SlideShare a Scribd company logo

TATA KELOLA KEUANGAN BUTUR tata kelola .ppt

Download as PPT, PDF
L
LaOdeJamil

Health care medicine

Healthcare
1 of 93
Download to read offline
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
1 MATA DIKKLAT TATA KELOLA KEUANGAN DI PUSKESMAS
Bio Data Nama : Jawariah Abdullah, SKM, M.Si Tempat/Tgl Lahir : Buton, 22 Mei 1972 Unit Kerja : Dinas Kesehatan Prov. Sultra Alamat : BTN Bonggoeya Lestari B-4 Hp : 081354684996 Email : ria.kendari2017@gmail.com
TATA KELOLA KEUANGAN BUTUR tata kelola .ppt
Peserta Mampu Melakukan Manajemen Tata Kelola Keuangan di Puskesmas
TATA KELOLA KEUANGAN BUTUR tata kelola .ppt
Peserta latih mampu 1.Menjelaskan Instrumentasi Tata Kelola Keuangan di Puskesmas 2.Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran di Puskesmas 3.Menjelaskan Manajemen Aset di Puskesmas
1. Dasar Hukum 2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Puskesmas 3. Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Daerah 4. Tata Kelola Keuagan Pada Puskesmas 5. Penatausahaan Pengeluaran Kas 6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan SUB MATERI
1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara 3. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan......UU No 17 Tahun 2023 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 7. Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Taca Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 10.Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 11.Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 jo. No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 12.Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah I. DASAR HUKUM
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitalisasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatandan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah .................PMK No 6 Tahun 2022 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 14 Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 15, Permendagri No. 13 tahun 2006 jo No. 59 tahun 2007 jo No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 16SE Permendagri No. 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Lanjutan DASAR HUKUM ............
KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ABSOLUT 1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. AGAMA 6. MONETER & FISKAL NASIONAL PILIHAN (8) WAJIB PELAYANAN DASAR (6) NON PELAYANAN DASAR (18) S P M URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN; 2. PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; 3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA 4. PKS; 5. KOORDINSASI TUGAS ANTARISNTANSI YG ADA DI DAERAH; 6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI; 7. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP KEWENANGAN DAERAH/ TDK DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL APBN FORKOPIMDA URUSAN PEMERINTAHAN 1 0 NSPK
WAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAYAN DASAR S P M PILIHAN 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PU & Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman 5. Tramtibum & Linmas 6. Sosial Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, pengendalian pddk &KB, perhubungan, Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan & Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria tertentu URUSAN PEMERINTAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN 1
12 HUBUNGAN TATA KERJA PUSKESMAS DALAM STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
13 STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS
KUASA BUD KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA) KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKAD) KUASA PA BENDAHARA PPK-SKPD PPTK PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD)
15 PERAN PUSKESMAS MENURUT FUNGSINYA ADALAH: 1. Pusat Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 2. Pusat Pemberdayaan masyarakat 3. Pusat Pelayanan Kesehatan masyarakat pimer 4. Pusat pelayanan Kesehatan Perorangan Primer Permasalahan: 1.Dana Promotif dan Prefentif 2.Jumlah SDM 3.Kemampuan SDM
 Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (PKUPKD) Memiliki 3 kewenangan :  Memerintahkan  Menguji  Membayar  Kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki Kepala Daerah didelegasikan kepada pejabat dibawahnya PARA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1. Menyusun Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 2. Menyusun Dokumen Pelaksnaan Anggaran 3. Melaksanakan Anggaran SKPD 4. Melaksanakan Pemungutan Pajak 5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 7. Melaksanakan tugas tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh daerah. 8. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. 17
a). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b). Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; c). Mengawasai pelaksanaan anggaran; d). Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). 18
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (Kepala SKPD) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n1) PPTK KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Sekretaris) BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN PPTK 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 1. Menyiapakan SPM 2. Memverifikasi SPJ 3. Melaksanakan Akuntansi & Pelaporan Keuangan PPK-SKPD Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: 1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji Pembantu Bendahara
PENGGUNA ANGGARAN AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN PENYIAPAN SPM VERIFIKASI SPJ PPK-SKPD (SEKRETARIS/KEUANGAN)
KEPALA SKPD Pengguna Anggaran Ka UPT KPA Kabid KPA Kasubbid PPTK Kasubbid PPTK
22
23
Dana di Puskesmas merupakan pelaksanaan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas beserta pembukuan dan pertanggungjawabannya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua aktivitas utama penatausahaan keuangan UPTD, yaitu aktivitas penatausahaan penerimaan kas dan aktivitas penatausahaan pengeluaran . Dalam aktivitas penatausahaan pengeluaran kas juga terdapat aktivitas penerimaan, sehingga seringkali membingungkan untuk membedakan kedua aktivitas tersebut. Perbedaan dari kedua aktivitas ini terdapat pada jenis dana yang dikelolanya serta yang dilakukan setelah kegiatan penerimaan dilakukan. 24
1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, , ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan luaran yang menjadi kepatutan. (Pasal 3 (1) UU 17/2003) 2) Semua penerimaan yang menjadi hak dan penge kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. (Pasal 3 (6) UU 17/2003) 3) Penerimaan Kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran (Pasal 16 (3) UU I/2004) 25
26
27
1) Mengelola dan memverifikasi dana secara akuntabel dan transparan. 2) Membuat mengumumkan dan melaporkan terkait penggunaan dana. 3) Menyusun rencana keuangan dan rencana pengambilan dana berdasarkan format baku sesuai aturan 4) Melakukan pembukuan semua transaksi keuangan 5) Menyusun laporan baik internal maupun eksternal 6) Mempertangungjawabkan semua pengelolaan keuangan kepada pihak internal maupun eksternal 28
a) Menyusun serta mengajukan usulan rencana kegiatan dan pendanaan puskesmas kepada dinas kesehatan. b) Memverifikasi dan mengesahkan daftar penggunaan uang seharihari yang diajukan oleh Bendahara. c) Melakukan pengecekan atas ketersediaan dana yang ada pada puskesmas sebelum melaksanakan kegiatan d) Melaksanakan kegiatan serta mengelola dana secara bertanggung jawab dan transparan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan masing-masing sumber dana. e) Melakukan pemeriksaan secara berkala atas penatausahaan keuangan puskesmas. f) Memverifikasi dan menetapkan laporan periodik penerimaan dan pengeluaran dana yang disusun oleh bendahara g) Mengumumkan laporan periodik penerimaan dan pengeluaran dana di papan pengumuman serta mengirimkannya kepada pihak terkait yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan. 29
a) Membantu Kepala puskesmas dalam menyusun usulan rencana kegiatan dan pendanaan puskesmas. b) Menyiapkan daftar penggunaan uang sehari-hari atas dana yang dikelolanya untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala puskesmas. c) Melakukan pengecekan atas penerimaan dana dalam rekening bank bendahara. d) Melakukan verifikasi atas bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kebutuhan belanja puskesmas dengan mengacu pada ketersediaan plafon anggaran dan kesesuaian peruntukan dana yang diatur dalam petunjuk teknis penggunaan masingmasing sumber dana. e) Melakukan penyetoran / pembayaran atas dasar dokumen sumber yang ditentukan. f) Menghitung, memungut dan menyetor PPh (pasal 21, 22, dan 23) dan PPN. g) Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bendahara Penerimaan atau Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran. h) Menyimpan bukti transaksi di tempat yang aman dan mudah dicari. i) Menyusun SPJ serta laporan periodik penerimaan dan pengeluaran dana yang dikelolanya. 30
31
 Dana Dinas Terkait merupakan dana yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan yang dikelola oleh bendahara puskesmas untuk belanja operasional puskesmas.  Bendahara puskesmas pengelola dana tersebut merupakan bendahara pengeluaran pembantu Dinas Kesehatan  Atas penggunaan dana tersebut, Bendahara pengeluaran pembantu pada puskesmas melakukan pembukuan dengan Buku Kas Umum beserta buku pembantu dan melaporkan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan maksimal setiap tanggal 5 bulan berikutnya 32
33
 Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.  Kepala Puskesmas menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi ke Dinas Kesehatan untuk dimasukkan dalam RKA- Dinas Kesehatan.  Dana Kapitasi dibayarkan langsung dari BPJS ke Rekening Dana Kapitasi Puskesmas.  Atas penggunaan Dana Kapitasi, Bendahara Dana Kapitasi menyampaikan Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi ke Kepala Puskesmas maksimal tanggal 5 bulan berikutnya, disampaikan oleh Kepala Puskesmas ke Kepala Dinas Kesehatan tiap bulan dan SPTB maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. 34
DAK merupakan dana dari pemerintah pusat, tetapi karena sifatnya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), maka penatausahaan pengeluaran kas mengacu pada sumber APBD. 35
Paradigma dalam Pelaporan Keuangan UPTD Puskesmas Puskesmas sebagai UPTD yang berada dibawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Kesehatan Pengelolaan dan pelaporan dana tersebut disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang diberikan oleh tiap pemberi dana, sehingga bentuk dan format pelaporannya juga bisa berbeda-beda, tergantung pemberi dananya. 36
 Pelaporan Keuangan Terpadu (LKT) adalah laporan yang mencatat semua jenis penerimaan dari berbagai sumber dana dan semua jenis pengeluaran yang dilakukan.  LKT juga dapat dikaitkan dengan perencanaan dan anggaran UPTD Puskesmas untuk melihat konsistensi antara yang direncanakan dan dianggarkan dengan apa yang dibiayai Puskesmas.  Laporan Keuangan Terpadu merupakan laporan keuangan konsolidasi Puskesmas yang menunjukkan seluruh sumber dan pengeluaran keuangan Puskesmas secara komprehensif. Tujuan : Transparansi dan Akuntabel 37
a) Mencatat Semua Pengeluaran untuk kegiatan di Puskesmas. b) Pencatatan disertai dengan bukti yang sah. c) Mencatat kesesuaian antara anggaran dan realisasi. d. Sederhana LKT disusun dalam format yang sederhana 38
Laporan Keuangan Terpadu sebaiknya dibuat dalam kurun waktu TRIWULANAN. Hal itu dilakukan karena sesuai dengan laporan keuangan dari dana pemerintah. Namun demikian, jika dianggap perlu maka Laporan Keuangan Terpadu dapat dibuat setiap BULAN 39
PUSKESMAS SEBAGAI KPA/BLU PUSKESMAS BUKAN SEBAGAI KPA Mengajukan SPP/SPM UP/GU/TU DINAS PPKAD/BUD DINKES KAB/KOTA PUSKESMAS SP2 D Proses verifikasi 1. Kepala Puskesmas (selaku KPA) 2. PPTK 3. BENDAHARA 4. OPERATOR SIMDA Ket: SIMDA : Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah PPKAD : Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mengajukan SPP/SPM UP/GU/TU PUSKESMAS DINAS PPKAD/BUD SP2 D 1. Kepala Puskesmas (selaku KPA) 2. PPTK 3. BENDAHARA 4. OPERATOR SIMDA MODEL 1 MODEL 2 S P J S P J Sebagai Pelaksana Kegiatan BOK 1.Kepala Puskesmas 2.Bendahara 1. Membuat SPJ 2. Mengajukan SPJ ke Dinkes Kab/Kota DINAS PPKAD/BU D Mengajukan SPP/SPM UP/GU/TU SP2 D 1. Proses Verifikasi 2. Tanda tangan SPJ DINKES KAB/KOTA PUSKESMAS KEDUDUKAN PUSKESMAS DLM SKPD/OPD Apabila SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima Kelengkapan Dokumen untuk Penerbitan SP2D : 1.Surat Pernyataan tanggung jawab PA/Kuasa PA 2.Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya 3.Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai bukti pengeluaran yang sah dan lengkap 4.Bukti atas penyetoran PPN/PPh CATATAN Menyalurka n Dana
 Puskesmas BLUD (sebagai KPA) menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tersendiri ada perlakuan tersendiri sesuai perundangan ttg BLUD  Puskesmas non BLUD dapat ditetapkan sebagai KPA sehingga menyusun RKA sendiri dan melaksanakan DPA  Puskesmas non BLUD sebagai bagian dari satuan kerja dinkes dibawah KPA bidang/setdinkes menyusun RKA yang merupakan bagian dari bidang dan melaksanakan DPA bagian dari dinas
SUMBER PEMBIAYAAN KESEHATAN FKTP KEMENKES 42 DEKON DAK NON FISIK APBD PHLN CSR DUPLIKASI LOKMIN & POA PUSKESMAS SINERGIS JKN DD
