Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
Download as PPTX, PDF3 likes26,652 views
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tiga sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh ulama yaitu istihsan, istishlah, dan istishab. 2. Istihsan berarti meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum lain berdasarkan dalil syara', istishlah adalah kemaslahatan yang ditetapkan untuk mewujudkannya tanpa ada dalil syara', sedang
More Related Content
Similar to Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1 (20)
![Modul Ajar Deep Learning IPAS Kelas 5 Kurikulum Merdeka [modulguruku.com]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajardeeplearningipaskelas5kurikulummerdekamodulguruku-250831091427-ce5de3f2-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
Sumber hukum islam yang tidak disepakati oleh ulama’ 1
- 1. Sumber Hukum Islam yang Tidak Disepakati oleh Ulama’ Nama Kelompok : 1. Fara Sekarwulan ( 08 ) 2. M. Rezza F. ( 18 ) 3. Umrotul Aini ( 36 )
- 2. A. Istihsan • Menurut bahasa, istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama ushul fiqh, ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil syara’.
- 3. Macam-macam Istihsan : • Men-tarjih-kan Qiyas Khafi atas Qiyas Jali dengan Dalil, contohnya : seseorang yang mewakafkan hartanya
- 4. • Mengecualikan hukum juz’iyah daari hukum kulliyah dengan dalil
- 5. Kehujjahan Istihsan • Dari penjelasan dua macamnya. Maka istihsan pada hakikatnya bukan sumber pembentuk hukum yang tersendiri. Karena dalil hukum istihsan pertama adalah qiyas khafi yang mengalahkan qiyas jali. Kemudian, dalil hukum istihsan kedua adalah kemaslahatan yang merupakan pengecualian hukum juz’i dari hukum kulli.
- 6. B. Mashalah Mursalah (Istishlah) • Merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara pasti oleh syari’ untuk mewujudkannya dan tidak ada dalil syara’ yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya.
- 7. • Contohnya : maslahah yang karena maslahah itu, sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, atau mencetak mata uang, atau menetapkan (hak milik) tanah pertanian sebagai hasil kemenangan warga sahabat itu sendiri dan ditentukan pajak penghasilannya.
- 8. Kedudukan dan kehujjahan • Jumhur ulama menetapkan bahwa maslahah sebagai dalil syarak yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum dengan alasan berikut: a) Kemslahatan manusia itu selalu baru dan berkembang mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. b) Menurut penelitian bahwa hukum-hukum, putusan- putusan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan para sahabat, tabi’in, dan para mujtahid adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.
- 9. Syarat-syarat berhujjah dengan maslahah mursalah • Para ulama memberikan dasar pembentukannya dengan 3 syarat: a) Maslahah tersebut adalah maslahah haqiqi bukan sekedar dugaan yaitu membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus membawa manfaat dan menolak kemudharatan.
- 10. b). Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum, bukan perorangan. c). Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nas ataupun ijma’.
- 11. C. Ishtishab • Yaitu menetapkan hukum atas sesuatu menurut keadaan yang ada sebelumnya hingga ada dalil yang merubah keadaan tersebut atau menjadikan hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku hingga sekarang sampai ada dalil yang merubahnya.
- 12. • Contohnya : jika seorang mujtahid ditanya tentang hukum bintatang/benda- benda/tumbuh-tumbuhan/makanan dan minuman apa saja/suatu amalan, dan tidak menemukan dalil syarak mengenai hukumnya maka dihukumi atas kebolehannya. • Hal itu karena kebolehan adalah pangkal (asal) dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.
- 13. Kedudukan dan kehujjahan • Istishab adalah akhir dalil syara’ yang dijadikan tempat kembali seorang mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapkan kepadanya. Terhadap istishab, an- Nabhani mengomentari bahwa ia bukan dalil syara’ haruslah dengan hujjah yang qath’i. sedangkan dalam istishab tidak ada hujjah qath’i yang menetapkannya menjadi dalil syara’.
- 14. • Istishab tidak lebih hanyalah hukum syara’ sehingga dalam penetapan hukumnya cukup menggunakan dalil dzanni. Yaitu metode pemahaman dan istidlal (metode pencarian dalil) bukan sebuah dalil.
- 15. Atas dasar istishab, telah djadikan dasar prinsip- prinsip syariat seperti berikut : Artinya : “Asal sesuatu itu adalah ketetapan yang telah ada menurut keadaan semula, sehingga terdapat ketetapan
- 16. Artinya : “Asal segala sesuatu itu adalah kebolehan.” Artinya : “Keyakinan itu tidak akan hilang lantaran