![Badan
Usaha
Pemkab/Kota
[verifikasi &
evaluasi]
Pemprov
[verifikasi &
evaluasi]
Pemprov
[verifikasi &
evaluasi]
Pemkab/
Kota
[persetujuan]
Pemkab/
Kota
Pemprov
Kementerian/
LPNK
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
45 hari
kerja
Pemkab/
Kota
[konsultasi]
Pemprov
[konsultasi]
Dalam satu wilayah Kab/Kota
LintaswilayahKab/Kota
Mekanisme Pengusulan
Kawasan Ekonomi
Khusus
Presiden RI
Penyampaian Rekomendasi Penetapan KEK untuk
ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP)](https://image.slidesharecdn.com/tatacarapengusulankek-171115170146/85/Tata-cara-pengusulan-kek-11-320.jpg)
Tata cara pengusulan kek
- 1. invest in © 2015 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved TATA CARA PENGUSULAN KEK Jakarta, 16 November 2017 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal © 2015 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
- 2. Konsep Pengembangan KEK di Indonesia
- 3. 1 Meningkatnya penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. 2 Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi 3Adanya percepat Perkembangan Daerah melaui pengembangan pusat- pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah 4 Terwujudnya model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan Sasaran Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Penyelenggaraan KEK diatur dengan UU 39/2009 yang merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 4. Latar Belakang Pengembangan KEK Kondisi Permasalahan Perekonomian Indonesia
- 5. Latar Belakang Pengembangan KEK Kondisi Permasalahan Perekonomian Indonesia
- 6. Latar Belakang Pengembangan KEK Perlunya Peningkatan Daya Saing Sebagian besar ekspor barang Indonesia adalah bahan mentah dan semi proceessed goods) Hadirnya Kebijakan Pemerintah perlu mendorong Ekspor barang jadi (processed goods) Daya saing untuk menarik investasi rendah dibandingkan dengan negara- negara ASEAN
- 7. Konsep Dasar Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Konsep dasar KEK adalah penyiapan kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global (akses ke pelabuhan dan atau bandara). Kawasan tersebut diberikan insentif tertentu untuk meningkatkan daya saing dengan negara-negara disekitarnya. Dengan meningkatnya daya saing diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut.
- 8. Kriteria Lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 7 PP 2/2011 1. Sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung 3. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional/ dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia/terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan 2. Adanya dukungan pemprov dan/atau pemkab/pemkot 4. Mempuyai batas yang jelas
- 10. Tata Cara Pengusulan KEK di Indonesia
- 11. Badan Usaha Pemkab/Kota [verifikasi & evaluasi] Pemprov [verifikasi & evaluasi] Pemprov [verifikasi & evaluasi] Pemkab/ Kota [persetujuan] Pemkab/ Kota Pemprov Kementerian/ LPNK Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus 45 hari kerja Pemkab/ Kota [konsultasi] Pemprov [konsultasi] Dalam satu wilayah Kab/Kota LintaswilayahKab/Kota Mekanisme Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus Presiden RI Penyampaian Rekomendasi Penetapan KEK untuk ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP)
- 12. Dokumen Keterangan Surat Usulan Asumsi Pengusul KEK merupakan Badan Usaha Usulan disampaikan melalui Pemerintah Kabupaten Perlu disampaikan surat usulan pembentukan KEK dari Badan Usaha kepada Bupati ......format dokumen sesuai Permenko No 7Surat usulan BU ke Bupati.PDF Persetujuan Pemerintah Kabupaten terhadap usulan Badan Usaha Perlu disampaikan surat usulan pembentukan KEK dari Bupati kepada Gubernur ......format dokumen sesuai Permenko No 7Surat dari Bupati ke Gubernur.PDF Usulan dinyatakan lengkap dan disetujui oleh Pemerintah Provinsi Perlu disampaikan surat usulan pembentukan KEK dari Gubernur kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, u.p. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (sesuai format Surat Pengusulan untuk usulan dari pemerintah kabupaten/kota dalam Permenko No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan KEK halaman 52) ......format dokumen sesuai Permenko No 7Surat Usulan dari Gubernur ke DN KEK.PDF Prosedur Pengusulan