Dokumen Catatan Laporan SP2D-LS & SPJ Buku Pembantu Kertas Kerja • Bukti Penerimaan Kas •Bukti Pengeluaran Kas •Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) • Buku Jurnal Penerimaan Kas •Buku Jurnal Pengeluaran Kas •Buku Jurnal Umum • Laporan Realisasi Anggaran •Laporan Arus Kas •Neraca Daerah •Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Pencatatan & Penggolongan Peringkasan Buku Besar Buku Jurnal Laporan Keuangan Pelaporan
No U r a i a n Keterangan 1. Memberi persetujuan pengesahan DPA- SKPD SEKDA 2. Mengesahkan DPA-SKPD & Anggaran Kas PPKD 3. Menerbitkan SPD PPKD selaku BUD 4. Menerima & menyetor penerimaan SKPD Bendahara Penerimaan 5. Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK 6. Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS (sistem UYHD) Bendahara Pengeluaran 7. Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS Kepala SKPD 8. Menerbitkan SP2D Kuasa BUD 9. Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Kepala SKPD
Transformasi diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan primer 100% pimpinan Puskesmas telah ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Manajemen Puskesmas dan melaporkan kegiatan manajemen 100% Puskesmas memiliki SPA sesuai standar dan 100% Puskesmas tersedia 40 item obat esensial Penguatan dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Puskesmas Pemenuhan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan Penguatan Manajemen & Tata Kelola Puskesmas 8. 000 Puskesmas menjadi BLUD sehingga memiliki fleksibilitas mengelola keuangan Penguatan Jejaring Puskesmas Peningkatan capaian sasaran dan target program di Puskesmas dengan dukungan jejaring di semua Puskesmas Intervensi Promotif- Preventif Berkelanjutan Berbasis Keluarga Minimal 80% keluarga di Indonesia adalah keluarga sehat di setiap provinsi 1 2 3 4 5 6 Pengurangan Beban UKP 100% Puskesmas dengan realisasi dana BOK minimal 95% Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di mencapai 100% Pareto Kegiatan dengan daya ungkit tinggi
3Meningkatkan pelayanan prima 4Pemanfaatan anggaran dari berbagai sumber Agarlebih maksimal 2 Diperlukan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan standar 5 Memperkuat pelaksanaan Manajemen Puskesmas agar mampu berkompetisi dan berdaya saing Manajemen Puskesmas Pemanfaatan Anggaran Pelayanan Prima 1 7 SPA 1 Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas yang semakin tinggi Kebutuhan Masyarakat
47
48 Untuk Indonesia yang lebih sehat JAMINAN ESEHATAN NASIONAL Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1. PENGEL OLAAN PENDAP ATAN 6. PENGEL OLAAN SDM 2. PENGEL OLAAN BELANJ A FLEKSIBILITAS BLUD 3. PENGAD AAN BARAN G JASA 5. TAR IF 4. PENGEL OLAAN UTANG DAN PIUTAN G
FLEKSIBILITAS BLUD 10. SiLPA DAN DEFISIT 9. REMUNERASI 8. PENGELOLAAN INVESTASI 7. PENGELOLAAN KERJASAMA
1. PENDAPATAN SKPD/UNIT KERJA MASUK KE REK KASDA BUMD/ PERUSDA MASUK REK KAS BUMD/PERUSDA BLUD MASUK REK KAS BLUD TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LANGSUNG DIKELOLA DAN DIMANFAATKAN SEPENUHNYA DIGUNAKAN LANGSUNG APBD BUKAN MERUPAKAN PENDAPATAN APBD SBG PENDAPATAN APBD ”PENYERTAAN MODAL” APBD MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA APBD MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA TIDAK TERGANTUNG APBD Fleksibilitas BLUD terkait pendapatan (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 17/2003 ttg Keuangan Negara  Pasal 3 ayat (1);  Pasal 3 ayat (6). UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara  Pasal 13 ayat (2);  Pasal 16 ayat (2);  Pasal 16 ayat (3). PP 58/2005 ttg Pengelolaan Keuda  Pasal 57 ayat (1);  Pasal 59 ayat (1). Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21/2011 - Pasal 127 ayat (1) ttg Pedoman Pengelolaan Keuda
2. BELANJA SKPD/UNIT KERJA BUMD/ PERUSDA BLUD DANA BERSUMBER DARI JASA LAYANAN (NON APBD), DIBERIKAN FLEKSIBILITAS MELEBIHI PAGU ANGGARAN YG SUDAH (FLEXIBLE BUDGET) TIDAK DAPAT MELEBIHI PAGU ANGGARAN YG SUDAH DITETAPKAN DIATUR SENDIRI Fleksibilitas BLUD terkait Biaya/Belanja (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 17 ayat (2) Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21/2011 Pasal 216 ayat (1), ayat ttg Pedoman Pengelolaan Keuda (7)
AMBANG BATAS BLUD  Pengeluaran BLUD yg bersumber dari: • jasa layanan • Hibah tdk terikat • hasil kerjasama dengan pihak lain • lain-lain pendapatan BLUD yang sah. DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DGN MEMPERTIMBANGKAN VOLUME KEGIATAN PELAYANAN MERUPAKA N BELANJA YG DISESUAIKA N DG N PERUBAHAN PENDAPATAN DLM AMBANG BATAS RBA DAN DPA YG TELAH DITETAPKAN SCR DEFINITIF  Ambang batas merupakan besaran persentase anggaran bersumber dari pendapatan operasional yg diperkenankan dan ditentukan dgn mempertimbangkan fluktuasi kegiatan ops BLUD  Besaran persentase realisasi belanja yg diperkenankan melampaui anggr dlm RBA dan DPA  Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat persetujuan KDH  Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD
Anggaran BLUD yang Flexible budget tsb ditetapkan dgn besaran ambang batas, dihitung memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi: tercantum dalam dan DPA dapat bertambah atau RBA • dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 T.A. sebelumnya kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis T.A. berjalan ditetapkan dalam RBA dan DPA (berupa catatan informasi persentase ambang batas) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksl, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan Penggunaan ambang batas apabila target pendapatan (Non APBD) diprediksi melebihi yg tlh ditetapkan dlm RBA dan DPA berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (flexible budget) • • • • •
Berdasarkan tabel, didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20XX+1) = (109,69 : 3) = 36,56% dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1). Untuk itu, apabila rencana belanja bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1), misal diperkirakan Rp.13.000.000.000,- maka besaran ambang batas 36,56% X Rp13.000.000.000,- = Rp.4.752.800.000,- Dengan demikian, apabila realisasi belanja BLUD masih dibawah (Rp.13.000.000.000,- + Rp.4.752.800.000,-) = Rp.17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporka n BLUD dapat persetujua n kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi Rp.17.752.800.000,- melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan dari kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. NO THN ANGGARAN REALISASI/ SELISIH PROGNOSA Rp. % 1 2 3 4 5=(4-3) 6=(5/3X100) 1 (20XX-2) 5.000 7.000 2.000 40 2 (20XX-1) 9.000 11.000 3.000 33,33 3 (20XX) 11.000 15.000 4.000 36,36 JUMLAH 109,69
3. PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD • PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SKPD/UNIT KERJA • TIDAK MENGACU PADA PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BLUD • DIATUR SENDIRI BUMD/ PERUSDA Fleksibilitas BLUD terkait Pengadaan Barang/Jasa (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan Perpres 16/2018 ttg Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah -
PASAL 61 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERPRES NO. 16/2018 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: a. b. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; Pengadaa n Barang/Jasa yang dilaksanaka n berdasarka n tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai yang sudah mapan; dan/atau c. dengan praktik bisnis d. Pengadaa n Barang/ Jasa yang diatu r denga n ketentua n peratura n perundang-undangan lainnya. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.
FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yg bersumber dari APBD dilaksanakan pemerintah berdasarkan ketentuan PerUUan pengadaan barang/jasa  Pengadaan barang dan/atau jasa dilakuka n berdasarka n prinsi p efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat  BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD bertujuan utk menjamin:  Ketersediaan b/j yg lebih bermutu;  Lebih murah;  Fleksibilitas diberika n pengadaa n barang dan/atau jasa dananya berasal dari: • jasa layanan; yang sumbe r  Proses pengadaan cepat; sederhan a dan • hibah tidak • hasil kerja lain; terikat; sama dengan pihak  Mudah menyesuaikan dgn kebutuhan utk mendukun g kelancara n pelay BLUD. • lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diatur dalam peraturan KDH
pengadaan. dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan Fleksibilitas Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan: a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau b. Peraturan Kepala Daerah sepanjang disetujui pemberi hibah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana Pelaksana pengadaan dilaksanakan oleh panitia atau unit yang barang dan/atau jasa BLUD. Pelaksana pengadaan terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai barang milik daerah PENGELOLAAN BARANG BLUD
4. PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG SKPD/UNIT KERJA BUMD/ PERUSDA BLUD TIDAK DAPAT MELAKUKAN UTANG DAN PIUTANG DAPAT MELAKUKAN UTANG  PINJAMAN JK. PANJANG SESUAI DGN PERUUAN MELAKUKAN UTANG DAN PIUTANG PIUTANG DAPAT DIHAPUS SECARA MUTLAK ATAU BERSYARAT Fleksibilitas BLUD terkait Utang/Piutang (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 39 ayat (1), ayat (2) PP 54/2005, diubah PP 30/2011 ttg Pinjaman Daerah -
Bentuk utang/pinjaman • utang/pinjaman jangka pendek dan/atau • utang/ pinjaman jangka panjang BLUD dpt melakukan utang/pinjaman sehub dgn keg ops dan/atau perikatan pinjaman dgn pihak lain utang/pinjaman jangka panjang manfaat lebih dari 1 thn dgn termasuk masa pembayarannya (bunga dan pokok sesuai perjanjian) manfaat kurang dari 1 thn yg timbul krn keg ops dan/atau utk menutup selisih antara jumlah kas yg tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dlm 1 T.A dilunasi dlm T.A. berkenaan (dpt melampaui pembayaran sepanjang tdk melebih ambang batas RBA) hanya untuk pengeluaran belanja modal Dibuat perjanjian yg ditandatangani olh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman Pembayarannya tanggung jawab BLUD (bunga dan pokok yg tlh jatuh tempo) Mekanisme pengajuan sesuai dgn ketentuan PerUUan Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dgn perKDH
5. TARIF BLUD SKPD/UNIT KERJA • DITETAPKAN DGN PERATURAN DAERAH (PERDA) BLUD • DITETAPKAN DGN PERATURAN KDH (imbalan atas barjas yg diberikan olh BLUD termasuk imbal hasil yg wajar dari investasi dana, dpt bertujuan utk menutup seluruh/sebagian dari biaya per unit layanan BUMD/PERUSDA • DITETAPKAN DGN PERATURAN KDH Fleksibilitas BLUD terkait Tarif (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semua pembebanan pada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Daerah UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik Pasal 31 ayat (4)
 BLUD mengenakan tarif layanan sbg imbalan atas penyediaan barang dan/atau jasa layanan kpd masy Tarif layanan berupa:  besaran tarif (nilai nominal uang dan/atau persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih dan/atau penjualan kotor bersih) dan/atau  pola tarif (merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula) Disusun atas dasar:  Pemimpin menyusun tarif layanan dgn mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif  USULAN TARIF LAYANAN (TARIF BARU DAN/ATAU PERUBHN TARIF) OLH PEMIMPIN BLUD KPD KDH MELALUI SEKDA  USULAN TARIF LAYANAN DILAKUKAN SECARA KESELURUHAN ATAU PER UNIT LAYANAN  Perhitungan biaya per unit layanan  bertujuan utk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yg dikeluarkan utk menghasilkan barang/jasa atas layanan yg disediakan oleh BLUD (akuntansi biaya) atau hasil per investasi dana  merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu (utk BLUD pengelola dana}  DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KDH  Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan DPRD Perkada ttg tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan Pemimpin dalam menetapkan besaran tarif dapat membentuk tim, keanggotaannya dari pembina teknis, pembina keuangan, unsur PT, lembaga profesi
6. SUMBER DAYA MANUSIA • ASN SKPD/UNIT KERJA • ASN DAN PROFESIONAL LAINNYA BLUD • NON ASN BUMD/ PERUSDA Fleksibilitas BLUD terkait Pejabat/Pegawai Non PNS (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan PP 48/2005 ttg Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi PNS APBD hanya boleh membiayai Honorer dan PNS UU 5/2014 ttg Aparatur Sipil Negara (ASN) -
SDM BLUD terdiri atas:  Pejabat pengelola  bertanggungjawab thd kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan Pegawai  menyelengg kegiatan utk mendukung kinerja BLUD  Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari:   PNS dan/atau P3K (sesuai ketentuan perUUan) Profesional lainnya (kontrak atau tetap) ∟ Pejabat pengelola yang berasal dari Profesional lainnya diangkat utk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali periode masa jabatan berikutnya Pengangkatan kembali periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 tahun Dilaksanakan sesuai dgn jumlah dan komposisi yg tlh disetujui PPKD ∟ ∟ PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN  BERDASARKAN KOMPETENSI DAN KEBUTUHAN PRAKTEK BISNIS YANG SEHAT Kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PRINSIP: EFISIENSI, EKONOMIS DAN PRODUKTIF DLM MENINGKATK AN PELAYANAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DIATUR DENGAN PERATURAN KDH KEBUTUHAN, PROFESIONALITAS, KEMAMPUAN KEUANGAN Profesional lainnya DIDASARKAN PADA:
