STUDI KASUS PADA BERBAGAI ASPEK KETAHANAN PANGAN
0 likes137 views
Dokumen ini membahas tentang analisis ketahanan pangan di Kota Tangerang dengan meninjau berbagai aspek seperti ketersediaan, aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan. Dokumen ini menganalisis tantangan-tantangan ketahanan pangan di Kota Tangerang dan strategi-strategi peningkatan ketahanan pangan yang telah dilakukan pemerintah kota.
STUDI KASUS PADA BERBAGAI ASPEK KETAHANAN PANGAN
- 1. i ANALISIS KETAHANAN PANGAN DI KOTA TANGERANG ( STUDI KASUS PADA BERBAGAI ASPEK KETAHANAN PANGAN ) DISUSUN OLEH : MUHAMMAD DESAR EKA SYAPUTRA; 3334200010 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA CILEGON 2020
- 2. DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ............................................................................................i DAFTAR ISI..........................................................................................................ii BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang......................................................................................1 1.2 Metode ..................................................................................................7 1.3 Manfaat .................................................................................................7 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Ketahanan Pangan...............................................................8 2.2 Kebijakan Pangan Nasional ..................................................................8 2.3 Sistem Ketahanan Pangan.....................................................................9 2.4 Ketersediaan dan Distribusi Pangan .....................................................9 2.5 Stabilitas Ketersediaan Pangan.............................................................10 2.6 Aksebilitas atau Keterjangkauan Terhadap Pangan..............................11 BAB 3. PEMBAHASAN 3.1 Gambaran Umum Kota Tangerang.......................................................12 3.2 Evaluasi RPJMD Kota Tangerang 2008-2013......................................13 3.3 Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan...............................................21 BAB 4. KESIMPULAN ........................................................................................23 DAFTAR PUSTAKA
- 3. 1 BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sejumlah lembaga secara berkala melakukan perhitungan indeks ketahanan pangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Pada tahun 2015 , The Economist Intelligence Unit (EIU) mempublikasikan Global Food Security Index yang mengukur kondisi ketahanan pangan berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keamanan pangan. Global Food Security Index menempatkan kondisi ketahanan pangan Indonesia pada peringkat ke-74 dari 109 negara di dunia. Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menurut definisi di atas, dijelaskan bahwa ketahanan pangan dibangun di atas empat pilar. Keempat pilar tersebut adalah (1) ketersediaan yaitu tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya; (2) akses yaitu terjangkaunya pangan atau memiliki sumber daya untuk mendapatkan pangan; (3) pemanfaatan yaitu penggunaan yang tepat berdasarkan pengetahuan gizi dasar serta (4) stabilitas dari ketersediaan, akses dan pemanfaatan. Peran pemerintah daerah dalam bidang pangan tercantum pada undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No.17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Urusan pemerintah wajib diantaranya meliputi pangan tertulis pada pasal 12 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi mengatur peran serta pemerintah daerah terkait cadangan pangan pemerintah daerah, penganekaragaman pangan, kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan, distribusi pangan, dan bantan pangan, pengawasan , sistem informasi pangan dan gizi, dan peran serta masyarakat.
