Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
- 1. PENGANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG SERTA PROSES PENYUSUNAN RKA SKPD , DPA-SKPD DAN RANCANGAN APBD Tommy Irawan, SE, M.Si Bagian Anggaran Biro Pengelolaan Keuangan, 2014
- 2. DEFISIT Dibiayai al. dr : • Sisa Lebih Perhit Angg Thn Lalu • Pinjaman Daerah Dan Penjualan Obligasi Daerah • Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan • Transfer dari Dana Cadangan SURPLUS PENDAPATAN Dimanfaatkan : • Tranfer ke Dana Cadangan • Pembayaran Pokok Hutang • Penyertaan Modal (investasi) • Sisa Perhitungan TH Berkenaan BELANJA P E M B I A Y A A N STRUKTUR ASTRUKTUR A P B DP B D
- 3. STRUKTUR PENDAPATANSTRUKTUR PENDAPATAN A.A. Pendapatan Asli Daerah:Pendapatan Asli Daerah: 1.1. Pajak DaerahPajak Daerah 2.2. Retribusi DerahRetribusi Derah 3.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang DipisahkanHasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 4.4. Lain-lain PAD yang sahLain-lain PAD yang sah B.B. Dana Perimbangan :Dana Perimbangan : 1.1. Dana Bagi HasilDana Bagi Hasil 2.2. Dana Alokasi UmumDana Alokasi Umum 3.3. Dana Alokasi KhususDana Alokasi Khusus C.C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : 1.1. Bantuan DanaBantuan Dana 2.2. HibahHibah 3.3. Dana DaruratDana Darurat 4.4. Dana Penyesuaian & Dana OTSUSDana Penyesuaian & Dana OTSUS 5.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnyaBantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
- 4. STRUKTUR BELANJASTRUKTUR BELANJA 1.1. Belanja Tidak Langsung :Belanja Tidak Langsung : 1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai 2.2. Belanja BungaBelanja Bunga 3.3. Belanja SubsidiBelanja Subsidi 4.4. Belanja HibahBelanja Hibah 5.5. Belanja Bantuan SosialBelanja Bantuan Sosial 6.6. Belanja Bagi HasilBelanja Bagi Hasil 7.7. Bantuan KeuanganBantuan Keuangan 8.8. Belanja Tak TerdugaBelanja Tak Terduga 2.2. Belanja Langsung :Belanja Langsung : 1.1. Belanja PegawaiBelanja Pegawai 2.2. Belanja Barang dan JasaBelanja Barang dan Jasa 3.3. Belanja ModalBelanja Modal
- 5. STRUKTUR PEMBIAYAANSTRUKTUR PEMBIAYAAN A.A. Penerimaan Pembiayaan:Penerimaan Pembiayaan: 1.1. Selisih Lebih Perhitungan (SILPA) AnggaranSelisih Lebih Perhitungan (SILPA) Anggaran Tahun SebelumnyaTahun Sebelumnya 2.2. Pencairan Dana CadanganPencairan Dana Cadangan 3.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang DipisahkanHasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.4. Penerimaan Pinjaman DaerahPenerimaan Pinjaman Daerah 5.5. Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanPenerimaan Kembali Pemberian Pinjaman B.B. Pengeluaran Pembiayaan:Pengeluaran Pembiayaan: 1.1. Pembentukan Dana CadanganPembentukan Dana Cadangan 2.2. Penyertaan Modal Pemerintah DaerahPenyertaan Modal Pemerintah Daerah 3.3. Pembayaran Pokok UtangPembayaran Pokok Utang 4.4. Pemberian PinjamanPemberian Pinjaman Pembiayaan Neto (A – B)Pembiayaan Neto (A – B)
- 6. BELANJA LANGSUNGBELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNGBELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA YANG TIDAK DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADA TIDAKNYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG KONTRIBUSINYA THD PRESTASI KERJA SULIT DIUKUR BELANJA YANG DIPENGARUHI SECARA LANGSUNG OLEH ADANYA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD YG KONTRIBUSINYA TERHADAP PENCAPAIAN PRESTASI KERJA DAPAT DIUKUR
- 7. JENIS BELANJA Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.
- 8. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan. Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan. Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan dalam belanja pegawai. Lanjutan……..