Pejabat Pengelola terdiri atas:    Pemimpin Pejabat Keuangan Pejabat Teknis Disesuaikan dgn nomenklatur yg berlaku di BLUD  Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah Pemimpin bertanggungjawab kepada kepala daerah Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin    Pemimpin bertindah selaku KPA/KPB  Dalam hal pemimpin tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai KPA/KPB (PNS) termasuk bendahara penerimaan dan pengeluaran
TUGAS PEJABAT PENGELOLA BLUD PEMIMPIN BLUD PEJABAT KEUANGAN BLUD PEJABAT TEKNIS BLUD  memimpin, mengawasi, mengarahkan, mengendalikan, membina, dan  merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan  mengoordinasikan penyusunan RBA  menyiapkan DPA  melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja  menyelenggarakan pengelolaan kas  melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi  menyusun kebijakan pengelolaan BMD yg berada dibawah penguasaannya  menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan  menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan  tugas lainnya yang ditetapkan oleh KDH dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya  menyusun perencanaan kegiatan teknis ops dan pelay di bidangnya mengevaluasi (agar lbh efisien dan produktif) merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dgn kebijakan yg tlh ditetapkan oleh KDH menyusun Renstra menyiapkan RBA mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kpd KDH sesuai dgn ketentuan menetapkan pejabat lainnya sesuai dgn kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perUUan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yg dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan tugas lainnya yg ditetapkan oleh KDH sesuai dengan kewenangannya  melaksanakan kegiatan teknis ops dan pelay sesuai RBA Memimpin dan mengendalikan keg teknis ops dan pelay di bidangnya Tugas lainnya yg ditetapkan olh KDH dan/atau pemimpin sesuai dgn kewenangannya        BERFUNGSI SBG PENANGGUNGJAWAB TEKNIS OPS DAN PELAY BIDANGNYA  TERKAIT DENGAN MUTU, STANDARISASI, ADMINISTRASI, PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN SUMBER DAYA LAINNYA BERFUNGSI SBG PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN BLUD  DIBANTU OLH BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BERFUNGSI SBG PENANGGUNGJAWAB UMUM OPS DAN KEU
Pembina dan pengawas BLUD terdiri dari: Pembina teknis dan pembina keuangan Satuan pengawas internal DEWAS
Pembina Teknis Pembina Keuangan Ka. SKPD yg bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yg bersangkutan PPKD
Sehat  memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang Satuan Pengawas Internal b. Satuan Pengawas Internal (SPI) berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD. Satuan Pengawas internal dapat dibentuk oleh Pimpinan utk pengawasan dan pengendalian internal thd kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat. Pembentukannya dgn mempertimbangkan:  keseimbangan antara manfaat dan beban  kompleksitas manajemen dan  volume dan/atau jangkauan pelayanan Tugas SPI:  pengamanan harta kekayaan  menciptakan akurasi sistem informasi keuangan  menciptakan efisiensi dan produktivitas dan  mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Persyaratan :  sehat jasmani dan rohani tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD  memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah  memahami tugas dan fungsi BLUD;  memiliki pengalaman teknis pada BLUD  berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3)  pengalaman kerja paling sedikit 3 tahun  berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali  tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah  tidak sedang menjalani sanksi pidana dan  mempunyai sikap independen dan obyektif
DEWAN PENGAWAS ORGAN YG BERTUGAS MELAKUKAN PENGAWASAN THD PENGELOLAAN BLUD (PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL YG DILAKUKAN PEJABAT PENGELOLA)  dibentuk olh KDH Terdiri atas unsur: 1. PEJABAT SKPD YG MEMBIDANGI KEGIATAN (1 ORG ATAU 2 ORG) BLUD 2. PEJABAT SKPD YG MEMBIDANGI PENGELOLAAN KEUDA (1 ORG ATAU 2 ORG) TENAGA AHLI YG SESUAI DGN KEGIATAN BLUD (1 ORG) 3.
DEWAN PENGAWAS [paling banyak 3 atau 5 orang] TUGAS DEWAS memantau perkembangan keg BLUD menilai kinerja keu maupun kinerja nonkeu BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti olh Pejabat Pengelola BLUD memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dlm melaks tugas dan kewajibannya dan memberikan pendapat dan saran kpd KDH mengenai: memiliki realisasi pendapatan menurut LRA 2 thn terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 thn terakhir   Jumlah anggota DEWAS paling banyak 3 orang untuk BLUD yang memiliki:   realisasi pendapatan menurut LRA 2 thn terakhir, sebesar Rp30M s.d Rp100M atau nilai aset menurut neraca 2 thn terakhir sebesar Rp150M s.d Rp500M   Jumlah anggota DEWAS paling banyak 5 orang untuk BLUD yang memiliki:   realisasi pendapatan menurut LRA 2 thn terakhir, lebih besar dari Rp100M atau nilai aset menurut neraca 2 thn terakhir, lebih besar dari Rp500M   RBA yg diusulkan oleh Pejabat Pengelola permasalahan yg mjd kendala dlm pengelolaan BLUD dan kinerja BLUD  
TUGAS DEWAS PENILAIAN KINERJA KEU, DIUKUR PALING SEDIKIT: PENILAIAN KINERJA NONKEU, DIUKUR PALING SEDIKIT BERDASARKAN PERSPEKTIF PELANGGAN, PROSES INTERNAL PELAYANAN, PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN  memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas) memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas) memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas) dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran    DEWAS melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KDH secara berkala paling sedikit 1 kali dlm satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan
Anggota Dewan Pengawas dpt diangkat menjadi anggota DEWAS pada 3 BLUD Pengangkatan anggota DEWAS dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat Tenaga ahli dpt berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yg memahami TUSI, kegiatan dan layanan BLUD Syarat DEWAS Syarat DEWAS Syarat DEWAS • tidak sedang menjalani sanksi pidana dan • tidak sedang mjd pengurus partai politik, calon KDH atau calon wakil KDH, dan/atau calon anggota legislatif • sehat jasmani dan rohani • memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yg baik, dan dedikasi tinggi utk memajukan dan mengembangkan BLUD; • memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah
Masa jabatan DEWAS: • 5 thn • Dapat diangkat kembali utk 1 kali masa jabatan berikutnya • Maks berusia 60 thn • Utk tenaga ahli, dlm hal batas usia sudah berusia paling tinggi 60 thn dpt diangkat kembali utk 1 kali masa jabatan berikutnya Pemberhentian DEWAS olh KDH krn: • meninggal dunia; • masa jabatan berakhir; atau • diberhentikan sewaktu-waktu Diberhentikan sewaktu2 krn: • Tdk dpt melaks tugasnya dgn baik • Tdk melaks ketentuan perUUan • terlibat dlm tindakan yg merugikan BLUD • dinyatakan bersalah dlm putusan pengadilan yg tlh mempunyai kekuatan hukum tetap • mengundurkan diri dan • terlibat dlm tindakan kecurangan yg mengakibatkan kerugian pd BLUD, negara, dan/atau daerah bukan merupakan diperlukan dlm pelaks sekretaris DEWAS KDH dapat mengangkat sekretaris DEWAS utk mendukung kelancaran tugas DEWAS Sekretaris DEWAS anggota DEWAS Segala biaya yg tugas DEWAS dan dibebankan pada BLUD dan dimuat dlm RBA
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan olh pembina dan pengawas Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dpt berkoordinasi dgn Menteri melalui: Diatur dgn perKDH Pembinaan terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi Dlm rangka pembinaan utk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di drh, Pemda wajib melaporkan UPTD/B drh yg menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan nonkeuangan kpd Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuda  Dirjen Bina Keuda melakukan pembinaan dan Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap BLUD  KDH melakukan pembinaan dan pengawasan thd BLUD di daerah masings
7. KERJA SAMA SKPD/ UNIT KERJA BUMD/ PERUSD A BLUD TIDAK DAPAT MELAKUKAN KERJASAMA DAPAT MELAKUK AN KERJASA MA MELAKUKAN KERJASAMA KERJASAMA DLM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN Fleksibilitas BLUD terkait Kerjasama (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan PP 50/2007 ttg Tata Cara Kerjasama Daerah -
PRINSIP KERJA SAMA Prinsip saling menguntungkan dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial
• dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah KERJA SAMA OKEPRJEA RSAAMSA IONAL OPERASIONAL • dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dgn tidak mengubah status kepemilikan utk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelay umum yg menjadi kewajiban BLUD PEMANFAATAN BMD • Pemanfaatan BMD mengikuti perUUan • Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan PerKDH • Pelaksanaan kerja sama dibuat dalam bentuk perjanjian Kerja sama Pendapatan yg berasal dari PEMANFAATAN BMD yg sepenuhnya utk menyelengg TUSI keg BLUD yg bersangkutan merupakan PENDAPATAN BLUD (hasil kerjasama dgn pihak lain)
8. INVESTASI SKPD/UNIT KERJA BUMD/ PERUSDA BLUD DAPAT MELAKUKAN INVESTASI JK PENDEK TIDAK DAPAT MELAKUKAN INVESTASI MELAKUKAN INVESTASI Fleksibilitas BLUD terkait Investasi (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan PP 1/2008 ttg Investasi Pemerintah -
melakukan jangka pendek jangka pendek jangka pendek jangka pendek investasi yang deposito pada bank manfaat bagi dicairkan dan waktu 3 bulan s.d 12 /dicairkan dapat diperpanjang untuk dimiliki pendapatan atau kurang mengganggu dan instrumen BLUD dgn tetap negara jangka dengan risiko rencana Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan PerKDH Dapat Pengertian Bentuk Karakteristik investasi investasi investasi investasi Sepanjang merupakan memberi dapat segera umum dengan jangka dapat segera peningkatan dimaksudkan bulan dan/atau yang diperjualbelikan dan pelay masy selama 12 bulan secara otomatis Tidak ditujukan utk likuiditas keu surat berharga manajemen kas memperhatikan pendek keuangan pengeluaran rendah
9. REMUNERASI     Pejabat Pegelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas Pegawai BLUD Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dlm komponen: gaji, tunjangan tetap, honorarium, diberikan remunerasi sesuai dengan dan insentif, bonus atas prestasi, tingkat tanggungjawab pesangon, dan/atau pensiun profesionalisme DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KDH MEMPERTIMBANGKAN  PRINSIP PROPORSIONALITAS, KESETARAAN, KEPATUTAN, KEWAJARAN DAN KINERJA. SELAIN MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP TSB, PENGATURAN REMUNERASI DAPAT MEMPERHATIKAN INDEKS HARGA DAERAH/WILAYAH REMUNERASI BERDASARKAN DISAMPAIKAN USULAN YANG OLEH PEMIMPIN BLUD
KOMPONEN REMUNERASI: Pengaturan remunerasi dalam peraturan KDH dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi: a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan; insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji; bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif, atas prestasi kerja BLUD yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai kemampuan keuangan BLUD; dan/atau pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang       pengalaman dan masa kerja ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku resiko kerja tingkat kegawatdaruratan; jabatan yang disandang dan hasil/capaian kinerja b. c. d. Selain indikator penilaian tsb di atas, penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:  ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas pelayanan sejenis kemampuan pendapatan dan kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat e.    f. Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan membentuk tim (KepKDH) yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:     SKPD yang membidangi kegiatan BLUD SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah perguruan tinggi dan lembaga profesi
REMUNERASI BLUD REMUNERASI BLUD PEJABAT PENGELOLA, MELIPUTI: PEGAWAI, MELIPUTI: bersifat tetap berupa gaji bersifat tetap berupa gaji; bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi dan bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi dan pesangon bagi P3K dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS pesangon bagi P3K dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS  pejabat keuangan dan pemimpin BLUD pejabat teknis paling banyak 90% dari remunerasi  Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Rp..?  
10. SiLPA DAN DEFISIT ANGGARAN  SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 T.A. (dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada anggaran) 1 periode PER KDH Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dgn belanja BLUD. Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA T.A. sebelumnya dan penerimaan pinjaman Belanja BLUD yg sumber dananya dari SiLPA BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yg selanjutnya dirinci dlm 1 program, 1 kegiatan, 1 output dan jenis belanja
Menteri ini. berlaku, BLUD yang telah ditetapkan dan Uraian Substansi KETENTUAN PERALIHAN  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan KDH yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai Peraturan KDH yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan paling lama 2 tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
88
89
90
91
92
 Apa yang saya dengar, saya lupa  Apa yang saya dengar dan lihat, saya ingat sedikit  Apa yang saya dengar, lihat, dan tanyakan serta diskusikan dengan teman lain, saya mulai paham  Apa yang saya dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan, saya memperoleh pengetahuan dan ketrampilan  Apa yang saya ajarkan pada orang lain, saya kuasai

