengan prosedur sebagai berikut:
1) mengidentifikasi satuan pendidikan yang memiliki
kelas/tingkat tertinggi dan satuan pendidikan berdasarkan
berdasarkan jenjang akreditasi, serta memenuhi persyaratan
kelayakan berdasarkan hasil penilaian dinas kabupaten/kota
yang disampaikan ke dinas pendidikan provinsi.
2) menerima SK penetapan satuan pendidikan penyelenggara
UN dan satuan pendidikan yang bergabung dari
penyelenggara tingkat provinsi.
44
3) menyampaikan surat keputusan tersebut ke satuan

d. mensosialisasikan penyelenggaraan UN di wilayahnya dan
mendistribusikan Permendikbud UN dan POS UN ke satuan
pendidikan;
e. melakukan pendataan calon peserta UN;
f. melakukan pendataan calon pengawas UN SMA, MA, SMK,
Program
Paket C, dan Program Paket C Kejuruan untuk disampaikan ke
perguruan tinggi penyelenggara UN ;
g. melakukan pendataan calon pengawas UN SMP, MTs, SMPLB, dan
SMALB; Program Paket A/Ula, dan Program Paket B/Wustha .
h. mencetak Daftar Nominasi Sementara (DNS) dan mendistribusikan
ke sekolah/madrasah/pondok pesantren/PKBM dan SKB.;
i. mengkoordinasikan pengumpulan dan entry data nilai
sekolah/madrasah/pontren/PKBM, dan SKB.
j. menyampaikan ke perguruan tinggi tempat penyimpanan bahan
UN di titik simpan terakhir.
k mendistribusikan bahan UN dan LJUN untuk SMP, MTs, SMPLB,
SMALB dan Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha ke
sekolah/madrasah/pontren/PKBM dan SKB penyelenggara UN ;
l. menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN;
m. menjaga keamanan penyelenggaraan UN;
n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN di 45
wilayahnya;

o. mengumpulkan LJUN dan mengirimkannya ke Penyelenggara
UN
Tingkat Provinsi dan didampingi oleh Perguruan Tinggi untuk
SMP, MTs, SMPLB, SMALB, Program Paket A/Ula dan Program
Paket B/Wustha ke Dinas Pendidikan Provinsi;
p. menerima DKHUN dan SKHUN dari Penyelenggara UN Tingkat
Provinsi dan mengirimkannya ke
sekolah/madrasah/pontren/PKBM dan SKB penyelenggara UN;
q. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas
pada semua proses pelaksanaan UN;
r. membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Kabupaten/Kota
untuk disampaikan kepada Penyelenggara UN Tingkat
Provinsi
yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi
UN
dan dilengkapi dengan:
1) surat keputusan Penyelenggara UN Tingkat
Kabupaten/Kota;
2) data peserta UN;
3) data sekolah/madrasah/PKBM dan SKB penyelenggara UN; 46
4) data kelulusan satuan pendidikan.

Satuan Pendidikan yang dapat menyelenggarakan UN adalah:
a. sekolah/madrasah yang memiliki peserta UN minimal 20 peserta didik
(SMPLB dan SMALB tidak ada batas minimal jumlah peserta UN),
terakreditasi, serta persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh
Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
b. pondok pesantren, PKBM, dan SKB penyelenggara pendidikan
kesetaraan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat
Kabupaten/Kota;

Penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh
Penyelenggara UN tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas unsur-
unsur :
a. perguruan tinggi bersama kepala dan satuan pendidikan lain yang
bergabung untuk UN SMA, MA, SMK.
b. kepala sekolah/madrasah dari satuan pendidikan penyelenggara UN
yang bersangkutan dan satuan pendidikan lain yang bergabung, untuk
SMP, MTs, SMPLB, SMALB. 47

Tugas dan Tanggungjawab
a. memiliki dan memahami Permendikbud UN dan POS UN serta melakukan
sosialisasi kepada guru, peserta ujian, dan orang tua peserta;
b. melaksanakan UN sesuai dengan POS UN;
c. merencanakan penyelenggaraan UN di sekolah/madrasah/SKB/PKBM/Pontren;
d. mengirimkan data calon peserta UN yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/
SKB/PKBM/Pontren ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;
e. mengirimkan nilai sekolah/madrasah berdasarkan penggabungan nilai
rata-rata rapor dan nilai US/M untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB,
dan SMK serta nilai SKB/PKBM/Pontren berdsrkan penggabungan nilai
rata-rata laporan hasil belajar (NRLHB) dan nilai UAPK untuk Program Paket A/
Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C ke Penyelenggara UN
f. mengambil naskah soal UN di tempat yang sudah ditetapkan oleh
g. memeriksa dan memastikan amplop naskah soal UN dalam keadaan
tertutup;
h. menjaga kerahasiaan dan keamanan naskah soal UN;
i. menjaga keamanan dan ketertiban penyelenggaraan UN; 48

j. memberikan penjelasan tentang tata tertib pengawasan ruang ujian
dan cara pengisian LJUN;
k. membubuhkan stempel satuan pendidikan pada amplop
pengembalian
LJUN;
l. mengumpulkan LJUN SMP, MTs, SMPLB, SMALB serta
mengirimkannya
kepada Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.
m. menerima DKHUN dari Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.
n. menerbitkan, menandatangani, dan membagikan SKHUN kepada
peserta UN SMP, MTs, SMPLB, SMALB, dan SMK;
o. menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada
semua proses di atas;
p. khusus SMK melakukan kerjasama dengan industri mitra atau
institusi
pasangan dalam rangka uji kompetensi keahlian berdasarkan 49

A. Persyaratan Peserta Ujian Nasional

a. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir pada sistem paket
atau SKS di satuan pendidikan berhak mengikuti Ujian Nasional (UN).
b. Peserta didik yang memiliki rapor lengkap penilaian hasil belajar pada
satuan pendidikan sampai dengan semester I tahun terakhir.
c. Khusus peserta didik SMK yang telah menyelesaikan proses
pembelajaran untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional
dapat mengikuti UN.

d. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang
setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan
yang setingkat lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-
kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian sekolah/madrasah, atau
sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program akselerasi dan/atau
SKS.

