ANALISIS KASUS
“BAD PRACTICE” IMPLEMENTASI
INTEGRITAS DI INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH
Oleh:
Iyan Kurniawan, S.Pd. Gr.
Sari Rachmawati, S.Pd. Gr.
Devita Anzola, S.Pd. Gr.
Yusriani, S.Pd. Gr.
Syifa Yulia Noer Faidah, S.Pd.
LATAR BELAKANG
Tujuan Penelitian:
o Mengidentifikasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip
integritas dalam instansi pemerintah daerah.
Pentingnya Integritas:
o Integritas adalah fondasi penting dalam pemerintahan yang transparan
dan efektif.
Kondisi Saat Ini:
o Banyak laporan dan penelitian menunjukkan adanya praktik-praktik yang
tidak etis dan tidak profesional di berbagai instansi pemerintah daerah.
MASALAH UTAMA
Korupsi : Praktik korupsi yang melibatkan peja
daerah.
Manipulasi Data : Pemalsuan laporan keuangan atau data lainnya.
Penyalahgunaan Wewenang : Pejabat menggunakan posisinya unt
keuntungan pribadi.
PENYEBAB MASALAH
Kurangnya Pengawasan:
Sistem pengawasan yang lemah memungkinkan praktik korupsi.
Budaya Organisasi:
Budaya yang tidak mendukung integritas dan transparansi.
Kepentingan Pribadi:
Pejabat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan
publik.
Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan:
Kurangnya pemahaman tentang pentingnya integritas di kalangan pegawai.
DAMPAK YANG TERJADI
Kerugian Finansial: Kerugian besar bagi anggaran daerah.
Penurunan Kepercayaan Publik: Masyarakat kehilangan
kepercayaan terhadap pemerintah daerah.
Kualitas Pelayanan Menurun: Pelayanan publik yang tidak
optimal.
Dampak Sosial: Ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DAN
PERANANNYA
Pejabat Pemerintah Daerah: Pelaku utama dalam kasus korupsi dan
manipulasi.
Pengawas Internal: Kurangnya efektivitas dalam pengawasan.
Masyarakat: Korban dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Lembaga Anti-Korupsi: Peran dalam investigasi dan penegakan hukum.
TEROBOSAN INOVATIF UNTUK MENYELESAIKAN
MASALAH
Penguatan Sistem Pengawasan: Implementasi teknologi untuk
pengawasan yang lebih efektif.
Pendidikan dan Pelatihan: Program pelatihan integritas untuk semua
pegawai.
Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam
pengelolaan anggaran dan proyek.
Whistleblower Protection: Perlindungan bagi pelapor pelanggaran untuk
mendorong pelaporan kasus korupsi.
LESSON LEARNT
Pentingnya Integritas: Integritas adalah kunci untuk pemerintahan yang efektif
dan dipercaya.
Peran Pengawasan: Pengawasan yang kuat dapat mencegah praktik korupsi.
Budaya Organisasi: Membangun budaya yang mendukung integritas dan
transparansi sangat penting.
Pendidikan Berkelanjutan: Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang
integritas harus menjadi prioritas.

T Implementasi Imtegritas Di Instansi Pemerintah.pptx

  • 1.
    ANALISIS KASUS “BAD PRACTICE”IMPLEMENTASI INTEGRITAS DI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH Oleh: Iyan Kurniawan, S.Pd. Gr. Sari Rachmawati, S.Pd. Gr. Devita Anzola, S.Pd. Gr. Yusriani, S.Pd. Gr. Syifa Yulia Noer Faidah, S.Pd.
  • 2.
    LATAR BELAKANG Tujuan Penelitian: oMengidentifikasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dalam instansi pemerintah daerah. Pentingnya Integritas: o Integritas adalah fondasi penting dalam pemerintahan yang transparan dan efektif. Kondisi Saat Ini: o Banyak laporan dan penelitian menunjukkan adanya praktik-praktik yang tidak etis dan tidak profesional di berbagai instansi pemerintah daerah.
  • 3.
    MASALAH UTAMA Korupsi :Praktik korupsi yang melibatkan peja daerah. Manipulasi Data : Pemalsuan laporan keuangan atau data lainnya. Penyalahgunaan Wewenang : Pejabat menggunakan posisinya unt keuntungan pribadi.
  • 4.
    PENYEBAB MASALAH Kurangnya Pengawasan: Sistempengawasan yang lemah memungkinkan praktik korupsi. Budaya Organisasi: Budaya yang tidak mendukung integritas dan transparansi. Kepentingan Pribadi: Pejabat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan publik. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Kurangnya pemahaman tentang pentingnya integritas di kalangan pegawai.
  • 5.
    DAMPAK YANG TERJADI KerugianFinansial: Kerugian besar bagi anggaran daerah. Penurunan Kepercayaan Publik: Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Kualitas Pelayanan Menurun: Pelayanan publik yang tidak optimal. Dampak Sosial: Ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
  • 6.
    PIHAK PIHAK YANGTERLIBAT DAN PERANANNYA Pejabat Pemerintah Daerah: Pelaku utama dalam kasus korupsi dan manipulasi. Pengawas Internal: Kurangnya efektivitas dalam pengawasan. Masyarakat: Korban dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Lembaga Anti-Korupsi: Peran dalam investigasi dan penegakan hukum.
  • 7.
    TEROBOSAN INOVATIF UNTUKMENYELESAIKAN MASALAH Penguatan Sistem Pengawasan: Implementasi teknologi untuk pengawasan yang lebih efektif. Pendidikan dan Pelatihan: Program pelatihan integritas untuk semua pegawai. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek. Whistleblower Protection: Perlindungan bagi pelapor pelanggaran untuk mendorong pelaporan kasus korupsi.
  • 8.
    LESSON LEARNT Pentingnya Integritas:Integritas adalah kunci untuk pemerintahan yang efektif dan dipercaya. Peran Pengawasan: Pengawasan yang kuat dapat mencegah praktik korupsi. Budaya Organisasi: Membangun budaya yang mendukung integritas dan transparansi sangat penting. Pendidikan Berkelanjutan: Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang integritas harus menjadi prioritas.