More Related Content

PPT
2 _ TATA KELOLA KEUANGAN ASET - 1(1).ppt
LaOdeJamil
 
PPTX
TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
UPTD Puskesmas Graha Indah
 
PDF
Permendagri No.12 Tahun 2023.pdf
AstiSulistiawati1
 
PDF
penyusunan pola tata kelola badan layanan umum daerah
DoniAkim
 
PPTX
Administrasi Keuangan Negara Universitas Tidar
natta sanjaya
 
PPTX
Pengelolaan Keuangan_Banpem_2020_V4_03062020.pptx
NurLatief
 
PDF
Renja rumah sakit tahun 2019
Hospital Pidie Jaya, Aceh - Indonesia
 
DOCX
Format kegiatan tahun 2024 karangan kutai timur
rincinekawati
 
2 _ TATA KELOLA KEUANGAN ASET - 1(1).ppt
LaOdeJamil
 
TATA_KELOLA_KEUANGAN_PUSKESMAS_-_LAURA1.pptx
UPTD Puskesmas Graha Indah
 
Permendagri No.12 Tahun 2023.pdf
AstiSulistiawati1
 
penyusunan pola tata kelola badan layanan umum daerah
DoniAkim
 
Administrasi Keuangan Negara Universitas Tidar
natta sanjaya
 
Pengelolaan Keuangan_Banpem_2020_V4_03062020.pptx
NurLatief
 
Renja rumah sakit tahun 2019
Hospital Pidie Jaya, Aceh - Indonesia
 
Format kegiatan tahun 2024 karangan kutai timur
rincinekawati
 

Similar to TATA KELOLA KEUANGAN BUTUR tata kelola .ppt (20)

PDF
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Adriyal Sutrinanda
 
PPTX
1. Mekanisme Pembayaran Belanja Satker_2024.pptx
NuryaYuniyati1
 
PPT
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
atambua
 
PPTX
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
yuleetaemins
 
PPTX
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
Arya Biase
 
RTF
Permentan 68-10
Wahyu Nugroho
 
PPT
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
atambua
 
DOCX
BERITA ACARA MATRIK RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
jumratulseftriani1
 
PDF
1._pemungutan_dan_penyetoran_pnbp_2023.pdf
abdulgafur32896
 
POTX
Bahan Pembinaan Kelola-keuangan-desa-vidcon BARU.potx
rizkinindyaarganatha
 
PPTX
1. Mekanisme Pembayaran Belanja Satker_2025.pptx
FatimahKelik1
 
PDF
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
PPTX
Orientasi dewan banyuasin
hoyin rizmu
 
PDF
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
Mikhail Rasyid
 
PDF
1._mekanisme_pembayaran_belanja_satker_2025_v1.pdf
KEUANGANBPDASPS
 
PPTX
Bahan penyajian dirjen bok bandung 27092012
Yayatto Kung
 
DOCX
Spk mi sudah di edit
Ketua LBM MWC NU Lenteng 2022-2026
 
PPTX
PENGAWASAN DANA BOS SMA-SMK 2021 irban 1.pptx
NannaAJjaSr
 
PDF
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
MAHMUN SYARIF
 
PDF
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
Aaz M Hafidz Azis
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Adriyal Sutrinanda
 
1. Mekanisme Pembayaran Belanja Satker_2024.pptx
NuryaYuniyati1
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
atambua
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
yuleetaemins
 
pengawasan-pengelolaan-keuangan-desa-bina-desainspektorat.pptx
Arya Biase
 
Permentan 68-10
Wahyu Nugroho
 
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
atambua
 
BERITA ACARA MATRIK RAPERBUP NON KAPITASI 2022.docx
jumratulseftriani1
 
1._pemungutan_dan_penyetoran_pnbp_2023.pdf
abdulgafur32896
 
Bahan Pembinaan Kelola-keuangan-desa-vidcon BARU.potx
rizkinindyaarganatha
 
1. Mekanisme Pembayaran Belanja Satker_2025.pptx
FatimahKelik1
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Sujatmiko Wibowo
 
Orientasi dewan banyuasin
hoyin rizmu
 
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019
Mikhail Rasyid
 
1._mekanisme_pembayaran_belanja_satker_2025_v1.pdf
KEUANGANBPDASPS
 
Bahan penyajian dirjen bok bandung 27092012
Yayatto Kung
 
Spk mi sudah di edit
Ketua LBM MWC NU Lenteng 2022-2026
 
PENGAWASAN DANA BOS SMA-SMK 2021 irban 1.pptx
NannaAJjaSr
 
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
MAHMUN SYARIF
 
168 pmk.05-2015-bantuan-pemerintah
Aaz M Hafidz Azis
 
Ad

More from LaOdeJamil (9)

PPTX
Monev KBK Kab. Buton Utara 17 09 2021.pptx
LaOdeJamil
 
PPTX
Kapal Penangkap Ikan kapal penangkap.pptx
LaOdeJamil
 
PPTX
PPT JKN ppt jkn ppt jkn ppt jkn ppt.pptx
LaOdeJamil
 
PPTX
Pengarahan Program Pelat. MP 2023 OK.pptx
LaOdeJamil
 
PPTX
0 7. M I 2 B 3. OBAT DAN BHMP - OK.pptx
LaOdeJamil
 
PDF
#1.TATA_CARA_PENGINPUTAN_DAN_PENGENALAN_FITUR_ASPAK_2019-1.pdf
LaOdeJamil
 
PPTX
ANTI KORUPSI NO VIDEO.pptx
LaOdeJamil
 
DOCX
SPT ERLINA.docx
LaOdeJamil
 
DOCX
spp belakang 2021 kadis baru.docx
LaOdeJamil
 
Monev KBK Kab. Buton Utara 17 09 2021.pptx
LaOdeJamil
 
Kapal Penangkap Ikan kapal penangkap.pptx
LaOdeJamil
 
PPT JKN ppt jkn ppt jkn ppt jkn ppt.pptx
LaOdeJamil
 
Pengarahan Program Pelat. MP 2023 OK.pptx
LaOdeJamil
 
0 7. M I 2 B 3. OBAT DAN BHMP - OK.pptx
LaOdeJamil
 
#1.TATA_CARA_PENGINPUTAN_DAN_PENGENALAN_FITUR_ASPAK_2019-1.pdf
LaOdeJamil
 
ANTI KORUPSI NO VIDEO.pptx
LaOdeJamil
 
SPT ERLINA.docx
LaOdeJamil
 
spp belakang 2021 kadis baru.docx
LaOdeJamil
 
Ad

Recently uploaded (18)