50

e . Peserta didik yang dapat menyelesaikan studinya selama 2 (dua)
tahun
dalam program akselerasi atau SKS harus menunjukkan bukti-bukti
yang menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan
kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligence Quotient (IQ) ≥
130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang
memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi
lain yang direkomendasi BSNP.
f. Peserta didik sebagaimana tercantum pada huruf “e” diwajibkan
mengirimkan bukti-bukti kepada BSNP paling lambat seminggu
sebelum akhir pendaftaran.
g. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang
sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikannya , dapat
mengikuti UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis
yang sama.
h. Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang
sah tidak dapat mengikuti UN dapat mengikuti UN susulan.
51

g. Peserta didik yang belum lulus UN pada tahun pelajaran 2009/2010,
2010/2011, atau 2011/2012 yang akan mengikuti UN tahun pelajaran
2012/2013 harus:
1) mendaftar pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah
penyelenggara UN;
2) memiliki nilai sekolah/madrasah.
3) mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan secara nasional.

h. Peserta didik yang telah lulus ujian nasional tetapi belum lulus satuan
pendidikan yang akan mengikuti Ujian tahun pelajaran 2012/2013
harus:
1) mendaftar pada sekolah/madrasah asal;
2) nilai ujian nasional tahun sebelumnya digunakan sebagai nilai hasil
ujian nasional tahun pelajaran 2012/2013.

i. Peserta didik yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan 52

B. Pendaftaran Peserta Ujian Nasional
1. Sekolah/madrasah penyelenggara UN menerima pendaftaran
peserta yang TIDAK LULUS UN tahun pelajaran 2010/2011 atau
2011/2012.
2. Sekolah/madrasah penyelenggara UN dapat menerima pendaftaran
peserta yang TIDAK LULUS UN pada tahun pelajaran 2010/2011 atau
2010/2011 yang berasal dari sekolah/madrasah lain.
3. Pendaftaran peserta UN yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan 2 harus:
a. mencantumkan nomor peserta UN pada lembar pendaftaran peserta
UN tahun 2012/2013.
b. berkoordinasi dengan sekolah/madrasah asal bagi siswa yang
mendaftar di sekolah/madrasah lain.
4. Sekolah/madrasah penyelenggara UN mengirimkan data calon peserta
ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi melalui Penyelenggara UN
Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 30 Desember 2012.

5. Kepala sekolah/madrasah penyelenggara UN menerbitkan, 53
menandatangani, dan membubuhkan stempel sekolah/madrasah pada

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran
Butir Soal Waktu
1 Bahasa Indonesia 50 120 menit

2 Bahasa Inggris 50*) 120 menit

3 Matematika 40 120 menit

4 Fisika 40 120 menit

5 Kimia 40 120 menit

6 Biologi 40 120 menit

54

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran
Butir Soal Waktu



4 Ekonomi 40 120 menit

5 Sosiologi 50 120 menit

6 Geografi 50 120 menit

55

No Mata Pelajaran Jumlah Butir Alokasi
Soal Waktu
4 Sastra Indonesia 40 120 menit
5 Antropologi 50 120 menit
6 Bahasa Asing**) :
Bahasa Arab
Bahasa Jepang 50 120 menit
Bahasa Jerman
Bahasa Prancis
Bahasa Mandarin
*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading
untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
**) Sesuai dengan pilihan
56

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran
Butir Soal Waktu

2 Bahasa Inggris 50 *) 120 menit
4 Ilmu Tafsir 50 120 menit
5 Ilmu Hadis 50 120 menit
6 Fikih 50 120 menit

*) terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading
untuk penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
57

Jumlah Butir
No Mata Pelajaran Alokasi Waktu
Soal
2 Matematika*) 40 120 menit
3 Bahasa Inggris**) 50 120 menit
4 Kompetensi Keahlian :
1 Paket 18-24 jam
(Teori Kejuruan dan Praktik
Kejuruan***)
*) Terdiri atas tiga kelompok kejuruan
1. Kelompok Teknologi, Kesehatan, dan Pertanian
2. Kelompok Pariwisata, Seni dan Kerajinan, Teknologi
Kerumahtanggaan, Pekerjaan Sosial, dan Administrasi Perkantoran,
3. Progam Keahlian Akuntansi dan Penjualan .
**) Terdiri atas 15 soal listening comprehension atau 15 soal reading untuk
penyandang tunarungu dan 35 soal pilihan ganda.
***) Ujian teori dan praktek kejuruan dilaksanakan sebelum pelaksanaan
UN. 58

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran
Butir Soal Waktu
1 Pendidikan Kewarganegaraan 50 120 menit