- 13. Dokumen Usulan Kawasan Ekonomi Khusus No Dokumen Badan Usaha Pemkab/ Kot Pemprov Kementerian/ LPNK 1 Formulir Aplikasi ......format dokumen sesuai Permenko No 7Formulir Aplikasi.PDF 2 Surat kuasa otoritas (jika pengusul merupakan konsorsium) ......format dokumen sesuai Permenko No 7Surat kuasa otoritas.PDF - - - 3 Akta Pendirian Badan Usaha - - - 4 Profil keuangan 3 tahun terakhir yang sudah diaudit - - - 5 Persetujuan dari pemerintah kab/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan ......format dokumen sesuai Permenko No 7Persetujuan dari pemkabkota.PDF - - 6 Surat pernyataan kepemilikan nilai ekuitas (paling sedikit 30% dari nilai investasi) ......format dokumen sesuai Permenko No 7kepemilikan nilai ekuitas.PDF - - - 7 Deskripsi rencana pengembangan KEK ......format dokumen sesuai Permenko No 72. Deskripsi Rencana Pengembangan KEK MBTK Tahap 1.PDF 8 Peta detil lokasi pengembangan serta luasan KEK yang diusulkan ......format dokumen sesuai Permenko No 7Peta Detil Lokasi MBTK.jpg 9 Rencana peruntukan lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi ......format dokumen sesuai Permenko No 7Peraturan Zonasi Palu.pdf
- 14. Dokumen Usulan Kawasan Ekonomi Khusus No Dokumen Badan Usaha Pemkab/ Kot Pemprov Kementerian/ LPNK 10 Studi kelayakan ekonomi dan finansial 11 Rencana dan sumber pembiayaan - - - 12 AMDAL ......format dokumen sesuai Permenko No 7SK Izin Lingkungan.PDF 13 Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK ......format dokumen sesuai Permenko No 7Usulan jangka waktu beroperasi dan rencana strategis PALU.PDF 14 Izin lokasi ......format dokumen sesuai Permenko No 7Izin Lokasi BPN.PDF - - - 15 Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah - 16 Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung ......format dokumen sesuai Permenko No 7Rekomendasi dari otoritas pengelola infrastruktur pendukung.PDF - 17 Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK ......format dokumen sesuai Permenko No 7Pernyataan kesanggupan.PDF - 18 Komitmen pemkab/kot terkait rencana pemberian insentif dan kemudahan ......format dokumen sesuai Permenko No 7Komitmen pemkabkot.PDF - - -
- 15. Penetapan KEK Kajian Usulan Pembentukan KEK Kajian usulan KEK oleh Sekretariat & Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK Kajian dilakukan terhadap: a. Pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan b. Kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan SIDANG DEWAN NASIONAL KEK Penyampaian Rekomendasi kepada Presiden untuk PENETAPAN KEK melalui PP Diberitahukan kepada pengusul disertai alasan penolakan Ya Tidak (Pasal 27 ayat (2), PP 2/2011)
- 16. cxcxxcx Tindak Lanjut Setelah KEK ditetapkan oleh PP Penetapan KEK Penunjukan Badan Usaha Pembangun dan/atau Pengelola Pembentukkan Kelembagaan3 Tahun Pembangunan KEK Pelimpahan Kewenangan Insentif & Kemudahan perizinan 16 Pelaporan & Evaluasi Penyediaan Infrastruktur wilayah Setelah KEK ditetapkan, KEK tersebut tidak langsung beroperasi dan diberikan waktu paling lama 3 tahun sampai KEK siap beroperasi Untuk memastikan terwujudnya KEK selama 3 tahun disusun rencana aksi hingga dilakukan evaluasi kesiapan beroperasi Kriteria Kesiapan beroperasi: Kesiapan infrastruktur di Kawasan Kesiapan SDM Kesiapan Perangkat Pengendali Administrasi Operasi KEK
- 17. Skema Pembentukan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelolaan KEK Sumber Dana Skema Penetapan Badan Usaha Pembangun APBN/ APBD Penetapan BU pembangun dilaksanakan secara terbuka dan transparan berdasarkan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Perpres No. 54/2010 beserta perubahannya) (Pasal 34 ayat (1) huruf a, Pasal 34A ayat (1) huruf a, Pasal 34B ayat (1) huruf b, PP 100 Tahun 2012) Skema Penetapan BU Pengelola Untuk Penetapan BU Pengelolaan KEK, dapat dipilih dari 2 alternatif: a) Pelelangan secara terbuka dan transparan Mengikuti Ketentuan perundangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah (Pasal 48 ayat (1) huruf a, PP 100/2012) Ketentuan dalam lampiran PP No. 100 Tahun 2012 (Pasal 48 ayat (1) huruf b, PP 100/2012) a) Mekanisme penyertaan modal negara/daerah kepada BUMN/BUMD, jika KEK merupakan BMN/BMD dan akan dikelola oleh BUMN/BUMD (Pasal 48 ayat (2), PP 100/2012) Pengusul KEK Badan Usaha Badan Usaha Pemerintah 1. Pemprov 2. Pemkab/ Kota 3. Kementeria n/ LPNK KPS • Tender Investasi (Penetapan Badan Usaha Pembangun dan Pengelola dilakukan berdasarkan hasil pelelangan secara terbuka dan transparan) Pasal 34 ayat (1) huruf b, Pasal 34A ayat (1) huruf b, Pasal 34B ayat (1) huruf b, ayat (2), PP 100 Tahun 2012 1 2 3 BU pengusul ditetapkan sebagai BU pembangun sekaligus pengelola KEK (Pasal 33A ayat (1) dan ayat (2), PP 100 Tahun 2012)