- 4. Kota Tangerang adalah kota yang terletak di Tatar Pasundan Provinsi Banten. Kota ini terletak tepat di sebelah barat ibu kota negara Indonesia, Jakarta. Tangerang merupakan kota terbesar di Provinsi Banten serta ketiga terbesar di kawasan Jabodetabek setelah Jakarta dan Bekasi di provinsi Jawa Barat dan dilalui oleh Jalan Nasional Rute 1. Pemerintah kota tangerang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah bertanggugjawab dalam mewujudkan ketahanan pangan diwilayahnya. Kondisi ketahanan pangan di Kota Tangerang hingga saat ini masih menemui berbagai tantangan yang harus diatasi. Tantangan tersebut terjadi dihampir seluruh pilar ketahanan pangan. Tantangan dalam hal ketersediaan pangan terkait penyediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya berhubungan dengan antara lain jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk dan sumberdaya pertanian di kota Tangerang. Jumlah penduduk kota tangerang pada tahun 2010 sebesar 1,799 juta sedangkan jumlah penduduk provinsi banten sebesar 11,83 juta. Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk, maka setiap tahun jumlah penduduk Kota Tangerang selalu mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 3.5% per tahun. Sedangkan Laju pertumbuhan penduduk Banten per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 2,80 persen. Maka laju pertumbuhan penduduk di kota tangerang lebih tinggi daripada provinsi Banten itu sendiri. Kota Tangerang memiliki luas wilayah sebesar 15.390 ha . namun, lahan yang diperuntukan untuk pertanian berupa sawa, ladang, dan kebun di kota Tangerang hanya mencapai 93 ha. Oleh karena itu, produksi pangan dari dalam wilayah Kota Tangerang terbatas dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Tantangan dalam hal akses terhadap pangan berkaitan dengan kemampuan penduduk untuk mendapatkan pangan. Keterbatasan terhadap akses pangan berhubungan antara lain dengan kemiskinan. Hal ini karena penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki akses atau sumberdaya terhadap pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya. Olaeh karena
- 5. 3 itu, masyarakat miskin sering dikategorikan sebagai penduduk rawan pangan. Menurut publikasi BPS persentase penduduk miskin kota tangerang sebesar 0,64 persen. Persentase tersebut memang tidak sebesar persentase kemiskinan yang terjadi di provinsi banten sebesar 5,25 persen. Namun, kemiskinan masih terjadi di Kota Tangerang dan menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan wilayah. Ketidakseimbangan gizi pada masyarakat merupakan tantangan yang terjadi di Kota tangerang dalam hal pemanfaatan pangan berkaitan dengan penggunaan pangan yang tepat berdasarkan pengetahuan gizi dasar penduduk. Menurut Thaha et al. (2012), pemahaman masyrakat terhadap pentingnya gizi bagi kesehatan, kecerdasan, dan kemampuan kerja (produktivitas) belum merata dan masih rendah. Hal ini berpengaruh terhadap status gizi masyarakat baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Kementrian kesehatan (kemenkes) pada tahun 2015 Dalam rangka mengetahui status gizi balita di Kota Tangerang tahun 2015, maka pada bulan Februari dilaksanakan Pemantauan Status Gizi (PSG) di 1.075 posyandu seluruh kota Tangerang. Pada tahun 2015, hasil yang didapat dari pemantauan berdasarkan Berat Badan menurut Umur (BB/U) balita Gizi Buruk sebanyak 636 anak (0,7%), Status Gizi Kurang sebanyak 5.955 anak (6,58%), Status Gizi Baik sebanyak 80.362 anak (88,77%), dan Status Gizi lebih sebanyak 3.580 anak (3,95 %). Dari 636 anak gizi buruk BB/U, ditemukan bahwa terdapat 180 anak berstatus gizi buruk berdasarkan berat badan menurut tinggi badannya (BB/TB). Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan status gizi balita di Kota Tangerang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.
- 6. Tabel 1.1 Status Gizi di Kota Tangerang Tahun 2011-2015 Pada tahun 2015 balita gizi buruk banyak ditemukan di Kecamatan Karawaci yaitu sebanyak 92 balita atau 1,04% dari seluruh balita yang ditimbang. Berikut adalah sebaran status gizi balita di 13 kecamatan se- Kota Tangerang tahun 2015.
- 7. 5 Tabel 1.2 Sebaran Status Gizi Menurut Kecamatan di Kota Tangerang tahun 2015 Sejumlah faktor mempengaruhi pola konsumsi pangan penduduk perkotaan antara lain yaitu pendapat punduduk yang relatif tinggi, perubahan nilai dan norma sosial serta keragaman budaya (ruel et al. 1998. Dixon et al.(2007) lebih lanjut mengemukakan bahwa pola konsumsi pangan di wilayah perkotaan mulai mengalami peningkatan dalam hal ragam makanan serta menuju pola konsumsi pangan gaya barat yang tinggi kadar lemak dan karbohidrat. Berdasarkan data kemenkes (2013), konsumsi makanan berlemak dan makanan manis di wilayah perkotaan lebih besar dariapda di wilayah perdesaan. Konsumsi makanan berlemak lebih dari 1 kali per hari di kota sebesar 43,4 % dan di desa sebesar 37.8 %. Sementara konsumsi makanan manis lebih dari 1 kali per hari di kota sebesar 55.5% dan di desa 37.8% Pemerintah Kota Tangerang mendukung ketahanan pangan telah melaksanakan program antara lain peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan dan kegiatan antara lain yaitu peningkatan mutu dan keamanan pangan, penyuluhan sumber pangan alternatif, analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan, pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan, penanganan pasca panes dan pengolahan hasil pertanian, pengembangan desa mandiri pangan, dan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan sejalan dengan berbagai dokumen perencanaan dan kegiatan tersebut dilaksanakan sejalan dengan berbagai dokumen perencanaan Kota Tangerang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketahanan pangan di kota tangerang akan tercapai apabila empat aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan stabilitas pangan terpenuhi. Akan tetapi, dokumen perencanaan yang ada belum mencantumkan keseluruhan aspek ketahanan pangan di dalamnya. RPJMD memfokuskan pada ketersediaan dan keterjangkauan
- 8. sedangkan RPJMD memfokuskan pada aspek ketersediaan dan pemanfaatan pangan. Dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD hingga dokumen per ncanaan satuan kerja petangkat daerah yang memuat keseluruhan aspek ketahanan pangan merupakan upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan di kota Tangerang. Dokumen tersebut juga harus saling berkaitan agar pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan berjalan dengan baik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pembangunan sektor pertanian mencakup pula ketahanan pangan di Wilayah kota Tangerang yaitu dinas pertanian dan ketahanan pangan. Oleh karena itu peran dinas pertanian dan ketahanan pangan sebagai instansi yang memiliki fungsi teknis sekaligus koordinatif dalam pengelolaan ketahanan pangan wilayah harus dilengkapi dengan strategi yang tepat dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di kota tangerang. Kesehatan pangan merupakan upaya mewuhudkan penduduk yang berjualitas yaitu penduduk yang sehat, aktif dan produktif sehingga mampu untuk hidup sejahtera. Oleh karena itu, pemenuhan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman , beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya sampai dengan tingkat individu harus dicapai Upaya mewuhudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab seluruh pihak termasuk pemerintah daerah. Mencapai kondisi ketahanan pangan wilayah yang ideal diperlukan strategi yang tepat. Dinas petanian dan ketahanan pangan kota tangerang sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang kethanan pangan bertanggung jawab untuk mengordinasikan berbagai faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan serta merumuskan alternatif dan proritas strategi dalam rangka pencapaian ketahanan pangan yang ideal.
- 9. 7 1.2 METODE Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode observasi yang dilakukan lewat media internet serta analisis SWOT yang dilakukan pada tanggal 8-13 Desember. Jenis data yang digunakan dalam studi kasus ini adalah data sekunder yakni data yang dipublikasikan oleh instansi atau lembaga terkait antara lain mencakup Neraca Bahan Makanan Kota Tangerang sebagai sumber data ketersediaan pangan, laporan analisis situasi pola konsumsi pangan dan harga pangan serta studi pustaka. Analisis deskriptif pada data sekunder digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan di Kota Tangerang. 1.2 Manfaat Studi kasus ini bermanfaat untuk mehami kualitas ketahanan pangan di Kota Tangerang ditinjau dari aspek-aspek ketahanan pangan serta memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan tersebut.