4 Bahasa Inggris 50 120 menit

5 Ekonomi 40 120 menit

6 Geografi 50 120 menit

7 Sosiologi 50 120 menit

59

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran
Butir Soal Waktu





5 Fisika 40 120 menit

6 Kimia 40 120 menit

7 Biologi 40 120 menit

60

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran
Butir Soal Waktu





61

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran
Butir Soal Waktu



4 Ilmu Pengetahuan Alam 40 120 menit
(IPA)

62

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran
Butir Soal Waktu
Pendidikan
1 50 120 menit
Kewarganegaraan


4 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 40 120 menit

Ilmu Pengetahuan Sosial
5 40 120 menit
(IPS)
63

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran
Butir Soal Waktu




*) terdiri dari 15 soal Listening Comprehension dan 35
soal Pilihan Ganda

64

Jumlah Butir Alokasi
No Mata Pelajaran
Soal Waktu




65

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran
Butir Soal Waktu




4 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 40 120 menit

5 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 40 120 menit

66

Jumlah Alokasi
No Mata Pelajaran Butir Soal Waktu



Ilmu Pengetahuan Alam
3 40 120 menit
(IPA)

67

1. UN dilakukan satu kali, yang terdiri atas UN dan UN Susulan
untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK;
2. UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau
berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang
sah.
3. UN dilaksanakan secara serentak.
4. Ujian Kompetensi Keahlian SMK:
a. ujian praktik kejuruan selesai dilaksanakan paling lambat
tanggal 15 Maret 2013;
b. ujian teori kejuruan dilaksanakan secara serentak pada
tanggal 18 April 2013;
c. pelaksanaan ujian praktik dan ujian teori kejuruan diatur
tersendiri oleh Direktorat Pembinaan SMK Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI; 68

Mata Pelajaran
No Hari dan Tanggal Jam Program Program Program MA Program
IPA IPS Bahasa Keagamaan
UN
Senin, 15 April 2013
1 Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa
07:30 - 09:30
UN Susulan, 22 April 2013 Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia

Bahasa
UN Selasa, 16 April 2013 07:30 - 09:30 Fisika Ekonomi Tafsir
Asing
2
Bahasa Bahasa Bahasa Bahasa
UN Susulan, 23 April 2013 10:30 - 12:30
Inggris Inggris Inggris Inggris
UN
Rabu, 17 April 2013
3 UN Susulan, 24 April 07:30 - 09:30 Matematika Matematika Matematika Matematika
2013

UN
07:30 - 09:30 Kimia Sosiologi Antropologi Fikih
Kamis, 18 April 2013
4 UN Susulan, 25 April
Sastra
2013 10:30 - 12:30 Biologi Geografi Hadis
Indonesia

69

Hari dan Tanggal Jam Mata Pelajaran

UN Bahasa
Senin, 15 April 2013 07:30-09:30
Indonesia
UN Susulan, 22 April 2013
UN
Selasa, 16 April 2013 07:30-09:30 Bahasa Inggris
UN
Rabu, 18 April 2013 07:30-09:30 Matematika

70


UN
Senin, 15 April 2013 07:30-09:30 Bahasa Indonesia
UN
UN

71

JADWAL UN PAKET C
Program Hari Tanggal Waktu Mata
Periode I Periode II (Pukul) Ujian

Senin 15 April 2013 01 Juli 2013 13:30-15:30 Pendidikan Kewarganegaraan
16:00-18:00 Bahasa Indonesia
Paket C-IPS Selasa 16 April 2013 02 Juli 2013 13:30-15:30 Sosiologi
16:00-18:00 Geografi
Rabu 17 April 2013 03 Juli 2013 13:30-15:30 Ekonomi
16:00-18:00 Bahasa Inggris
Kamis 18 April 2013 04 Juli 2013 13:30-15:30 Matematika

Paket C-IPA Selasa 16 April 2013 02 Juli 2013 13:30-15:30 Biologi
16:00-18:00 Kimia
Rabu 17 April 2013 03 Juli 2013 13:30-15:30 Fisika
Kamis 18 April 2013 04 Juli 2013 13:30-15:30 Matematika

Paket C
Kejuruan Selasa 16 April 2013 02 Juli 2013 13:30-15:30 Matematika

72


UN
Senin, 22 April 2013 07:30-09:30 Bahasa Indonesia
UN
UN
UN Susulan, 1 Mei 2013
UN Ilmu Pengetahuan
Kamis, 25 April 2013 07:30-09:30
Alam

73

JADWAL UN PAKET B/WUSTHA
No. Hari Tanggal Waktu Mata

1. Senin 22 April 2013 1 Juli 2013 13:30-15:30 Pendidikan Kewarganegaraan
2. Selasa 23 April 2013 2 Juli 2013 13:30-15:30 Ilmu Pengetahuan Sosial
16:00-18:00 Matematika
3. Rabu 24 April 2013 3 Juli 2013 13:30-15:30 Ilmu Pengetahuan Alam

JADWAL UN PAKET A/ULA
No. Hari Tanggal Waktu Mata

1. Senin 6 Mei 2013 1 Juli 2013 13:30-15:30 Pendidikan Kewarganegaraan
2. Selasa 7 Mei 2013 2 Juli 2013 13:30-15:30 Ilmu Pengetahuan Sosial
116:00-18:00 Ilmu Pengetahuan Alam
3. Rabu 8 Mei 2013 3 Juli 2013 13:30-15:30 Matematika