PPTX
Materi_kuliah_terbaru_komunikasi.pptx...
juned53
 
PPTX
Lingkungan Bersih Dan Aman Ayo PPPK.pptx
suciambarwati7
 
PPTX
26. Audit (APD) Alat Pelindung Diri.pptx
tvgadung
 
PDF
Sigizikesga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.pdf
dpcpersagijombang
 
PPTX
MATERI PEMAPARAN SOSIALISASI PKG ANAK SEKOLAH 1 AGUSTUS 2025.pptx
TriEliSukarsih
 
PPTX
stunting presentation pentingnya gizi seimbang.pptx
ppgapriutami84
 
PDF
RANCANGAN PPT LAYANAN KESEHATAN UNTUK LANSIA (1).pdf
ridhoalfirdausi18
 
PPT
(3). Asuhan keperawatan pada Gangguan Anxietas.ppt
setyohandoko5
 
PDF
V3_Kebijakan CKG Sekolah_Juli 2025ed2.pdf
dpcpersagijombang
 
PPTX
PENENTUAN JUMLAH SAMPEL AUDIT_david.pptx
widarma atmaja i komang
 
PPTX
Teknik operasi hernia anak Ferguson dan Mitchell banks.pptx
zamrasirakawa
 
PPTX
Tekhnik operasi hernia anak Ferguson dan Mitchell banks pptx
zamrasirakawa
 
PPTX
(2). Komunikasi dalam Pelayanan Keperawatan Jiwa 15102015.pptx
setyohandoko5
 
PPTX
Presentasi Kasus CPNS perawat untuk Ayo CPNS.pptx
suciambarwati7
 
PPTX
Fotografi dalam bidang kedokteran forensik.pptx
muhammadyusufarrozhi
 
PPTX
PENJELASAN JUKLAK JUMBARA - PMI Kendal -
FaridKhusnulMujib1
 
PPTX
ppt koordinasi bias indonesia sehat.pptx
TriEliSukarsih
 
PDF
10. PENGENDALIAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT.pdf
tvgadung
 
Materi_kuliah_terbaru_komunikasi.pptx...
juned53
 
Lingkungan Bersih Dan Aman Ayo PPPK.pptx
suciambarwati7
 
26. Audit (APD) Alat Pelindung Diri.pptx
tvgadung
 
Sigizikesga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.pdf
dpcpersagijombang
 