- 18. • Menentukan pihak yang akan mengusulkan KEK • Memastikan ketersediaan dan persiapan lahan • Memastikan sector bisnis utama pengembanganKEK yang dapat memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah • Menyiapkan kelengkapan dokumen usulan dan kesesuaian prosedur pengusulan KEK dan perubahannya sesuai UU 39/2009 ttg KEK, PP 2/2011 ttg penyelenggaraan KEK, dan perubahannya PP 100/2012, dan Permenko 7/2011 ttg pedoman pengusulan pembentukan KEK Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pengusulan KEK
- 19. Kebijakan Pembentukan KEK Berdasarkan RPJMN 2015-2019
- 20. Target Nasional KEK 2015 - 2019 Sebaran Lokasi KEK 2009-2014 & Indikasi Lokasi KEK 2015 – 2019 17 KEK baru Target ditetapkan pada 2015 - 2019 15 KEK 12 KEK Telah ditetapkan sampai 2017 (11 KEK di Luar Pulau Jawa dan 1 KEK di Pulau Jawa) 4 KEK telah dinyatakan siap beroperasi KEK Sei Magkei pada 27 Januari 2015 KEK Tanjung Lesung pada 23 Februari 2015 KEK Palu 28 September 2017 KEK Mandalika 21 Okt 2017 Saat ini pada sedang dalam operasional tahap 1 dan pembangunan tahap 2 8 KEK dalam tahap pembangunan (KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Tanjung Api-Api, KEK Mandalika, KEK MBTK, KEK Tanjung Kelayang, KEK Sorong, KEK Arun Lhokseu mawe) 7 KEK baru di luar Pulau Jawa 10 KEK Pariwisata Penetapan 25 KEKSampai 2019
- 21. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia 21 Sebaran KEK yang telah ditetapkan sampai 2017 KEK SEI MANGKEI Kab. Simalungun; Sumatera Utara (2,022.77 Ha) Pengelola: PTPN III Industri, Logistik, Pariwisata KEK TANJUNG API- API Kab. Banyuasin; Sumatera Selatan (2,030 Ha) Pengelola: PT Belitung Pantai Intan Industri, Logistik, Pengolahan Ekspor dan Energi KEK MBTK Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur (557.34 Ha) Pengelola: PT MBTK Industri, Logistik dan Pengolahan Ekspor KEK PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah (1,500 Ha) Pengelola: PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah Industri, Logistik dan Pengolahan Ekspor KEK BITUNG Kota Bitung. Sulawesi Utara (534 Ha) Industri, Logistik dan Pengolahan Ekspor KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten (1,500 Ha) Pengelola: BWJ Corporation Pariwisata KEK TANJUNG KELAYANG Kab. Belitung, Bangka Belitung (324.4 Ha) Pariwisata KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (1,035.67 Ha) Pengelola: PT. ITDC Pariwisata KEK MOROTAI Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara (1,101.76 Ha) Pengelola: PT. Jabebeka Morotai Pariwisata, Industri, Pengolahan Ekspor dan Logistic Existing SEZs Total Area: 16,085.72 Ha Operasional (4 KEK) Konstruksi (8 KEK) Keterangan: Rencana Pengembangan KEK Baru 2015-2019 KEK SORONG Kab. Sorong, Papua Barat (523.7 Ha) Industri, Pengolahan Ekspor dan Logistik Merauke, Papua Kalimantan Barat Kalimantan Utara Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur Maluku KEK ARUN LHOKSEUMAWE Kota Lhokseumawe, Aceh (2.622,48 Ha) Pengolahan Ekspor, Logistik, Industri, Energy, dan Pariwisata KEK GALANG BATANG Kab. Bintan, Kep. Riau (2,333.6 Ha) Pengelola: PT Bintan Alumina Indonesia Industri Pengolahan Ekspor, Logistik, Energy
- 22. Terima Kasih BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta 12190 Phone/Fax : +6221-52921319 Email: [email protected], Web: http://kek.ekon.go.id
Editor's Notes
- #17: Untuk memastikan terwujudnya KEK selama 3 tahun disusun rencana aksi hingga dilakukan evaluasi kesiapan beriperasi (sebutkan kriterianya)
- #22: Out of 11 designated SEZs, only 3 SEZs have been operating, while 5 of them are still in the final construction phase, and the remaining others are still in early stages of development. In addition, Government will also develop several SEZs in other areas, especially outside Java. I will not elaborate the descriptions of each SEZ in detail (let for discussion)