74


UN
Senin, 6 Mei 2013 08:00-10:00 Bahasa Indonesia
UN
Selasa, 7 Mei 2013 08:00-10:00 Matematika
UN Susulan,14 Mei 2013
UN
Rabu, 8 Mei 2013 Ilmu Pengetahuan
08:00-10:00
UN Susulan, 15 Mei 2013 Alam (IPA)

75

A. Penyelenggara UN Tingkat Pusat menyusun kisi-kisi soal berdasarkan
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi untuk satuan
pendidikan dasar dan menengah.
B. Penyelenggara UN Tingkat Pusat membuat master copy naskah soal UN
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. mengidentifikasi dan memilih butir-butir soal dari bank soal nasional
sesuai dengan kisi-kisi UN tahun pelajaran 2012/2013;
b. merakit naskah soal UN dengan memperhatikan sebaran tingkat
kesukaran soal;
c. menyiapkan bahan UN dalam bentuk Braille bagi peserta UN tunanetra;
d. menyiapkan naskah soal UN yang berbeda dengan tingkat kesulitan
yang sama untuk setiap peserta dalam satu ruang ujian untuk UN
SMP/MTs, SMA/MA, SMK.
e. menyiapkan 5 (lima) Paket soal UN yang berbeda khusus untuk SMPLB,
SMALB.
f. menyiapkan bahan UN Bahasa Inggris listening comprehension untuk
SMA, MA, SMALB dan SMK (kecuali tunarungu);
76

g. menyiapkan bahan UN Bahasa Inggris reading sebagai pengganti
listening comprehension bagi siswa SMA, MA, SMALB, dan SMK yang
menyandang tunarungu (peserta didik inklusi);
h. menyiapkan pedoman penyusunan naskah soal UN Kompetensi
Keahlian dengan melibatkan Direktorat Pembinaan SMK dan Dunia
Usaha/Industri/Asosiasi Profesi di bawah koordinasi BSNP;
i. naskah soal UN menyatu dengan LJUN;
j. menentukan paket-paket naskah soal UN dengan mempertimbangkan
kesetaraan antar paket;
k. memeriksa paket-paket naskah soal UN, dari segi kesetaraan tingkat
kesukaran, mutu, dan validitas;
l. memberi kode pada master naskah soal UN;
m. menggandakan dan mengepak master naskah soal UN untuk dikirim ke
percetakan;
n. menggandakan bahan UN Bahasa Inggris listening comprehension yang
terdiri atas naskah soal, kaset, dan petunjuk penggunaannya.
77

Satuan pendidikan penyelenggara UN
menetapkan ruang UN dengan
persyaratan sebagai berikut:
1. Ruang ujian yang digunakan aman dan
layak untuk pelaksanaan UN;
2. Setiap ruang ditempati paling banyak
20 peserta, dan 2 (dua) meja untuk
dua
orang pengawas UN;
3. Setiap meja dalam ruang ujian
diberi
nomor peserta UN;
4. Setiap ruang ujian ditempel
pengumuman
yang bertuliskan “DILARANG MASUK
SELAIN PESERTA UJIAN DAN
PENGAWAS SERTA TIDAK
DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT 78

5. Setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN
dengan disertai foto peserta ditempel di pintu masuk
ruang ujian;
6. Setiap ruang UN disediakan lak/segel untuk amplop LJUN;
7. Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN
dikeluarkan dari ruang UN;
8. Tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut:
a. Satu bangku untuk satu orang peserta UN;
b. Jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain
disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta
yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu)
meter;
c. Penempatan peserta UN sesuai dengan nomor peserta
9. Ruang ujian nasional paling lambat sudah siap 1 (satu)
hari 79

CONTOH DENAH RUANG UN SD/MI, SDLB

PENGAWAS
UJIAN

1 2 3 4

8 7 6 5

9 10 11 12

16 15 14 13

17 18 19 20
80

1. Perguruan Tinggi menetapkan pengawas ruang di satuan pendidikan SMA,
MA, dan SMK berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan dan Kankemenag
kabupaten/kota sebagai penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Pengawas ruang untuk UN SMA/MA dan SMK dilakukan oleh guru SMA/MA dan
SMK yang diatur secara silang.

3. Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan pengawas ruang di
satuan pendidikan SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB.
4. Pengawas ruang untuk UN SMP/MTs dilakukan oleh guru SMP/MTs yang diatur
secara silang;
5. Pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi ujian
nasional dengan baik.
6. Pengawas Ruang UNPK adalah Pendidik pada SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA,
SMK, Pontren, SKB, PKBM dan BPPNFI yang memenuhi persyaratan sebagai
Pengawas UNPK.
7. Pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan.
8 Pengawas ruang adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin,
jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan.
81

9. Pengawas ruang harus menandatangani surat pernyataan
bersedia menjadi pengawas ruang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan harus hadir 45 menit sebelum
ujian dimulai di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara
UN.
10. Pengawas ruang tidak diperkenankan untuk membawa alat
komunikasi elektronik ke dalam ruang ujian.
11. Penempatan pengawas ruang ditentukan dengan sistem
silang dalam satu kabupaten/kota.
12. Setiap ruangan diawasi oleh dua orang pengawas.