- 10. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan dalam tataran Nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak,aman, dan juga halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya domestik. Salah satu indikator untuk mengukur ketahanan pangan adalah ketergantungan Ketersediaan pangan nasional terhadap impor (Litbang,Deptan 2005). Ketahanan pangan dalam hal ini pula terdapat beberapa definisi sebagai berikut: 1. Dalam undang-undang No: 7 tahun 1996 tentang pangan, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan yang cukup,baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. 2. Hasil Lokakarya Ketahanan Pangan Nasional (DEPTAN,1996) mendefinisikan Ketahanan pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumahtangga dalam jumlah,mutu dan ragam sesuai dengan budaya setempat dari waktu kewaktu agar tetap hidup sehat. 3. International Conference in Nutrition, ( FAO/WHO, 1992 ) mendefinisikan Ketahanan pangan sebagai akses setiap rumahtangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup sehat. 2.2 Kebijakan Pangan Nasional Di Indonesia, pokok-pokok kebijakan pangan saat ini mencangkup pengembangan: (1) produksi pangan (2) Efisiensi perdagangan dan distribusi pangan, (3) industri pangan, (4) kemampuan mengekspor pangan, dan (5) daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan ( food security ), mendorong diversifikasi konsumsi pangan, meningkatkan keamanan pangan ( food safety ) mengembangkan kelembagaan pangan yang efektif ( Dwi Putra Darmawan, 2011 ; 12).
- 11. 9 Ketahanan pangan rumahtangga (Desa/Kota) berhubungan dengan kemampuan untuk memenuhi kecukupan pangan berkelanjutan dari waktu ke waktu. Kecukupan pangan dalam hal ini mencakup segi kuantitas dan kualitas baik dari produksi dari usahatani yang lestari maupun membeli dipasar. Ketahanan pangan rumahtangga di setiap daerah dibentuk oleh tiga komponen pokok, yakni stabilitas pasokan pangan, ketersediaan pangan, dan aksesibilitas terhadap pangan. Stabilitas pasokan pangan ditunjukkan oleh (a) meratanya distribusi ketersediaan pangan pokok musiman ; (b) ketersediaan pangan tergantung pada jumlah pangan yang dikonsumsi, dijual dan dibeli ; (c) aksesibilitas terhadap pangan ditunjukkan mudahnya masyarakat memperoleh bahan pangan pokok. 2.3 Sistem Ketahanan Pangan Secara umum Ketahanan pangan mencangkup 3 aspek, antara lain: 1. Ketersediaan pangan; 2. Stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun. 3. Aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan Ketiga komponen tersebut akan digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga(Desa/Kota) Ukuran ketahanan pangan di tingkat rumahtangga dihitung bertahap dengan cara menggabungkan ketiga komponen indikator ketahanan pangan tersebut, untuk mendapatkan satu indeks ketahanan pangan ( Dwi Putra Darmawan,2011;15). Untuk level usahatani/rumahtangga dan masyarakat, indikator ketahanan pangan adalah sebagai berikut: (1) stabilitas pasokan ( musiman; distribusi ketersediaan pangan pokok bulanan, dalam kg); (2) ketersediaan (jumlah (kg); persentase pangan yang dijual, dikonsumsi, dan dibeli di luar usahatani); (3) aksesibilitas (biaya yang diperlukan per bulan). 2.4 Ketersediaan dan Distribusi Pangan Ketersediaan pangan yang memadai dapat memperbesar peluang rumahtangga (desa/kota) menyediakan pangan melalui berbagai cara,antara lain dengan memproduksi pangan sendiri di lahan pertanian/perkebunan sendiri dan membeli di pasar terdekat ( Suhardjo,1994). Ketersediaan pangan dalam rumahtangga yang dipakai dalam pengukuran mengacu pada pangan yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok
- 12. di perdesaan (seperti daerah penelitian) biasanya dilihat dengan mempertimbangkan jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya (Suharjo dkk, 1985:45).Kondisi ketersediaan pangan rumahtangga ditunjukkan dari jumlah pangan yang diproduksi dari hasil usahatani (pangan padi-padian berupa beras yang dihasilkan dari penyosohan gabah).Namun, ketersediaan pangan yang cukup belum menjamin konsumsi pangan yang baik kalau terdapat kesenjangan distribusi pangan. Distribusi pangan dalam arti luas antara lain distribusi antar negara , daerah, golongan masyarakat ( berdasarkan penghasilan), sedangkan dalam arti sempit menyangkut distribusi pangan antar anggota keluarga dalam satu rumahtangga (Dwi Putra Darmawan, 2011;19). Beberapa alternatif program yang dapat ditempuh berkaitan dengan ketersediaan dan distribusi pangan adalah: (1) peningkatan sarana dan prasarana transportasi untuk menjamin kelancaran distribusi pangan keberbagai wilayah, (2) mengembangan stok pangan diberbagai wilayah dengan jenis pangan yang sesuai dengan pola konsumsi masyarakat, (3) pengembangan agroindustri dan engolahan pangan untuk mendukung upaya diversifikasi konsumsi pangan, (4) pengendalian harga pangan dan pengembangan pemasaran untuk menjamin akses rumahtangga dalam rumahtangga dalam memperoleh pangan dari pasar, terutama agi golongan masyarakat berpenghasilan rendah, (5) pengawasan distribusi angan termasuk mekanisme dan kelembagaannya, termasuk pengembangan impor dan ekspor pangan. 2.5 Stabilitas Ketersediaan Pangan Ketahanan pangan rumahtangga (desa/kota) dari aspek pengetahuan dan sosio-budaya atau sistem nilai mengandung makna suatu kondisi rumahtangga yang tidak mengalami rawan pangan. Kondisi demikian dapat terjadi karena rumahtangga yang bersangkutan memiliki pengetahuan untuk menghadapi berbagai kondisi yang cenderung mengancam ketersediaan pangan. Stabilitas ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari. Satu rumahtangga dikatakan memiliki stabilitas ketersediaan pangan jika mempunyai persediaan pangan diatas cutting point dan anggota rumah tangga dapat makan 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan kebiasaan makan penduduk di daerah tersebut. Dengan asumsi bahwa di daerah tertentu masyarakat mempunyai kebiasaan makan 3 (tiga) kali sehari,
- 13. 11 frekuensi makan sebenarnya dapat menggambarkan keberlanjutan ketersediaan pangan dalam rumah tangga. Dalam satu rumah tangga, salah satu cara untuk mempertahankan ketersediaan pangan dalam jangka waktu tertentu adalah dengan mengurangi frekuensi makan atau mengkombinasikan bahan makanan pokok (misal beras dengan ubi kayu). Penggunaan frekuensi makan sebanyak 3 kali atau lebih sebagai indikator kecukupan makan didasarkan pada kondisi nyata di desa-desa, dimana rumah tangga yang memiliki persediaan makanan pokok ‘cukup’ pada umumnya makan sebanyak 3 kali per hari. Jika mayoritas rumah tangga di satu desa, misalnya, hanya makan dua kali per hari, kondisi ini semata-mata merupakan suatu strategi rumah tangga agar persediaan makanan pokok mereka tidak segera habis, karena dengan frekuensi makan tiga kali sehari, kebanyakan rumah tangga tidak bisa bertahan untuk tetap memiliki persediaan makanan pokok hingga panen berikutnya. Lebih lanjut, kombinasi antara ketersediaan makanan pokok dengan frekuensi makan (3 kali per hari disebut cukup makan, 2 kali disebut kurang makan, dan 1 kali disebut sangat kurang makan). 2.6 Aksesibilitas/Keterjangkauan terhadap Pangan Indikator aksesibilitas/keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan serta cara rumah tangga untuk memperoleh pangan. Akses yang diukur berdasarkan pemilikan lahan dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori: • Akses langsung (direct access), jika rumahtangga memiliki lahan sawah/ladang • Akses tidak langsung (indirect access) jika rumahtangga tidak memiliki lahan sawah/ladang. Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan dalam 2 (dua) kateori yaitu: (1) produksi sendiri dan (2) membeli.