MATERI PEMAPARAN SOSIALISASI PKG ANAK SEKOLAH 1 AGUSTUS 2025.pptx
TriEliSukarsih
 
stunting presentation pentingnya gizi seimbang.pptx
ppgapriutami84
 
RANCANGAN PPT LAYANAN KESEHATAN UNTUK LANSIA (1).pdf
ridhoalfirdausi18
 
(3). Asuhan keperawatan pada Gangguan Anxietas.ppt
setyohandoko5
 
V3_Kebijakan CKG Sekolah_Juli 2025ed2.pdf
dpcpersagijombang
 
PENENTUAN JUMLAH SAMPEL AUDIT_david.pptx
widarma atmaja i komang
 
Teknik operasi hernia anak Ferguson dan Mitchell banks.pptx
zamrasirakawa
 
Tekhnik operasi hernia anak Ferguson dan Mitchell banks pptx
zamrasirakawa
 
(2). Komunikasi dalam Pelayanan Keperawatan Jiwa 15102015.pptx
setyohandoko5
 
Presentasi Kasus CPNS perawat untuk Ayo CPNS.pptx
suciambarwati7
 
Fotografi dalam bidang kedokteran forensik.pptx
muhammadyusufarrozhi
 
PENJELASAN JUKLAK JUMBARA - PMI Kendal -
FaridKhusnulMujib1
 
ppt koordinasi bias indonesia sehat.pptx
TriEliSukarsih
 
10. PENGENDALIAN KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT.pdf
tvgadung
 

TATA KELOLA KEUANGAN BUTUR tata kelola .ppt

  • 1. 1 MATA DIKKLAT TATA KELOLA KEUANGAN DI PUSKESMAS
  • 2. Bio Data Nama : Jawariah Abdullah, SKM, M.Si Tempat/Tgl Lahir : Buton, 22 Mei 1972 Unit Kerja : Dinas Kesehatan Prov. Sultra Alamat : BTN Bonggoeya Lestari B-4 Hp : 081354684996 Email : [email protected]
  • 4. Peserta Mampu Melakukan Manajemen Tata Kelola Keuangan di Puskesmas
  • 6. Peserta latih mampu 1.Menjelaskan Instrumentasi Tata Kelola Keuangan di Puskesmas 2.Melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran di Puskesmas 3.Menjelaskan Manajemen Aset di Puskesmas
  • 7. 1. Dasar Hukum 2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Puskesmas 3. Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Daerah 4. Tata Kelola Keuagan Pada Puskesmas 5. Penatausahaan Pengeluaran Kas 6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan SUB MATERI
  • 8. 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU No. 1 tahun 2004 tentang Pebendaharaan Negara 3. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan......UU No 17 Tahun 2023 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 7. Keuangan Daerah 8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Taca Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 10.Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 11.Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 jo. No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 12.Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah I. DASAR HUKUM
  • 9. 12. Peraturan Menteri Keuangan No. 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitalisasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatandan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah .................PMK No 6 Tahun 2022 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 14 Peraturan Menteri Kesehatan No. 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 15, Permendagri No. 13 tahun 2006 jo No. 59 tahun 2007 jo No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 16SE Permendagri No. 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Lanjutan DASAR HUKUM ............
  • 10. KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ABSOLUT 1. POLITIK LUAR NEGERI 2. PERTAHANAN 3. KEAMANAN 4. YUSTISI 5. AGAMA 6. MONETER & FISKAL NASIONAL PILIHAN (8) WAJIB PELAYANAN DASAR (6) NON PELAYANAN DASAR (18) S P M URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN; 2. PEMBINAAN PERSATUAN KESATUAN; 3. PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR SARA 4. PKS; 5. KOORDINSASI TUGAS ANTARISNTANSI YG ADA DI DAERAH; 6. PENGEMBANGAN DEMOKRASI; 7. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YG BUKAN MRP KEWENANGAN DAERAH/ TDK DILAKSANAKAN INSTANSI VERTIKAL APBN FORKOPIMDA URUSAN PEMERINTAHAN 1 0 NSPK
  • 11. WAJIB PELAYANAN DASAR NON PELAYANAYAN DASAR S P M PILIHAN 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. PU & Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman 5. Tramtibum & Linmas 6. Sosial Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, Pangan, Pertanahan, LH, Adminduk & Capil, PMD, pengendalian pddk &KB, perhubungan, Kominfo, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan & Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria tertentu URUSAN PEMERINTAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN 1
  • 12. 12 HUBUNGAN TATA KERJA PUSKESMAS DALAM STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA
  • 14. KUASA BUD KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA) KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKAD) KUASA PA BENDAHARA PPK-SKPD PPTK PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD)
  • 15. 15 PERAN PUSKESMAS MENURUT FUNGSINYA ADALAH: 1. Pusat Penggerak pembangunan berwawasan kesehatan 2. Pusat Pemberdayaan masyarakat 3. Pusat Pelayanan Kesehatan masyarakat pimer 4. Pusat pelayanan Kesehatan Perorangan Primer Permasalahan: 1.Dana Promotif dan Prefentif 2.Jumlah SDM 3.Kemampuan SDM
  • 16.  Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (PKUPKD) Memiliki 3 kewenangan :  Memerintahkan  Menguji  Membayar  Kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki Kepala Daerah didelegasikan kepada pejabat dibawahnya PARA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
  • 17. 1. Menyusun Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 2. Menyusun Dokumen Pelaksnaan Anggaran 3. Melaksanakan Anggaran SKPD 4. Melaksanakan Pemungutan Pajak 5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD 6. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 7. Melaksanakan tugas tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh daerah. 8. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. 17
  • 18. a). Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b). Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; c). Mengawasai pelaksanaan anggaran; d). Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). 18
  • 19. PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (Kepala SKPD) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n1) PPTK KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Kabid - n) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (Sekretaris) BENDAHARA PENERIMAAN/PENGELUARAN PPTK 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. 1. Menyiapakan SPM 2. Memverifikasi SPJ 3. Melaksanakan Akuntansi & Pelaporan Keuangan PPK-SKPD Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran: 1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji Pembantu Bendahara
  • 21. KEPALA SKPD Pengguna Anggaran Ka UPT KPA Kabid KPA Kasubbid PPTK Kasubbid PPTK
  • 22. 22
  • 23. 23
  • 24. Dana di Puskesmas merupakan pelaksanaan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas beserta pembukuan dan pertanggungjawabannya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua aktivitas utama penatausahaan keuangan UPTD, yaitu aktivitas penatausahaan penerimaan kas dan aktivitas penatausahaan pengeluaran . Dalam aktivitas penatausahaan pengeluaran kas juga terdapat aktivitas penerimaan, sehingga seringkali membingungkan untuk membedakan kedua aktivitas tersebut. Perbedaan dari kedua aktivitas ini terdapat pada jenis dana yang dikelolanya serta yang dilakukan setelah kegiatan penerimaan dilakukan. 24
  • 25. 1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, , ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan luaran yang menjadi kepatutan. (Pasal 3 (1) UU 17/2003) 2) Semua penerimaan yang menjadi hak dan penge kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. (Pasal 3 (6) UU 17/2003) 3) Penerimaan Kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran (Pasal 16 (3) UU I/2004) 25
  • 26. 26
  • 27. 27
  • 28. 1) Mengelola dan memverifikasi dana secara akuntabel dan transparan. 2) Membuat mengumumkan dan melaporkan terkait penggunaan dana. 3) Menyusun rencana keuangan dan rencana pengambilan dana berdasarkan format baku sesuai aturan 4) Melakukan pembukuan semua transaksi keuangan 5) Menyusun laporan baik internal maupun eksternal 6) Mempertangungjawabkan semua pengelolaan keuangan kepada pihak internal maupun eksternal 28
  • 29. a) Menyusun serta mengajukan usulan rencana kegiatan dan pendanaan puskesmas kepada dinas kesehatan. b) Memverifikasi dan mengesahkan daftar penggunaan uang seharihari yang diajukan oleh Bendahara. c) Melakukan pengecekan atas ketersediaan dana yang ada pada puskesmas sebelum melaksanakan kegiatan d) Melaksanakan kegiatan serta mengelola dana secara bertanggung jawab dan transparan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan masing-masing sumber dana. e) Melakukan pemeriksaan secara berkala atas penatausahaan keuangan puskesmas. f) Memverifikasi dan menetapkan laporan periodik penerimaan dan pengeluaran dana yang disusun oleh bendahara g) Mengumumkan laporan periodik penerimaan dan pengeluaran dana di papan pengumuman serta mengirimkannya kepada pihak terkait yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan. 29
  • 30. a) Membantu Kepala puskesmas dalam menyusun usulan rencana kegiatan dan pendanaan puskesmas. b) Menyiapkan daftar penggunaan uang sehari-hari atas dana yang dikelolanya untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala puskesmas. c) Melakukan pengecekan atas penerimaan dana dalam rekening bank bendahara. d) Melakukan verifikasi atas bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran kebutuhan belanja puskesmas dengan mengacu pada ketersediaan plafon anggaran dan kesesuaian peruntukan dana yang diatur dalam petunjuk teknis penggunaan masingmasing sumber dana. e) Melakukan penyetoran / pembayaran atas dasar dokumen sumber yang ditentukan. f) Menghitung, memungut dan menyetor PPh (pasal 21, 22, dan 23) dan PPN. g) Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bendahara Penerimaan atau Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Bendahara Pengeluaran. h) Menyimpan bukti transaksi di tempat yang aman dan mudah dicari. i) Menyusun SPJ serta laporan periodik penerimaan dan pengeluaran dana yang dikelolanya. 30
  • 31. 31
  • 32.  Dana Dinas Terkait merupakan dana yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan yang dikelola oleh bendahara puskesmas untuk belanja operasional puskesmas.  Bendahara puskesmas pengelola dana tersebut merupakan bendahara pengeluaran pembantu Dinas Kesehatan  Atas penggunaan dana tersebut, Bendahara pengeluaran pembantu pada puskesmas melakukan pembukuan dengan Buku Kas Umum beserta buku pembantu dan melaporkan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan maksimal setiap tanggal 5 bulan berikutnya 32
  • 33. 33
  • 34.  Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.  Kepala Puskesmas menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi ke Dinas Kesehatan untuk dimasukkan dalam RKA- Dinas Kesehatan.  Dana Kapitasi dibayarkan langsung dari BPJS ke Rekening Dana Kapitasi Puskesmas.  Atas penggunaan Dana Kapitasi, Bendahara Dana Kapitasi menyampaikan Laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi ke Kepala Puskesmas maksimal tanggal 5 bulan berikutnya, disampaikan oleh Kepala Puskesmas ke Kepala Dinas Kesehatan tiap bulan dan SPTB maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. 34
  • 35. DAK merupakan dana dari pemerintah pusat, tetapi karena sifatnya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), maka penatausahaan pengeluaran kas mengacu pada sumber APBD. 35
  • 36. Paradigma dalam Pelaporan Keuangan UPTD Puskesmas Puskesmas sebagai UPTD yang berada dibawah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Kesehatan Pengelolaan dan pelaporan dana tersebut disesuaikan dengan petunjuk teknis (juknis) yang diberikan oleh tiap pemberi dana, sehingga bentuk dan format pelaporannya juga bisa berbeda-beda, tergantung pemberi dananya. 36
  • 37.  Pelaporan Keuangan Terpadu (LKT) adalah laporan yang mencatat semua jenis penerimaan dari berbagai sumber dana dan semua jenis pengeluaran yang dilakukan.  LKT juga dapat dikaitkan dengan perencanaan dan anggaran UPTD Puskesmas untuk melihat konsistensi antara yang direncanakan dan dianggarkan dengan apa yang dibiayai Puskesmas.  Laporan Keuangan Terpadu merupakan laporan keuangan konsolidasi Puskesmas yang menunjukkan seluruh sumber dan pengeluaran keuangan Puskesmas secara komprehensif. Tujuan : Transparansi dan Akuntabel 37
  • 38. a) Mencatat Semua Pengeluaran untuk kegiatan di Puskesmas. b) Pencatatan disertai dengan bukti yang sah. c) Mencatat kesesuaian antara anggaran dan realisasi. d. Sederhana LKT disusun dalam format yang sederhana 38
  • 39. Laporan Keuangan Terpadu sebaiknya dibuat dalam kurun waktu TRIWULANAN. Hal itu dilakukan karena sesuai dengan laporan keuangan dari dana pemerintah. Namun demikian, jika dianggap perlu maka Laporan Keuangan Terpadu dapat dibuat setiap BULAN 39
  • 40. PUSKESMAS SEBAGAI KPA/BLU PUSKESMAS BUKAN SEBAGAI KPA Mengajukan SPP/SPM UP/GU/TU DINAS PPKAD/BUD DINKES KAB/KOTA PUSKESMAS SP2 D Proses verifikasi 1. Kepala Puskesmas (selaku KPA) 2. PPTK 3. BENDAHARA 4. OPERATOR SIMDA Ket: SIMDA : Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah PPKAD : Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mengajukan SPP/SPM UP/GU/TU PUSKESMAS DINAS PPKAD/BUD SP2 D 1. Kepala Puskesmas (selaku KPA) 2. PPTK 3. BENDAHARA 4. OPERATOR SIMDA MODEL 1 MODEL 2 S P J S P J Sebagai Pelaksana Kegiatan BOK 1.Kepala Puskesmas 2.Bendahara 1. Membuat SPJ 2. Mengajukan SPJ ke Dinkes Kab/Kota DINAS PPKAD/BU D Mengajukan SPP/SPM UP/GU/TU SP2 D 1. Proses Verifikasi 2. Tanda tangan SPJ DINKES KAB/KOTA PUSKESMAS KEDUDUKAN PUSKESMAS DLM SKPD/OPD Apabila SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima Kelengkapan Dokumen untuk Penerbitan SP2D : 1.Surat Pernyataan tanggung jawab PA/Kuasa PA 2.Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya 3.Ringkasan pengeluaran per rincian objek disertai bukti pengeluaran yang sah dan lengkap 4.Bukti atas penyetoran PPN/PPh CATATAN Menyalurka n Dana