82

A. Persiapan UN
1. Empat puluh lima (45) menit sebelum
ujian dimulai pengawas ruang telah
hadir di lokasi sekolah/madrasah
penyelenggara UN.
2. Pengawas ruang menerima
penjelasan dan pengarahan dari ketua
penyelenggara UN.
3. Pengawas ruang menerima bahan UN
yang berupa naskah soal UN, amplop
pengembalian LJUN, daftar hadir, dan
berita acara pelaksanaan UN.
4. Pengawas ruang memeriksa kondisi
bahan UN dalam keadaan baik (masih
tersegel). 83

TATA TERTIB PENGAWAS RUANG UN
B. Pelaksanaan UN
1. Pengawas masuk ke dalam ruang UN 20 menit sebelum waktu
pelaksanaan untuk melakukukan secara berurutan :
a. memeriksa kesiapan ruang ujian;
b. mempersilakan peserta UN untuk memasuki ruang dengan
menunjukkan kartu peserta UN dan meletakkan tas di bagian depan
serta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor yang telah
ditentukan.
c. memeriksa dan memastikan setiap peserta UN hanya membawa
bulpen, pensil, penghapus, penajam pensil, dan penggaris yang akan
dipergunakan ke tempat duduk masing-masing.
d. memeriksa dan memastikan amplop soal dalam keadaan tertutup
rapat (tersegel), membuka amplop soal, disaksikan oleh peserta
ujian.
e. membacakan tata tertib UN;
f. membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja
peserta dalam posisi tertutup (terbalik);

84


85

3. Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan
di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan.
4. Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib :
a. menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;
b. memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan
kecurangan, serta
c. melarang orang memasuki ruang UN selain peserta ujian.
5. Pengawas ruang UN dilarang merokok di ruang ujian, memberi
isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan
dengan jawaban dari soal UN yang diujikan.
6. Lima menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN memberi
peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit.
7. Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UN :
a. mempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal;
b. mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di
atas meja dengan rapi;
c. mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN;
d. menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN;
e. mempersilakan peserta UN meninggalkan ruang ujian;

86


f. menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan
memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan satu
lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara
pelaksanaan, kemudian ditutup dan dilem serta
ditandatangani
oleh pengawas ruang UN di dalam ruang ujian.

8. Pengawas Ruang UN menyerahkan amplop LJUN yang sudah dilem
dan
ditandatangani, serta naskah soal UN kepada Penyelenggara UN
Tingkat Sekolah/Madrasah/PK disertai dengan satu lembar daftar
hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN.

87

1. Peserta UN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan,
yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai.
2. Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN
UN setelah mendapat izin dari Ketua Penyelenggara UN Tingkat
Sekolah/
Madrasah/PK, tanpa diberi perpanjangan waktu;
3. Peserta UN dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan
kalkulator ke Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di
dalam ruang kelad di bagian depan.
5. Peserta UN membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B,
penghapus, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian.
6. Peserta UN mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen
yang disediakan oleh pengawas ruangan.
7. Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan benar
serta menandatangani pernyataan “mengerjakan UN dengan jujur”.
8. Peserta UN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas
pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara 88
mengacungkan tangan terlebih dahulu.

9. Peserta UN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai
ujian.
10. Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan
ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN.

11. Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau
rusak,
maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah
soal cadangan yang terdapat di ruang tersebut atau di ruang lain.

12. Peserta UN yang tidak memperoleh naskah soal/LJUN karena
kekurangan naskah, maka peserta yang bersangkutan diberikan
satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain
atau sekolah/madrasah yang terdekat.
13. Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan
tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah

selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait.
14. Peserta UN yang telah mengerjakan selesai soal sebelum waktu UN
berakhir
tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu 89

16. Selama UN berlangsung, peserta UN
dilarang:
a. menanyakan jawaban soal kepada
siapapun;
b. bekerjasama dengan peserta lain;
c. memberi atau menerima bantuan
dalam menjawab soal;
d. memperlihatkan pekerjaan sendiri
kepada peserta lain atau melihat
pekerjaan peserta lain;
e. membawa naskah soal UN dan LJUN
keluar dari ruang ujian;
f. menggantikan atau digantikan oleh
orang lain. 90

1. SMA/MA, SMK, Paket C, dan Paket C Kejuruan
a. Pengawas satuan pendidikan yang berasal dari perguruan tinggi
mengumpulkan amplop LJUN yang telah dilem oleh pengawas ruang UN.
b. Pengawas satuan pendidikan dari perguruan tinggi mengirimkan amplop
LJUN ke perguruan tinggi negeri untuk dilakukan pemindaian.
c. Pengawas satuan pendidikan mengisi dan menandatangan berita acara
kelengkapan bahan UN diruang panitia sekolah/madrasah penyelenggara.

2. SMP/MTs, SMP, SMALB, SMPLB, Program Paket A/Ula, dan Program
Paket B/Wustha
a. Ketua penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan mengumpulkan LJUN
yang telah dilem oleh pengawas ruang UN.
b. Ketua penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan mengirimkan LJUN ke
penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke Penyelenggara
Tingkat Provinsi.
c. Pengiriman LJUN dari Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota
ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi langsung setelah ujian
91
berakhir setiap harinya .

Sekolah/madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
dan Sanggar Kegiatan Belajar mengumumkan
kelulusan
peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat :
1) SMA/MA, SMK : Sabtu, 25 Mei 2013
2) Program Paket C : Sabtu, 25 Mei 2013 (Periode I)
3) SMP/MTs, SMPLB, SMALB : Sabtu, 1 Juni 2013
4) Program Paket B/Wustha : Sabtu, 1 Juni 2013 (Periode I)
5) SD/MI, SDLB : Sabtu, 8 Juni 2013
6 ) Program Paket A/Ula : Sabtu, 8 Juni 2013 (Periode I)

3) Tanggal 8 Juni 2013 untuk SD/MI, dan SDLB

92

1. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan
ditentukan
oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru
dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir
untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata
pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian,
kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata
pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
d. lulus Ujian Nasional 93

1. Peserta didik dinyatakan lulus US/M SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA,
SMALB, dan SMK apabila peserta didik telah memenuhi kriteria
kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan
perolehan Nilai S/M.
2. Nilai US/M diperoleh dari :
a. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester
1, 2, 3, 4, dan 5 untuk SMP/MTs dan SMPLB dengan
pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-
rata rapor.
b. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester
3, 4, dan 5 untuk SMA/MA, dan SMALB dengan pembobotan
60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.
c. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-ratarapor semester 1, 2
dan 3 untuk peserta yang menggunakan sistem kredit semester
(SKS) dan dapat menyelesaikan program kurang dari tiga tahun.
d. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1
sampai 5 untuk SMK dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M 94

3. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.
4. Nilai Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah:
a. gabungan antara nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan nilai Ujian
Teori Kejuruan dengan pembobotan 70% untuk nilai Ujian Praktik
Keahlian Kejuruan dan 30% untuk nilai Ujian Teori Keahlian Kejuruan;
b. kriteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah minimum 6,0 ;
5. NA sebagaimana dimaksud pada butir nomor 3 diperoleh dari gabungan
Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dengan Nilai
UN,
dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata pelajaran yang
diujikan
secara nasional dan 60% untuk Nilai UN.
6. Pembulatan nilai gabungan nilai S/M dan nilai rapor dinyatakan dalam
bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
7. Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu desimal, apabila
desimal kedua ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.
8. Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA
sebagaimana dimaksud pada butir nomor 5 mencapai paling rendah 5,5
(lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0
(empat koma nol). 95

9. Peserta UN Pendidikan Kesetaraan dinyatakan lulus UN apabila nilai
rata-rata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan
mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan NA setiap mata
pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

10. NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Rata-rata derajat
kompetensi (NDK) pada satuan pendidikan Program Paket
B/Wustha,
Program Paket C, dan Program Paket C kejuruan dari mata
pelajaran
yang diujikan secara nasional dan nilai UN Pendidikan Kesetaraan,
dengan pembobotan 40 % (empat puluh persen) untuk NDK dari
mata
pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60 % (enam puluh
persen)
untuk nilai UN Pendidikan Kesetaraan.

11. Peserta yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan
Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C96
Kejuruan, NDK diambil dari Nilai Sekolah (NS).

# Ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-
masing untuk 4 (empat) kelompok mata
pelajaran:
- kelompok mata pelajaran agama dan
akhlak mulia,
- kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian,
- kelompok mata pelajaran estetika, dan
- kelompok mata pelajaran jasmani,
olahraga, dan kesehatan. 98

# Kriteria kelulusan peserta didik Ujian S/M/PK
untuk semua mata pelajaran ditetapkan oleh
satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai
S/M/PK.
# Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan
pendidikan sesuai dengan POS Ujian S/M/PK yang
ditetapkan oleh satuan pendidikan di bawah
koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota,
Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor
Kementerian Agama.
# Ujian S/M/PK untuk satuan pendidikan
diselenggarakan sebelum penyelenggaraan UN sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan
yang bersangkutan . 99

# Nilai S/M/PK semua mata pelajaran diserahkan
oleh setiap satuan pendidikan kepada BSNP.
# Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud diatas
untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B,
SMA/MA, SMALB, SMK, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan diterima oleh BSNP
paling lambat tujuh hari sebelum
penyelenggaraan UN.

# Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud diatas untuk
SD/MI, SDLB, dan Program Paket A diterima oleh
penyelenggara UN SD/MI, SDLB dan Program
Paket A
tingkat provinsi paling lambat tujuh hari sebelum
100
penyelenggaraan UN.

# Untuk SD/MI/SDLB ditetapkan oleh satuan
pendidikan dalam rapat dewan guru dan untuk
Program Paket A ditetapkan oleh rapat dewan
tutor bersama pamong belajar dari SKB
Pembina.

# Untuk SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK,
Program Paket B, dan Program Paket C apabila
nilai rata-rata dari semua NA mencapai paling
rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap
mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma
nol).
101

# Nilai Akhir (NA) adalah gabungan antara Nilai Sekolah/
Madrasah (Nilai S/M) dengan Nilai Ujian Nasional (Nilai UN).

# Bobot nilai akhir (NA)

NA = 0,60 UN + 0,40 NS

# Dinyatakan Lulus UN SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/SMK,
Program Paket B, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan

Rata-Rata NA minimum 5,5 dan tidak
ada nilai di bawah 4,0
102
Halama
n 102

Surat keterangan hasil ujian nasional yang
selanjutnya disebut SKHUN adalah surat
keterangan yang berisi Nilai S/M /PK dari
setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan,
Nilai UN, dan NA.

103

- SD/MI dan SDLB telah menyelesaikan proses pembelajaran
dari kelas I sampai dengan kelas VI;

- SMP/MTs dan SMPLB telah menyelesaikan proses
pembelajaran dari kelas VII sampai dengan kelas IX;

- SMA/MA, SMALB, dan SMK telah menyelesaikan proses
pembelajaran dari kelas X sampai dengan kelas XII.

- SMP/MTs dan SMA/MA yang menerapkan sistem akselerasi
atau sistem kredit semester (SKS) telah menyelesaikan
seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan.

- Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan
Program Paket C Kejuruan telah menyelesaikan keseluruhan
derajat kompetensi masing-masing jenjang program.
105

Gabungan antara nilai Ujian Sekolah/Madrasah (bobot
60%) dan rata-rata nilai rapor (bobot 40%) :
- Semester 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas)
pada SD/MI dan SDLB;
- Semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada
SMP/MTs, dan SMPLB;
- Semester 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) pada
SMA/MA dan SMALB;
- Semua mata pelajaran yang ditempuh dan
diujinasionalkan pada SMP/MTs dan SMA/MA yang
menerapkan sistem SKS;
- Semester 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada
SMK. 106

Gabungan antara nilai Ujian PK (bobot 60%) dan rata-rata
nilai derajat kompetensi (NDK) (bobot 40%) :
- Program Paket A : memiliki nilai rapor derajat 1
sampai 2 atau tingkatan awal sampai dasar.

- Program Paket B : memiliki nilai rapor derajat 3
sampai 4 atau tingkatan terampil 1 sampai terampil 2.

- Program Paket C : memiliki nilai rapor derajat 5 sampai 6
atau tingkatan mahir 1 sampai mahir 2.

- Program Paket C Kejuruan : memiliki nilai rapor derajat
5 sampai 6 atau tingkatan mahir 1 sampai 2.
107

Kelas Derajat Tingkatan Penyetaraan
Kompetensi

11,12 6 M ahir 2 Paket C setara dengan kelas 12
pada SMA/MA/SMK

10 5 Mahir 1 Paket C setara dengan kelas 10
pada SMA/MA/SMK

9 4 Terampil 2 Paket B setara dengan kelas 9 pada
SMP/MTs.

7,8 3 Terampil 1 Paket B setara dengan kelas 8
pada SMP/MTs

4,5,6 2 Dasar Paket A setara dengan kelas 6
pada SD/MI

1,2,3 1 Awal Paket A setara dengan kelas 3 pada
SD/MI.
108

Biaya Penyelenggaraan UN Tingkat Provinsi
1. Pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan calon pengawas UN
ke
kabupaten/kota;
2. Pengelolaan data peserta UN dan penerbitan kartu peserta UN
3. Penggandaan dan pendistribusian Permendikbud UN dan POS UN ke
penyelenggara UN tingkat kab/kota;
4. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait di
provinsi ybs dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;
5. Pemindaian LJUN oleh penyelenggara tk. Provinsi;
6. Pencetakan dan pendistribusian DKHUN ke satuan pendidikan
penyelenggara melalui penyelenggara UN Tingkat Kab/Kota;
7. Pengisian dan pendistribusian SKHUN ke satuan pendidikan
penyelenggara melalui Penyelenggara UN Tk. Kab/Kota;
6. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UN;
7. Pencetakan dan pendistribusian blangko Ijazah ke satuan pendidikan;
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN; dan
9. Penyusunan dan pengiriman laporan UN. 109

Biaya Penyelenggaraan UN Tingkat Kabupaten

1. Pencetakan dan pendistribusian blangko pendataan calon
pengawas UN ke satuan pendidikan;
2. Pengelolaan data pengawas ruang UN dan pengawas
satuan pendidikan;
3. Penerbitan kartu pengawas UN;
4. Penggandaan dan pendistribusian Permendikbud UN dan
POS UN ke satuan pendidikan penyelenggara UN;
5. Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama dengan
instansi terkait di Kabupaten/Kota setempat dalam
rangka persiapan pelaksanaan UN;
6. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UN;
7. Aktivitas pelaksanaan UN yang dilakukan oleh perguruan
tinggi negeri;
110
8. Penyusunan dan pengiriman laporan.

Biaya Penyelenggaraan UN Tingkat Satuan Pendidikan

1. Pengisian dan pengiriman data calon peserta UN ke
2. Pengisian kartu peserta UN;
3. Pengambilan bahan UN dari tempat penyimpanan yang
ditetapkan oleh Penyelenggara UN Tingkat
Kabupaten/Kota;
4. Pengiriman LJUN ke kabupaten/kota;
5. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi
penyelenggaraan
UN;
6. Pengadaan bahan pendukung UN;
7. Pengawasan pelaksanaan UN di satuan pendidikan
penyelenggara UN; dan
8. Penyusunan dan pengiriman laporan. 111

 Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan
penyelenggara UN yang melanggar ketentuan POS
diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

 Pengawas satuan pendidikan yang melanggar ketentuan
POS diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang- 13
1

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG
KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK DARI SATUAN
PENDIDIKAN DAN PENYELENGGARAAN UJIAN
SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN DAN
UJIAN NASIONAL

Pasal 10
Setiap satuan pendidikan menyelenggarakan
Ujian S/M/PK untuk semua mata pelajaran. 114

Pasal 11

Ujian S/M/PK dilaksanakan oleh satuan
pendidikan masing-masing sesuai
dengan POS Ujian S/M/PK yang
ditetapkan oleh satuan pendidikan di
bawah koordinasi Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah
Kementerian Agama, dan Kantor
Kementerian Agama. 115

Pasal 12

Ujian S/M/PK diselenggarakan
sebelum penyelenggaraan UN sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan oleh
satuan pendidikan yang bersangkutan.