- 14. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Kota Tangerang merupakan salah satu Kotadari delapan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Letak geografis Kota Tangerang terletak antara 6°6’ - 6°13’ Lintang Selatan dan 106°36’ - 106°42’ Bujur Timur dengan batas wilayah: • sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga, dan Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. • Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. • Sebelah Timur : Berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta. • Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Cikupa Kabupaten Tangerang. Letak Kota Tangerang sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta. Luas wilayah kota Tangerang tercatat 18.378 Ha (termasuk luas Bandara Soekarno Hatta sebesar 1969 ha) yang berjarak sekitar 60 km dari ibukota provinsi Banten dan sekitar 27 Km dari Jakarta. Wilayah Kota Tangerang meliputi 13 kecamatan yaitu :
- 15. 13 Tabel 3.1 Penggunaan lahan per wilayah kecamatan 3.2 EVALUASI RPJMD KOTA TANGERANG 2008 – 2013 3.2.1.Urusan Pertanian dan Kelautan-Perikanan Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Tangerang tahun 2008 – 2013, capaian target dari Urusan Pertanian dan Kelautan- Perikanan adalah sebagai berikut.
- 16. Tabel 3.2 Urusan Pertanian dan Kelautan-Perikanan
- 17. 15
- 18. Atas evaluasi di atas rekomendasi yang disarankan adalah :
- 19. 17
- 20. Tabel 3.3 Rekomendasi Urusan Pertanian dan Kelautan-Perikanan 3.2.2 Urusan Ketahanan Pangan Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Tangerang tahun 2008 – 2013, capaian target dari Urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut. Kondisi pencapaian indikator SPM (standar Pelayanan Minimal) Ketahanan Pangan Kota Tangerang dilihat dari hasil analisis terhadap indikator SPM tahun 2014. Adapun indikator yang dianalisis yakni ketersediaan energy dan protein per kapita, penguatan cadangan pangan, ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, stabilitas harga dan stabilitas pasokan pangan, pola pangan harapan (PPH), pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan penanganan daerah rawan pangan. Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita. Kota Tangerang memiliki ketersediaan energi sebesar 2.200 kkal/kap/hr (Nilai minimal SPM : 1.980 kkal/kap/hr) untuk ketersediaan protein mencapai 66,9 gr/kap/hr (Nilai Minimal SPM = 51,3 gr/kap/hr) Angka capaian SPM ketersediaan energy di Kota Tangerang sebesar 93,5% sehingga dikatakan Kota Tangerang sudah mencapai SPM. Akan tetapi ketersediaan energi untuk kebutuhan masyarakat sebagian besar mengandalkan pasokan dari luar daerah karena kapasitas produksi dalam daerah hanya berkisar antara 2 – 17 % saja.