- 9. APBDAPBDAPBDAPBD KUKUKUKU FKPDFKPDFKPDFKPD Prioritas &Prioritas & Plafon AnggaranPlafon Anggaran Prioritas &Prioritas & Plafon AnggaranPlafon Anggaran RKARKARKARKA POKOK2POKOK2 PIKIRANPIKIRAN POKOK2POKOK2 PIKIRANPIKIRAN PenjabaranPenjabaran APBDAPBD PenjabaranPenjabaran APBDAPBD RAPBDRAPBDRAPBDRAPBD DPA SKPDDPA SKPDDPA SKPDDPA SKPD RPJMDRPJMDRPJMDRPJMD RKPDRKPDRKPDRKPD RKA SKPDRKA SKPDRKA SKPDRKA SKPD RKA SKPDRKA SKPD : Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPDDPA SKPD : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah SISTEM PENGANGGARANSISTEM PENGANGGARAN
- 10. NO JENIS KEGIATAN WAKTU 1 Pelaksanaan Musrenbangda Tahunan dalam Rangka Penyusunan RKPD s/d Maret 2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Periode Maret s.d Medio Juni 3 Penyampaian Kebijakan Umum APBD kpd DPRD Medio Juni 4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD, PPAS dgn DPRD Periode Medio Juni s.d Minggu I Oktober 5 Penyusunan RKA SKPD 6 Pembahasan RKA SKPD dgn DPRD 7 Penyampaian dan Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah 8 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD & Dok. Pendukung 9 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat 10 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD disertai Penjelasan & Dok. Pendukung Minggu I Oktober 11 Pembahasan Raperda APBD & persetujuan bersama DPRD Mg I – IV November 12 Penyusunan Raper KDH ttg Penjabaran APBD dan Rancangan DPA SKPD 13 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi (3 hari) 14 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari) 15 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari) 16 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember JADWAL PENGANGGARANJADWAL PENGANGGARAN
- 11. TAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARANTAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN Tahapan perencanaan dan penganggaran sudahTahapan perencanaan dan penganggaran sudah dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku yaitu :dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku yaitu : - RKPD- RKPD - KUA/PPAS- KUA/PPAS - SE PEDOMAN PENYUSUNAN RKA- SE PEDOMAN PENYUSUNAN RKA - RKA-SKPD/RKA-PPKD- RKA-SKPD/RKA-PPKD - RAPBD- RAPBD - DPA-SKPD- DPA-SKPD
- 12. Dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya adalah
- 13. berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD KepalaKepala SKPDSKPD menyusun RKA- SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya 1. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah 2. Penganggaran terpadu 3. Penganggaran berdasarkan prestasi kerja Pendekatan penyusunan
- 14. SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD (Permendagri Nomor59/2007, Pasal 89) a. prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait; b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga. SE Memuat hal-hal sebagai berikutSE Memuat hal-hal sebagai berikut
- 15. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
- 16. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) KodeKode Nama FormulirNama Formulir RKA SKPDRKA SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja danRingkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat DaerahPembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 1RKA SKPD 1 Rincian Anggaran PendapatanRincian Anggaran Pendapatan Satuan KerjaSatuan Kerja Perangkat DaerahPerangkat Daerah RKA SKPD 2.1RKA SKPD 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SatuanRincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat DaerahKerja Perangkat Daerah RKA SKPD 2.2RKA SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja LangsungRekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan KegiatanBerdasarkan Program dan Kegiatan RKA SKPDRKA SKPD 2.2.12.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung Per KegiatanRincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat DaerahSatuan Kerja Perangkat Daerah RKA SKPD 3.1RKA SKPD 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan DaerahRincian Penerimaan Pembiayaan Daerah RKA SKPD 3.2RKA SKPD 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan DaerahRincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- 17. sasaran yang hendak dicapai fungsi program kegiatan anggaran utk mencapai sasaran tersebut rencana penarikan dana tiap satuan kerja pendapatan yang diperkirakan Rancangan DPA-SKPD merinci: DDokumen yang memuatokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiappendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagaiSKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan olehdasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.pengguna anggaran. DDokumen yang memuatokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiappendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagaiSKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan olehdasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.pengguna anggaran. Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran SKPDAnggaran SKPD ((DPA-SKPDDPA-SKPD)) Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran SKPDAnggaran SKPD ((DPA-SKPDDPA-SKPD))