116

Pasal 13
(1) Nilai S/M/PK diserahkan oleh setiap satuan pendidikan
kepada BSNP.
(2) Nilai S/M/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk SMP/MTs, SMPLB, Program Paket B,SMA/MA,
SMALB, SMK, Program Paket C dan Program Paket C
Kejuruan diterima oleh BSNP paling lambat tujuh hari
sebelum penyelenggaraan UN.
(3) Nilai S/M /PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
SD/MI, SDLB, dan Program Paket A diterima oleh
penyelenggara UN SD/MI dan SDLB tingkat provinsi paling
lambat tujuh hari sebelum penyelenggaraan UN.
(4) Ketentuan mengenai penyerahan dan penerimaan Nilai
S/M /PK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dalam POS UN yang ditetapkan oleh
BSNP. 117

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang
penyelenggaraan US/M/PK diatur dalam
POS Ujian S/M/PK yang ditetapkan oleh
satuan pendidikan .

118

Ijazah merupakan salah satu dokumen negara yang
diperoleh peserta didik setelah lulus dari satuan
pendidikan tertentu .

Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan
terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu
jenjang pendidikan setelah lulus yang diselenggarakan
oleh satuan pendidikan terakreditasi (Pasal 61 ayat (1)
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Pedoman Pengisian Blangko Ijazah Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah disiapkan dari Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan .

119

Bentuk, Spesifikasi, Mekanisme Pencetakan,
dan Distribusi Blangko Ijazah ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Badan Penelitian
Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan
Dan Kebudayaan.

120

Jenis blangko Ijazah terdiri dari :

1. Blangko Ijazah SD

2. Blangko Ijazah SDLB
a. Blangko Ijazah SDLB (A, B, D, dan E)
b. Blangko Ijazah SDLB (C, C1, D1, F dan G)

3. Blangko Ijazah SMP Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP)

4. Blangko Ijazah SMPLB Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP)
a. Blangko Ijazah SMPLB (A, B, D, dan E)
b. Blangko Ijazah SMPLB (C, C1, D1, F, dan G)
121

5. Blangko Ijazah SMA Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan
(KTSP)
a. Blangko Ijazah SMA Program IPA
b. Blangko Ijazah SMA Program IPS
c. Blangko Ijazah SMA Program BAHASA

6. Blangko Ijazah SMALB Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP)
a. Blangko Ijazah SMALB (A, B, D, dan E)
b. Blangko Ijazah SMALB (C, C1, D1, F, dan G)

7. Blangko Ijazah SMK
a. Blangko Ijazah SMK Program 3 Tahun 122

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang
Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang
Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan
Dan/Atau Bakat Istimewa.

Pasal 9 Ayat (1) : Penilaian hasil belajar bagi
peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada
jenis kurikulum tingkat satuan yang bersangkutan.

Pasal 9 Ayat (2) : Peserta didik yang mengikuti
pembelajaran berdasarkan kurikulum yang
dikembangkan sesuai dengan standar nasional
pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan
wajib mengikuti UN. 123

Pasal 9 Ayat (3) : Peserta didik yang memiliki
kelainan dan mengikuti pembelajaran
berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di
bawah standar nasional pendidikan mengikuti
ujian yang diselenggarakan oleh satuan
pendidikan ybs.

Pasal 9 Ayat (4) : Peserta didik yang
menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan
standar nasional pendidikan mendapatkan
ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh
124

Pasal 9 Ayat (5) : Peserta didik yang memiliki
kelainan yang menyelesaikan pendidikan
berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh
satuan pendidikan di bawah standar nasional
pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar
yang blankonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan
yang bersangkutan.

Pasal 9 Ayat (6) : Peserta didik yang memperoleh
surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan
pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih
tinggi pada satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan
pendidikan khusus.
125

Dalam penyelenggaraan :
1. UN SMP/MTs, SMPLB, Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha,
SMA, MA, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan.

a. Pusat
Mendikbud dengan Kepala Dinpendik Provinsi dan Rektor PTN.

b. Provinsi
Kepala Dinpendik Provinsi dengan Kepala Dinpendik Kab/Kota.

c. Kabupaten/Kota
Kepala Dinpendik Kabupaten/Kota dengan Kepala Satuan
Pendidikan.

2. UN SMA, MA, SMK, Program Paket C, dan Program Paket C
Kejuruan.
- Rektor Perguruan Tinggi dengan BSNP.
126

PAKTA INTEGRITAS
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Dalam rangka penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013, Saya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Tengah dengan ini menyatakan bahwa saya :
1. Sanggup meningkatkan Kualitas, Akseptabilitas, dan Kredibilitas penyelenggaraan Ujian Nasional untuk Peningkatan Mutu
Pendidikan
2. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan menyukseskan penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat provinsi
3. Sanggup melaksanakan Ujian Nasional secara jujur
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan
sanksi
moral dan sanksi administratif sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, .. Maret 2013

Yang Menerima, Yang Membuat,
Kepala Dinas Pendidikan, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Drs. Nur Hadi Amiyanto, M.Ed Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad
Nuh, DEA

Menyaksikan, 127

KOMITMEN
JUNJUNG TINGGI

JIWA
JUJUR
KORSA

KREDIBEL

RI SUKSES :
- SUKSES PENYELENGGARAAN (Regulasi)
- SUKSES ADMINISTRASI
- SUKSES HASIL (Akademis)
128

Sosialisasi Penyelenggaraan UN 2013

More Related Content

Viewers also liked (8)

Similar to Sosialisasi Penyelenggaraan UN 2013 (20)

More from Suedi Ahmad (20)

Recently uploaded (20)

Sosialisasi Penyelenggaraan UN 2013

Editor's Notes