- 21. 19 Penguatan Cadangan Pangan. Belum adanya upaya dari Pemerintah Kota Tangerang pada segi cadangan pangan, terbukti dengan belum adanya anggaran dana untuk cadangan pangan dan belum adanya lembaga cadangan pangan. Untuk itu, capaian SPM Penguatan Cadangan Pangan di Kota Tangerang sebesar 0% (SPM belum tercapai) minimal SPM 60%. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan. Pelaksanaan indikator pasokan, harga dan akses pangan belum dilaksanakan sepenuhnya. Indikator yang diamati hanya harga pangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa capaian SPM ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di kota Tangerang sebesar 33.3% atau SPM belum tercapai pada tahun 2013. Stabilitas Harga dan Stabilitas Pasokan Pangan. Kota Tangerang memiliki TPIO (Tim Pengendali Inflasi Oaerah) yang bekerjasarna dengan instansi terkait untuk melakukan operasi pasar dan kegiatan lainnya untuk menjaga stabilitas harga. Adapun capaian stabilitas harga di KotaTangcrang sebesar 88%. Sementara itu, dalam kegiatan stabilitas pasokan belum sehingga hasil pencapaiannya 0% pada tahun 2013. Sehingga dapat disimpulkan persentase pencapaian SPM Stabilitas Harga dan Stabilitas Pasokan Pangan Kota Tangerang sebesar 44% atau belum mencapai SPM Pola Pangan Harapan (PPH) Pencapaian nilai PPH Kota Tangerang pada tahun 2012 sebesar 79,2 atau belum mencapai SPM (skor 90). Hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kota Tangerang belum mengkonsumsi pangan sesuai dengan pola makan sehat dan nilai gizi seimbang. Seluruh kelompok pangan di Kota Tangerang belum mencapai skor ideal, kecuali konsumsi pangan hewani. Rendahnya skor PPH Kota Tangerang dapat disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat maupun rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pola makan Beragarn, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- 22. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Telah dilaksanakan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan melalui (I) Pengawasan Jajanan Sekolah dengan capaian 96.43%. (2) Pengawasan Bahan Makanan/Pangan Segar dengan capaian 94.24%. (3) Pengawasan Hasil Olahan lndustri Kecil Rumah Tangga dengan capaian 96.43%, (4) Pengawasan Hasil Produk Makanan UMKM/IMKM dengan capaian 70%, dan (5) Monitoring peredaran bahan kimia di pasarbelum dilakukan, capaian 0%. Adapun rata-rata capaian SPM Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kota Tangerang sebesar 71 %, atau belum mencapai SPM (Target SPM 90%). Penanganan Daerah Rawan Pangan Berdasarkan data FSVA (Peta Kerawanan Pangan) tahun 2012 diperoleh hasil yakni : (1) lndikator daya beli yang rendah; berdasarkan indikator daya beli diperoleh bahwa terdapat satu kecamatan termasuk prioritas 3 yakni Kecamatan Neglasari. (2) Indikator gizi buruk pada Balita; berdasarkan indikator gizi buruk terdapat satu daerah termasuk prioritas 2 yaitu Kecamatan Bendayang disebabkan adanya 20% - 30% balita gizi buruk. Capaian SPM Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Tangerang sebesar 0%, atau belum mencapai SPM(Target SPM minimal 60%). Pencapaian SPM Ketahanan Pangan di Kota Tangerang berdasarkan evaluasi dari 7 SPM yang telah ditetapkan untuk tahun 2015, terdapat 4 indikator kinerja yang sudah melampaui angka minimal (Ketersediaan Energi, Ketersediaan Protein, Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan, Pengawasan dan Pembinaan Kemananan Pangan), 2 indikator kinerja yang belum tercapai (Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan 2 indikator yang memiliki skor 0%, yaitu Penguatan Cadangan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan.
