Tatanan organisasi pemerintahan negara
- 1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com Tatanan Organisasi Pemerintahan Negara INSERT THE TITLE OF YOUR PRESENTATION HERE LogoType
- 2. Tatanan organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah organisasi atau lembaga yang dibenuk dalam rangka penyelenggaraan pemrintahan negara, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Organisasi kenegaraan selain mewadahi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga organisas-organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi konstitutif dan audtif. Organisasi pemerintahan pada dasarnya merupakan organisasi penunjang yang memiliki kewenangan pelaksana tugas pemerintah dan secara teknis operasional mempunyai kewajiban menghasilkan karya dan kinerja tertentu dalam pencapaian cita-cita dan tujuan negara bangsa. ORGANISASI PEMERINTAHAN NEGARA 04
- 3. TATANAN ORGANISASI KENEGARAAN Prinsip-prinsip Penataan Lembaga-lembaga Negara 1. Prinsip kesatuan pemerintahan Penyelenggaraan negara dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Selanjutnya pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangannya kepada daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip ini juga ditandai dengan dilaksanakannya asas dekonsentrasi. 2. Prinsip kedaulatan rakyat Kedaulatan ada di tangan rakyat, oleh dan untuk rakyat. Peran pemerintah steering. Melahirkan lembaga-lembaga Perwakilan rakyat seperti MPR, DPR, DPD, DPRD. 3. Prinsip presidensil Presiden merupakan kepala pemerintahan. Presiden berwenag membentuk Dewan menteri yang disebut kabinet Yang terdiri dari para menteri. 4. Prinsip pembagian daerah. Wilayah NKRI dibagi atas daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota. Adanya pengakuan Dan penghormatan atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. 5. Prinsip desentralisasi Penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara untuk mencapai efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan tugas pemerintahan berupa peningkatan kesejahteraan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. 6. Prinsip supremasi hukum Setiap unsur penyelenggaraan negara baik aparatur kenegaraan dan pemerintahan maupun masyarakat dan bangsa wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 7. Prinsip pertanggungjawaban Setiap penyelenggaraan kekuasaan negara oleh lembaga negara wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.
- 4. LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA MPR PRESIDEN DPR DPD BPK MA MK BANK SENTRAL
- 5. TATANAN ORGANISASI PEMERINTAHAN Prinsip-prinsip Pengorganisasian 1. Prinsip kejelasan tujuan Tujuan harus dirumuskan dengan jelas dan terkait dengan tujuan bernegara. 2. Prinsip kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Peran aparatur negara dan masyarakat bangsa dalam penyelenggaraan negara. 3. Prinsip pembagian tugas. Tugas pemerintahan negara dibagi ke dalam tugas-tugas organisasi atau satua organisasi dibawahnya. 4. Prinsip Koordinasi Adanya saling hubung antar unit organisasi atau antar lembaga baik pemerintah pusat maupaun dengan pemerintah daerah. 5. Prinsip keberlangsungan tugas Dalam pengorganisasian perlu dipertimbangkan adanya kepastian bahwa tugas-tugas yang akan diemban akan Berlangsung dalam waktu lama. 6. Prinsip proporsionalitas Memperhatikan keserasian hubungan dan kewenangan baik internal maupun eksternal 7. Prinsip keluwesan Desain tugas suatu organisasi perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan stratejik. 8. Prinsip pendelegasian dan penyerahan wewenang Menyerahkan tugas yang dapat dilaksanakan oleh organisasi dibawahnya. 9. Prinsip rentang kendali Menentukan jumlahsatuan organisasi atau orang yang mampu dikendalikan pimpinan.
- 6. TATANAN ORGANISASI PEMERINTAHAN Prinsip-prinsip Pengorganisasian 10. Prinsip Jalur dan Staf Menekankan pada pembedaan unit organisasi yang melaksanakan tugas pokok intansi. 11. Prinsip kejelasan struktur Dibuat struktur yang menggambakan secara jelas kedudukan, susunan jabatan, pembagan tugas dan fungsi,, Serta hubungan kerja di antara satuan organisasi. 12. Prinsip legalitas Setiap pembentukan organisasi negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada.
- 7. ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT KEMENTERIAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN ORGANISASI PUSAT LAINNYA
- 8. Thank you Insert the title of your subtitle Here