  • 41.  Puskesmas BLUD (sebagai KPA) menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) tersendiri ada perlakuan tersendiri sesuai perundangan ttg BLUD  Puskesmas non BLUD dapat ditetapkan sebagai KPA sehingga menyusun RKA sendiri dan melaksanakan DPA  Puskesmas non BLUD sebagai bagian dari satuan kerja dinkes dibawah KPA bidang/setdinkes menyusun RKA yang merupakan bagian dari bidang dan melaksanakan DPA bagian dari dinas
  • 42. SUMBER PEMBIAYAAN KESEHATAN FKTP KEMENKES 42 DEKON DAK NON FISIK APBD PHLN CSR DUPLIKASI LOKMIN & POA PUSKESMAS SINERGIS JKN DD
  • 43. Dokumen Catatan Laporan SP2D-LS & SPJ Buku Pembantu Kertas Kerja • Bukti Penerimaan Kas •Bukti Pengeluaran Kas •Bukti Memorial Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian) • Buku Jurnal Penerimaan Kas •Buku Jurnal Pengeluaran Kas •Buku Jurnal Umum • Laporan Realisasi Anggaran •Laporan Arus Kas •Neraca Daerah •Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi Pencatatan & Penggolongan Peringkasan Buku Besar Buku Jurnal Laporan Keuangan Pelaporan
  • 44. No U r a i a n Keterangan 1. Memberi persetujuan pengesahan DPA- SKPD SEKDA 2. Mengesahkan DPA-SKPD & Anggaran Kas PPKD 3. Menerbitkan SPD PPKD selaku BUD 4. Menerima & menyetor penerimaan SKPD Bendahara Penerimaan 5. Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK 6. Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS (sistem UYHD) Bendahara Pengeluaran 7. Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS Kepala SKPD 8. Menerbitkan SP2D Kuasa BUD 9. Pertanggungjawaban Dana (SPJ) Kepala SKPD
  • 45. Transformasi diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan primer 100% pimpinan Puskesmas telah ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan Manajemen Puskesmas dan melaporkan kegiatan manajemen 100% Puskesmas memiliki SPA sesuai standar dan 100% Puskesmas tersedia 40 item obat esensial Penguatan dan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Puskesmas Pemenuhan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatan Penguatan Manajemen & Tata Kelola Puskesmas 8. 000 Puskesmas menjadi BLUD sehingga memiliki fleksibilitas mengelola keuangan Penguatan Jejaring Puskesmas Peningkatan capaian sasaran dan target program di Puskesmas dengan dukungan jejaring di semua Puskesmas Intervensi Promotif- Preventif Berkelanjutan Berbasis Keluarga Minimal 80% keluarga di Indonesia adalah keluarga sehat di setiap provinsi 1 2 3 4 5 6 Pengurangan Beban UKP 100% Puskesmas dengan realisasi dana BOK minimal 95% Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di mencapai 100% Pareto Kegiatan dengan daya ungkit tinggi
  • 46. 3Meningkatkan pelayanan prima 4Pemanfaatan anggaran dari berbagai sumber Agarlebih maksimal 2 Diperlukan sarana, prasarana, alat kesehatan dan sumber daya manusia yang memadai dan sesuai dengan standar 5 Memperkuat pelaksanaan Manajemen Puskesmas agar mampu berkompetisi dan berdaya saing Manajemen Puskesmas Pemanfaatan Anggaran Pelayanan Prima 1 7 SPA 1 Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan berkualitas yang semakin tinggi Kebutuhan Masyarakat
  • 47. 47
  • 48. 48 Untuk Indonesia yang lebih sehat JAMINAN ESEHATAN NASIONAL Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • 50. FLEKSIBILITAS BLUD 10. SiLPA DAN DEFISIT 9. REMUNERASI 8. PENGELOLAAN INVESTASI 7. PENGELOLAAN KERJASAMA
  • 51. 1. PENDAPATAN SKPD/UNIT KERJA MASUK KE REK KASDA BUMD/ PERUSDA MASUK REK KAS BUMD/PERUSDA BLUD MASUK REK KAS BLUD TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LANGSUNG DIKELOLA DAN DIMANFAATKAN SEPENUHNYA DIGUNAKAN LANGSUNG APBD BUKAN MERUPAKAN PENDAPATAN APBD SBG PENDAPATAN APBD ”PENYERTAAN MODAL” APBD MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA APBD MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMDA TIDAK TERGANTUNG APBD Fleksibilitas BLUD terkait pendapatan (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 17/2003 ttg Keuangan Negara  Pasal 3 ayat (1);  Pasal 3 ayat (6). UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara  Pasal 13 ayat (2);  Pasal 16 ayat (2);  Pasal 16 ayat (3). PP 58/2005 ttg Pengelolaan Keuda  Pasal 57 ayat (1);  Pasal 59 ayat (1). Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21/2011 - Pasal 127 ayat (1) ttg Pedoman Pengelolaan Keuda
  • 52. 2. BELANJA SKPD/UNIT KERJA BUMD/ PERUSDA BLUD DANA BERSUMBER DARI JASA LAYANAN (NON APBD), DIBERIKAN FLEKSIBILITAS MELEBIHI PAGU ANGGARAN YG SUDAH (FLEXIBLE BUDGET) TIDAK DAPAT MELEBIHI PAGU ANGGARAN YG SUDAH DITETAPKAN DIATUR SENDIRI Fleksibilitas BLUD terkait Biaya/Belanja (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 17 ayat (2) Permendagri 13/2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 21/2011 Pasal 216 ayat (1), ayat ttg Pedoman Pengelolaan Keuda (7)
  • 53. AMBANG BATAS BLUD  Pengeluaran BLUD yg bersumber dari: • jasa layanan • Hibah tdk terikat • hasil kerjasama dengan pihak lain • lain-lain pendapatan BLUD yang sah. DIBERIKAN FLEKSIBILITAS DGN MEMPERTIMBANGKAN VOLUME KEGIATAN PELAYANAN MERUPAKA N BELANJA YG DISESUAIKA N DG N PERUBAHAN PENDAPATAN DLM AMBANG BATAS RBA DAN DPA YG TELAH DITETAPKAN SCR DEFINITIF  Ambang batas merupakan besaran persentase anggaran bersumber dari pendapatan operasional yg diperkenankan dan ditentukan dgn mempertimbangkan fluktuasi kegiatan ops BLUD  Besaran persentase realisasi belanja yg diperkenankan melampaui anggr dlm RBA dan DPA  Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih dahulu mendapat persetujuan KDH  Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD
  • 54. Anggaran BLUD yang Flexible budget tsb ditetapkan dgn besaran ambang batas, dihitung memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi: tercantum dalam dan DPA dapat bertambah atau RBA • dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 T.A. sebelumnya kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis T.A. berjalan ditetapkan dalam RBA dan DPA (berupa catatan informasi persentase ambang batas) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksl, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan Penggunaan ambang batas apabila target pendapatan (Non APBD) diprediksi melebihi yg tlh ditetapkan dlm RBA dan DPA berkurang dari yang direncanakan sepanjang bertambah atau berkurangnya terkait dengan pendapatan secara proporsional (flexible budget) • • • • •
  • 55. Berdasarkan tabel, didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran (20XX+1) = (109,69 : 3) = 36,56% dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1). Untuk itu, apabila rencana belanja bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1), misal diperkirakan Rp.13.000.000.000,- maka besaran ambang batas 36,56% X Rp13.000.000.000,- = Rp.4.752.800.000,- Dengan demikian, apabila realisasi belanja BLUD masih dibawah (Rp.13.000.000.000,- + Rp.4.752.800.000,-) = Rp.17.752.800.000,- BLUD dapat melaksanakan belanja dengan melaporka n BLUD dapat persetujua n kepada PPKD. Sedangkan apabila pendapatan melebihi Rp.17.752.800.000,- melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan dari kepala daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan kepala daerah. NO THN ANGGARAN REALISASI/ SELISIH PROGNOSA Rp. % 1 2 3 4 5=(4-3) 6=(5/3X100) 1 (20XX-2) 5.000 7.000 2.000 40 2 (20XX-1) 9.000 11.000 3.000 33,33 3 (20XX) 11.000 15.000 4.000 36,36 JUMLAH 109,69
  • 56. 3. PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD • PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SKPD/UNIT KERJA • TIDAK MENGACU PADA PERPRES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BLUD • DIATUR SENDIRI BUMD/ PERUSDA Fleksibilitas BLUD terkait Pengadaan Barang/Jasa (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan Perpres 16/2018 ttg Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah -
  • 57. PASAL 61 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERPRES NO. 16/2018 TTG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: a. b. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum; Pengadaa n Barang/Jasa yang dilaksanaka n berdasarka n tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai yang sudah mapan; dan/atau c. dengan praktik bisnis d. Pengadaa n Barang/ Jasa yang diatu r denga n ketentua n peratura n perundang-undangan lainnya. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.
  • 58. FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA  Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yg bersumber dari APBD dilaksanakan pemerintah berdasarkan ketentuan PerUUan pengadaan barang/jasa  Pengadaan barang dan/atau jasa dilakuka n berdasarka n prinsi p efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat  BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD bertujuan utk menjamin:  Ketersediaan b/j yg lebih bermutu;  Lebih murah;  Fleksibilitas diberika n pengadaa n barang dan/atau jasa dananya berasal dari: • jasa layanan; yang sumbe r  Proses pengadaan cepat; sederhan a dan • hibah tidak • hasil kerja lain; terikat; sama dengan pihak  Mudah menyesuaikan dgn kebutuhan utk mendukun g kelancara n pelay BLUD. • lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diatur dalam peraturan KDH
  • 59. pengadaan. dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan Fleksibilitas Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan: a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau b. Peraturan Kepala Daerah sepanjang disetujui pemberi hibah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana Pelaksana pengadaan dilaksanakan oleh panitia atau unit yang barang dan/atau jasa BLUD. Pelaksana pengadaan terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
  • 60. BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai barang milik daerah PENGELOLAAN BARANG BLUD
  • 61. 4. PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG SKPD/UNIT KERJA BUMD/ PERUSDA BLUD TIDAK DAPAT MELAKUKAN UTANG DAN PIUTANG DAPAT MELAKUKAN UTANG  PINJAMAN JK. PANJANG SESUAI DGN PERUUAN MELAKUKAN UTANG DAN PIUTANG PIUTANG DAPAT DIHAPUS SECARA MUTLAK ATAU BERSYARAT Fleksibilitas BLUD terkait Utang/Piutang (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara Pasal 39 ayat (1), ayat (2) PP 54/2005, diubah PP 30/2011 ttg Pinjaman Daerah -
  • 62. Bentuk utang/pinjaman • utang/pinjaman jangka pendek dan/atau • utang/ pinjaman jangka panjang BLUD dpt melakukan utang/pinjaman sehub dgn keg ops dan/atau perikatan pinjaman dgn pihak lain utang/pinjaman jangka panjang manfaat lebih dari 1 thn dgn termasuk masa pembayarannya (bunga dan pokok sesuai perjanjian) manfaat kurang dari 1 thn yg timbul krn keg ops dan/atau utk menutup selisih antara jumlah kas yg tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dlm 1 T.A dilunasi dlm T.A. berkenaan (dpt melampaui pembayaran sepanjang tdk melebih ambang batas RBA) hanya untuk pengeluaran belanja modal Dibuat perjanjian yg ditandatangani olh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman Pembayarannya tanggung jawab BLUD (bunga dan pokok yg tlh jatuh tempo) Mekanisme pengajuan sesuai dgn ketentuan PerUUan Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek diatur dgn perKDH
  • 63. 5. TARIF BLUD SKPD/UNIT KERJA • DITETAPKAN DGN PERATURAN DAERAH (PERDA) BLUD • DITETAPKAN DGN PERATURAN KDH (imbalan atas barjas yg diberikan olh BLUD termasuk imbal hasil yg wajar dari investasi dana, dpt bertujuan utk menutup seluruh/sebagian dari biaya per unit layanan BUMD/PERUSDA • DITETAPKAN DGN PERATURAN KDH Fleksibilitas BLUD terkait Tarif (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan UU 28/2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Semua pembebanan pada masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Daerah UU 25/2009 ttg Pelayanan Publik Pasal 31 ayat (4)
  • 64.  BLUD mengenakan tarif layanan sbg imbalan atas penyediaan barang dan/atau jasa layanan kpd masy Tarif layanan berupa:  besaran tarif (nilai nominal uang dan/atau persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih dan/atau penjualan kotor bersih) dan/atau  pola tarif (merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula) Disusun atas dasar:  Pemimpin menyusun tarif layanan dgn mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif  USULAN TARIF LAYANAN (TARIF BARU DAN/ATAU PERUBHN TARIF) OLH PEMIMPIN BLUD KPD KDH MELALUI SEKDA  USULAN TARIF LAYANAN DILAKUKAN SECARA KESELURUHAN ATAU PER UNIT LAYANAN  Perhitungan biaya per unit layanan  bertujuan utk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yg dikeluarkan utk menghasilkan barang/jasa atas layanan yg disediakan oleh BLUD (akuntansi biaya) atau hasil per investasi dana  merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu (utk BLUD pengelola dana}  DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KDH  Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan DPRD Perkada ttg tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan Pemimpin dalam menetapkan besaran tarif dapat membentuk tim, keanggotaannya dari pembina teknis, pembina keuangan, unsur PT, lembaga profesi
  • 65. 6. SUMBER DAYA MANUSIA • ASN SKPD/UNIT KERJA • ASN DAN PROFESIONAL LAINNYA BLUD • NON ASN BUMD/ PERUSDA Fleksibilitas BLUD terkait Pejabat/Pegawai Non PNS (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan PP 48/2005 ttg Pengangkatan Pegawai Honorer menjadi PNS APBD hanya boleh membiayai Honorer dan PNS UU 5/2014 ttg Aparatur Sipil Negara (ASN) -
  • 66. SDM BLUD terdiri atas:  Pejabat pengelola  bertanggungjawab thd kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan Pegawai  menyelengg kegiatan utk mendukung kinerja BLUD  Pejabat Pengelola dan Pegawai berasal dari:   PNS dan/atau P3K (sesuai ketentuan perUUan) Profesional lainnya (kontrak atau tetap) ∟ Pejabat pengelola yang berasal dari Profesional lainnya diangkat utk masa jabatan paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali 1 kali periode masa jabatan berikutnya Pengangkatan kembali periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 tahun Dilaksanakan sesuai dgn jumlah dan komposisi yg tlh disetujui PPKD ∟ ∟ PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN  BERDASARKAN KOMPETENSI DAN KEBUTUHAN PRAKTEK BISNIS YANG SEHAT Kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas PRINSIP: EFISIENSI, EKONOMIS DAN PRODUKTIF DLM MENINGKATK AN PELAYANAN PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA DIATUR DENGAN PERATURAN KDH KEBUTUHAN, PROFESIONALITAS, KEMAMPUAN KEUANGAN Profesional lainnya DIDASARKAN PADA:
  • 67. Pejabat Pengelola terdiri atas:    Pemimpin Pejabat Keuangan Pejabat Teknis Disesuaikan dgn nomenklatur yg berlaku di BLUD  Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah Pemimpin bertanggungjawab kepada kepala daerah Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin    Pemimpin bertindah selaku KPA/KPB  Dalam hal pemimpin tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai KPA/KPB (PNS) termasuk bendahara penerimaan dan pengeluaran
  • 68. TUGAS PEJABAT PENGELOLA BLUD PEMIMPIN BLUD PEJABAT KEUANGAN BLUD PEJABAT TEKNIS BLUD  memimpin, mengawasi, mengarahkan, mengendalikan, membina, dan  merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan  mengoordinasikan penyusunan RBA  menyiapkan DPA  melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja  menyelenggarakan pengelolaan kas  melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi  menyusun kebijakan pengelolaan BMD yg berada dibawah penguasaannya  menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan  menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan  tugas lainnya yang ditetapkan oleh KDH dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya  menyusun perencanaan kegiatan teknis ops dan pelay di bidangnya mengevaluasi (agar lbh efisien dan produktif) merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dgn kebijakan yg tlh ditetapkan oleh KDH menyusun Renstra menyiapkan RBA mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kpd KDH sesuai dgn ketentuan menetapkan pejabat lainnya sesuai dgn kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perUUan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yg dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan tugas lainnya yg ditetapkan oleh KDH sesuai dengan kewenangannya  melaksanakan kegiatan teknis ops dan pelay sesuai RBA Memimpin dan mengendalikan keg teknis ops dan pelay di bidangnya Tugas lainnya yg ditetapkan olh KDH dan/atau pemimpin sesuai dgn kewenangannya        BERFUNGSI SBG PENANGGUNGJAWAB TEKNIS OPS DAN PELAY BIDANGNYA  TERKAIT DENGAN MUTU, STANDARISASI, ADMINISTRASI, PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN SUMBER DAYA LAINNYA BERFUNGSI SBG PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN BLUD  DIBANTU OLH BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BERFUNGSI SBG PENANGGUNGJAWAB UMUM OPS DAN KEU
  • 69. Pembina dan pengawas BLUD terdiri dari: Pembina teknis dan pembina keuangan Satuan pengawas internal DEWAS
  • 70. Pembina Teknis Pembina Keuangan Ka. SKPD yg bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yg bersangkutan PPKD
  • 71. Sehat  memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang Satuan Pengawas Internal b. Satuan Pengawas Internal (SPI) berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD. Satuan Pengawas internal dapat dibentuk oleh Pimpinan utk pengawasan dan pengendalian internal thd kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat. Pembentukannya dgn mempertimbangkan:  keseimbangan antara manfaat dan beban  kompleksitas manajemen dan  volume dan/atau jangkauan pelayanan Tugas SPI:  pengamanan harta kekayaan  menciptakan akurasi sistem informasi keuangan  menciptakan efisiensi dan produktivitas dan  mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Persyaratan :  sehat jasmani dan rohani tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD  memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah  memahami tugas dan fungsi BLUD;  memiliki pengalaman teknis pada BLUD  berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3)  pengalaman kerja paling sedikit 3 tahun  berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali  tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah  tidak sedang menjalani sanksi pidana dan  mempunyai sikap independen dan obyektif
  • 72. DEWAN PENGAWAS ORGAN YG BERTUGAS MELAKUKAN PENGAWASAN THD PENGELOLAAN BLUD (PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL YG DILAKUKAN PEJABAT PENGELOLA)  dibentuk olh KDH Terdiri atas unsur: 1. PEJABAT SKPD YG MEMBIDANGI KEGIATAN (1 ORG ATAU 2 ORG) BLUD 2. PEJABAT SKPD YG MEMBIDANGI PENGELOLAAN KEUDA (1 ORG ATAU 2 ORG) TENAGA AHLI YG SESUAI DGN KEGIATAN BLUD (1 ORG) 3.
  • 73. DEWAN PENGAWAS [paling banyak 3 atau 5 orang] TUGAS DEWAS memantau perkembangan keg BLUD menilai kinerja keu maupun kinerja nonkeu BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti olh Pejabat Pengelola BLUD memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dlm melaks tugas dan kewajibannya dan memberikan pendapat dan saran kpd KDH mengenai: memiliki realisasi pendapatan menurut LRA 2 thn terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 thn terakhir   Jumlah anggota DEWAS paling banyak 3 orang untuk BLUD yang memiliki:   realisasi pendapatan menurut LRA 2 thn terakhir, sebesar Rp30M s.d Rp100M atau nilai aset menurut neraca 2 thn terakhir sebesar Rp150M s.d Rp500M   Jumlah anggota DEWAS paling banyak 5 orang untuk BLUD yang memiliki:   realisasi pendapatan menurut LRA 2 thn terakhir, lebih besar dari Rp100M atau nilai aset menurut neraca 2 thn terakhir, lebih besar dari Rp500M   RBA yg diusulkan oleh Pejabat Pengelola permasalahan yg mjd kendala dlm pengelolaan BLUD dan kinerja BLUD  
  • 74. TUGAS DEWAS PENILAIAN KINERJA KEU, DIUKUR PALING SEDIKIT: PENILAIAN KINERJA NONKEU, DIUKUR PALING SEDIKIT BERDASARKAN PERSPEKTIF PELANGGAN, PROSES INTERNAL PELAYANAN, PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN  memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas) memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas) memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas) dan kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran    DEWAS melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KDH secara berkala paling sedikit 1 kali dlm satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan
  • 75. Anggota Dewan Pengawas dpt diangkat menjadi anggota DEWAS pada 3 BLUD Pengangkatan anggota DEWAS dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat Tenaga ahli dpt berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yg memahami TUSI, kegiatan dan layanan BLUD Syarat DEWAS Syarat DEWAS Syarat DEWAS • tidak sedang menjalani sanksi pidana dan • tidak sedang mjd pengurus partai politik, calon KDH atau calon wakil KDH, dan/atau calon anggota legislatif • sehat jasmani dan rohani • memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yg baik, dan dedikasi tinggi utk memajukan dan mengembangkan BLUD; • memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah
  • 76. Masa jabatan DEWAS: • 5 thn • Dapat diangkat kembali utk 1 kali masa jabatan berikutnya • Maks berusia 60 thn • Utk tenaga ahli, dlm hal batas usia sudah berusia paling tinggi 60 thn dpt diangkat kembali utk 1 kali masa jabatan berikutnya Pemberhentian DEWAS olh KDH krn: • meninggal dunia; • masa jabatan berakhir; atau • diberhentikan sewaktu-waktu Diberhentikan sewaktu2 krn: • Tdk dpt melaks tugasnya dgn baik • Tdk melaks ketentuan perUUan • terlibat dlm tindakan yg merugikan BLUD • dinyatakan bersalah dlm putusan pengadilan yg tlh mempunyai kekuatan hukum tetap • mengundurkan diri dan • terlibat dlm tindakan kecurangan yg mengakibatkan kerugian pd BLUD, negara, dan/atau daerah bukan merupakan diperlukan dlm pelaks sekretaris DEWAS KDH dapat mengangkat sekretaris DEWAS utk mendukung kelancaran tugas DEWAS Sekretaris DEWAS anggota DEWAS Segala biaya yg tugas DEWAS dan dibebankan pada BLUD dan dimuat dlm RBA
  • 77. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan olh pembina dan pengawas Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dpt berkoordinasi dgn Menteri melalui: Diatur dgn perKDH Pembinaan terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi Dlm rangka pembinaan utk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD di drh, Pemda wajib melaporkan UPTD/B drh yg menerapkan BLUD disertai kinerja keuangan dan nonkeuangan kpd Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuda  Dirjen Bina Keuda melakukan pembinaan dan Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap BLUD  KDH melakukan pembinaan dan pengawasan thd BLUD di daerah masings
  • 78. 7. KERJA SAMA SKPD/ UNIT KERJA BUMD/ PERUSD A BLUD TIDAK DAPAT MELAKUKAN KERJASAMA DAPAT MELAKUK AN KERJASA MA MELAKUKAN KERJASAMA KERJASAMA DLM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN Fleksibilitas BLUD terkait Kerjasama (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan PP 50/2007 ttg Tata Cara Kerjasama Daerah -
  • 79. PRINSIP KERJA SAMA Prinsip saling menguntungkan dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial
  • 80. • dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah KERJA SAMA OKEPRJEA RSAAMSA IONAL OPERASIONAL • dilakukan melalui pendayagunaan BMD dan/atau optimalisasi BMD dgn tidak mengubah status kepemilikan utk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelay umum yg menjadi kewajiban BLUD PEMANFAATAN BMD • Pemanfaatan BMD mengikuti perUUan • Tata cara kerja sama dengan pihak lain diatur dengan PerKDH • Pelaksanaan kerja sama dibuat dalam bentuk perjanjian Kerja sama Pendapatan yg berasal dari PEMANFAATAN BMD yg sepenuhnya utk menyelengg TUSI keg BLUD yg bersangkutan merupakan PENDAPATAN BLUD (hasil kerjasama dgn pihak lain)
  • 81. 8. INVESTASI SKPD/UNIT KERJA BUMD/ PERUSDA BLUD DAPAT MELAKUKAN INVESTASI JK PENDEK TIDAK DAPAT MELAKUKAN INVESTASI MELAKUKAN INVESTASI Fleksibilitas BLUD terkait Investasi (dikecualikan dari PerUU-an): Peraturan Perundang-Undangan yg berlaku umum Keterangan PP 1/2008 ttg Investasi Pemerintah -
  • 82. melakukan jangka pendek jangka pendek jangka pendek jangka pendek investasi yang deposito pada bank manfaat bagi dicairkan dan waktu 3 bulan s.d 12 /dicairkan dapat diperpanjang untuk dimiliki pendapatan atau kurang mengganggu dan instrumen BLUD dgn tetap negara jangka dengan risiko rencana Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan PerKDH Dapat Pengertian Bentuk Karakteristik investasi investasi investasi investasi Sepanjang merupakan memberi dapat segera umum dengan jangka dapat segera peningkatan dimaksudkan bulan dan/atau yang diperjualbelikan dan pelay masy selama 12 bulan secara otomatis Tidak ditujukan utk likuiditas keu surat berharga manajemen kas memperhatikan pendek keuangan pengeluaran rendah
  • 83. 9. REMUNERASI     Pejabat Pegelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas Pegawai BLUD Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dlm komponen: gaji, tunjangan tetap, honorarium, diberikan remunerasi sesuai dengan dan insentif, bonus atas prestasi, tingkat tanggungjawab pesangon, dan/atau pensiun profesionalisme DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KDH MEMPERTIMBANGKAN  PRINSIP PROPORSIONALITAS, KESETARAAN, KEPATUTAN, KEWAJARAN DAN KINERJA. SELAIN MEMPERTIMBANGKAN PRINSIP TSB, PENGATURAN REMUNERASI DAPAT MEMPERHATIKAN INDEKS HARGA DAERAH/WILAYAH REMUNERASI BERDASARKAN DISAMPAIKAN USULAN YANG OLEH PEMIMPIN BLUD
  • 84. KOMPONEN REMUNERASI: Pengaturan remunerasi dalam peraturan KDH dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi: a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan; insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji; bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji, Tunjangan Tetap dan Insentif, atas prestasi kerja BLUD yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai kemampuan keuangan BLUD; dan/atau pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang       pengalaman dan masa kerja ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku resiko kerja tingkat kegawatdaruratan; jabatan yang disandang dan hasil/capaian kinerja b. c. d. Selain indikator penilaian tsb di atas, penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:  ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas pelayanan sejenis kemampuan pendapatan dan kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat e.    f. Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan membentuk tim (KepKDH) yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:     SKPD yang membidangi kegiatan BLUD SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah perguruan tinggi dan lembaga profesi
  • 85. REMUNERASI BLUD REMUNERASI BLUD PEJABAT PENGELOLA, MELIPUTI: PEGAWAI, MELIPUTI: bersifat tetap berupa gaji bersifat tetap berupa gaji; bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi dan bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi dan pesangon bagi P3K dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS pesangon bagi P3K dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS  pejabat keuangan dan pemimpin BLUD pejabat teknis paling banyak 90% dari remunerasi  Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD Rp..?  
  • 86. 10. SiLPA DAN DEFISIT ANGGARAN  SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 T.A. (dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada anggaran) 1 periode PER KDH Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dgn belanja BLUD. Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA T.A. sebelumnya dan penerimaan pinjaman Belanja BLUD yg sumber dananya dari SiLPA BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yg selanjutnya dirinci dlm 1 program, 1 kegiatan, 1 output dan jenis belanja
  • 87. Menteri ini. berlaku, BLUD yang telah ditetapkan dan Uraian Substansi KETENTUAN PERALIHAN  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan KDH yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai Peraturan KDH yang telah diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan paling lama 2 tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
  • 88. 88
  • 89. 89
  • 90. 90
  • 91. 91
  • 92. 92
  • 93.  Apa yang saya dengar, saya lupa  Apa yang saya dengar dan lihat, saya ingat sedikit  Apa yang saya dengar, lihat, dan tanyakan serta diskusikan dengan teman lain, saya mulai paham  Apa yang saya dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan, saya memperoleh pengetahuan dan ketrampilan  Apa yang saya ajarkan pada orang lain, saya kuasai