- 23. 21 Tabel 3.4 Ikhtisar Kondisi Ketahanan Pangan Kota Tangerang Tahun 2012 3.3 Strategi peningkatan ketahanan pangan Perumusan alternatif strategi peningkatan ketahanan pangan menggunakan analisis SWOT. Metode tersebut menghasilkan empat tipe strategi yaitu strategi kekuatan-peluang atau strategi SO (strengths- opportunities), strategi kelemahan-peluang atau strategi WO (weakness- opportunities), strategi kekuatan-ancaman atau strategi ST (strengths- threats) dan strategi kelemahan-ancaman atau strategi WT (weaknessthreats). kerjasama triple helix antara universitas, industri dan pemerintah untuk menciptakan sistem ketahanan pangan yang kuat. 2) pengembangan akses informasi untuk mengatasi masalah kesenjangan informasi harga pangan penduduk sebagai upaya pengendalian inflasi, 3) peningkatan akses teknologi dan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing produk pangan serta 4) peningkatan infrastruktur. Strategi WO terdiri atas 1) strategi peningkatan kerjasama government to government untuk meningkatkan ketersediaan pangan,2) peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi penduduk antara lain melalui sosialisasi pa ngan beragam, bergizi seimbang, dan aman, dan 3) peningkatan kerjasama
- 24. government to business untuk mendukung program dan kegiatan ketahanan pangan.Strategi ST terdiri atas 1) strategi peningkatan kerjasama government to government untuk menjamin pasokan dalam hal perdagangan pangan, 2) peningkatan akses ekonomi untuk menjamin keterjangkauan pangan yang dibutuhkan oleh penduduk, 3)pengembangan pertanian perkotaan untu kmeningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan (Zezza et al. 2010) khususnya sayur dan buah (Surayya 2010) serta 4) peningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku utama penghasil pangan (Aji et al. 2014) untuk meningkatkan minat masyarakat pada bidang agribisnis. Strategi WT terdiri atas 1) peningkatan kerjasama government to government untuk meningkatkan ketersediaan dan pasokan pangan, 2) peningkatan akses ekonomi untuk meningkatkan daya beli pangan dan 3) penguatan kelembagaan pangan baik pemerintah maupun masyarakat dalam rangka menjamin stabilitas pangan. Strategi untuk pembangunan ketahanan pangan tersebut juga dikemukakan oleh Mahfi et al. (2008) yaitu mewujudkan koordinasi, advokasi dan sosialisasi ketahanan pangan dalam rangka mengatasi masalah penduduk, kemiskinan, harga sarana produksi, masalah gizi dan kesehatan.
- 25. 23 BAB IV KESIMPULAN Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus ketahanan pangan di Kota Tangerang sebagai berikut a. Ketersediaan energi di kota tangerang sudah menapai SPM tetapi ketersediaan energi untuk kebutuhan masyarakat sebagian besar mengandalkan pasokan dari luar daerah karena kapasitas produksi dalam daerahnya hanya berkisar 2-17 %. b. Penguatan cadangan makanan di Kota Tangerang tercapai SPM 0 % artinya belum adanya upaya dari pemerintah kota Tangerang. c. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di Kota Tangerang belum mencapai SPM dengan SPM sebesar 33.3 %. d. Stabilitas Harga pangan di Kota Tangerang sebesar 88% sementara stabilitas pasokan pangan sebesar 0% sehingga belum tercapai SPM. e. Pola nilai PPH Kota Tangerang sebesar 79,2 % sehingga belum mencapai SPM, hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kota Tangerang belum mengkonsumsi pangan sesuai dengan pola makan sehat dan nilai gizi seimbang. f. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kota Tangerang sebesar 71% sehingga belum mencapai SPM. g. Penanganan daerah rawan pangan di Kota Tangerang sebesar 0% sehingga belum mencapai SPM.
- 26. DAFTAR PUSTAKA BAB III GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG. docplayer.info.Diakses pada 12 Desember 2020 melalui https://docplayer.info/34567109-Bab-iii-gambaran-umum-kota- tangerang.html Putri, Dian. 2012. Ketahanan Pangan. repository.ump. Diakses pada 12 Desember 2020 melalui http://repository.ump.ac.id/2313/3/DIAN%20PUSPARAHMI%20PUTRI %20BAB%20II.pdf BPHN.2014. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKOTA TANGERANG TAHUN 2014-2018. bphn.go.id. Diakses pada 12 Desember 2020 melalui http://www.bphn.go.id/data/documents/kotatangerang-2014-10.pdf Kemkes. 2015. PROFIL KESEHATAN KOTA TANGERANG TAHUN 2015. kemkes.go.id. Diakses pada 12 Desember 2020 melalui https://www.kemkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KO TA_2015/3671_Banten_Kota_Tangerang_2015.pdf Rimadianti, Dini. Dkk. 2016. STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA TANGERANG SELATAN. journal.ipb. Diakses pada 12 Desember 2020 melalui http://journal.ipb.ac.id/index.php/jgizipangan/article/view/13172/9924