- 18. FORMULIR DPA SKPD KODEKODE NAMA FORMULIRNAMA FORMULIR DPA-SKPDDPA-SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan,Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat DaerahBelanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD 1DPA-SKPD 1 RincianRincian Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran PendapatanAnggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat DaerahSatuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD 2.1DPA-SKPD 2.1 RincianRincian Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja TidakAnggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat DaerahLangsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD 2.2DPA-SKPD 2.2 RekapitulasiRekapitulasi Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran BelanjaAnggaran Belanja Langsung menurut Program dan KegiatanLangsung menurut Program dan Kegiatan DPA-SKPD 2.2.1DPA-SKPD 2.2.1 RincianRincian Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja LangsungAnggaran Belanja Langsung menurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkatmenurut Program dan per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat DaerahDaerah DPA-SKPD 3.1DPA-SKPD 3.1 RincianRincian Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran PenerimaanAnggaran Penerimaan Pembiayaan DaerahPembiayaan Daerah DPA-SKPD 3.2DPA-SKPD 3.2 RincianRincian Dokumen PelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran PengeluaranAnggaran Pengeluaran Pembiayaan DaerahPembiayaan Daerah
- 19. PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemberitahuan untuk menyusun & menyampaikan Rancangan DPA-SKPD Paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan Paling lambat 6 hari kerja setelah Pemberitahuan Rancangan DPA-SKPD Verifikasi Verifikasi Paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD DPA- SKPD DPA- SKPD Disahkan Paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan 1 2 3 4 5 Diserahkan Digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 6
- 20. Kepala SKPD/SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tim Anggaran Pemerintah Daerah PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) RKA-SKPD/ RKA-PPKD Disampaikan RKA- SKPD/RKA- PPKD RKA- SKPD/ PPKD Dibahas ● kebijakan umum APBD ● prioritas dan plafon anggaran sementara ● prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya ● dokumen perencanaan lainnya ● capaian kinerja ● indikator kinerja ● analisis standar belanja ● standar satuan harga ● standar pelayanan minimal penelaahan kesesuaian dengan Raperda tentang APBD Nota Keuangan Rancangan APBD dokumen pendukung RKA-SKPD/PPKD yang telah ditelaah
- 21. Raperda tentang APBD Penjelasan Dokumen Pendukung Kepala Daerah DPRD menyampaikan kepada minggu pertama Oktober tahun sebelumnya dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD
- 22. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD yang telah dievaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD Kepala Daerah menetapkan menjadi Provinsi Kabupaten/Kota MendagriMendagri GubernurGubernur Disampaikan selambat- lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan selambat-lambatnya 31 Desember
- 23. SIKLUS TITIK KRITIS Perencanaan Ketidak selarasan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dengan APBD Penganggaran a. Belum diterapkannya Analisis Standar Belanja (ASB) dan standar harga satuan untuk mengukur kewajaran pengalokasian dana dalam menghasilkan output tertentu untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal b. Ketidakjelasan indikator kinerja output dan outcome, tidak didukung dokumen perencanaan c. Kesalahan penganggaran d. Perhitungan anggaran tidak cermat, sehingga selisih tender membengkak. e. Jadwal penganggaran tidak ditaati Pelaksanaan/ perbendaharaan a. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, sehingga rendah penyerapan b. Keraguan aparat dalam memulai kegiatan akibat perencanaan tidak matang c. Banyaknya revisi/pergeseran anggaran d. Penjadwalan kegiatan tidak tepat Penatausahaan/ akuntansi/pelaporan a. Kelemahan penguasaan akuntansi double entry b. Rekonsiliasi kas daerah dengan Kuasa BUD tidak teratur c. Rekonsiliasi data BMD tidak dilakukan d. Pengolahan data belum berbasis IT e. Keterlambatan penyampaian LKPD Pemeriksaan Reviu dan pemeriksaan Inspektorat tidak optimal Pertanggungjawaban Keterlambatan jadwal pertanggungjawaban
- 24. HAL-HAL YANG HARUS MENJADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN RKA/RKA-P DAN DPA/DPPA SKPD : Honorarium dibatasi dengan pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan pemberian TP-PNSD dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Susunan kepanitiaan sosialisasi harus dibatasi untuk orang yang benar-benar terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Pemberian honorarium tim teknis khusus diperuntukan bagi kegiatan yang memiliki output yang jelas dan tidak dapat diberikan secara rutin per bulan.
- 25. Kebijakan penganggaran Barang dan Jasa : o Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa. o Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. o Belanja pada Jasa Pendukung Kegiatan hanya untuk JASA kepada pihak ketiga yang tidak dapat benar-benar diperkirakan;
- 26. Terhadap penganggaran belanja modal pembangunan yang bersifat fisik, untuk belanja konsultan perencanaan dan pengawasan harus menjadi satu kesatuan didalam mata anggaran belanja modal dimaksud. Jika Belanja Konsultan Perencanaan dan Pengawasan tidak diikuti dengan Belanja Modal Fisik Pembangunan (DED/FS), maka dianggarkan pada kelompok belanja barang dan jasa; Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan