Training Pemeriksaan Pajak 25 Agst 2023 Final Rev.pdf
- 1. PEMERIKSAAN PAJAK Sesi 1: 25 Agustus 2023 Anjas, Ekynn, Claresta
- 2. Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan s.t.d.t.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
- 3. Dasar Hukum Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2017 tentang Pedoman Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Surat Edaran Nomor SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan
- 5. Alur KUP
- 6. Alur Pemeriksaaan Kantor Instruksi/Persetujuan /Penugasan Pemeriksaan Rencana Pemeriksaan Program Pemeriksaan Menyiapkan Sarana/Prasarana Pemeriksaan Pemanggilan WP dalam rangka Pemeriksaan Kantor Pertemuan dengan WP Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen (SP2) Pemeriksaan buku, catatan, dokumen (pengujian) Penolakan Pemeriksaan Permintaan Penjelasan/Keterangan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan WP Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) & Tanggapan WP Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nota Penghitungan Pajak Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak PELAPORAN PERSIAPAN PELAKSANAAN Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen Atau
- 7. Alur Pemeriksaaan Lapangan Instruksi/Persetujuan /Penugasan Pemeriksaan Rencana Pemeriksaan Program Pemeriksaan Menyiapkan Sarana/Prasarana Pemeriksaan Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada WP Pertemuan dengan WP Pemeriksa di tempat WP & Peminjaman Buku, Catatan, Dokumen Pemeriksaan buku, catatan, dokumen (pengujian) Penolakan Pemeriksaan Permintaan Penjelasan/Keterangan Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan WP Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) & Tanggapan WP Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pembahasan dengan Tim QA Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nota Penghitungan Pajak Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak PELAPORAN PERSIAPAN PELAKSANAAN Pengembalian Buku, Catatan, Dokumen Penyegelan Atau
- 8. Pada saat Pelaksanaan Pemeriksaan: 1. Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada WP a) Ke WP: • Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 2. Pertemuan dengan WP a) Ke WP: • Surat Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan Pemeriksaan • Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen • Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang Harus Dibawa Pada Saat Pertemuan • Pakta Integritas, Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak, Berita Acara Pemberian Keterangan b) Dari WP: • Buku, Catatan, dan Dokumen yang dapat diberikan lebih awal (ct: SPT Tahunan, SPT Masa, Audit Report, Akta Pendirian sampai dengan Akta Perubahan Terakhir, Rekening Koran, dll) beserta Tanda Terima • Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak untuk menghadiri pertemuan dan proses pemeriksaan (apabila dikuasakan) dan Surat Penunjukan • Pakta Integritas, Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak, Berita Acara Pemberian Keterangan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak Dokumen Yang Diterima dan Diberikan oleh Wajib Pajak
- 9. Pada saat Pelaksanaan Pemeriksaan: 3. Pemeriksaan buku, catatan, dokumen (pengujian) a) Ke WP: • Tambahan Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen (Apabila ada tambahan permintaan data) • Daftar Pertanyaan Yang Diperlukan Dalam Rangka Pemeriksaan (Apabila ada permintaan konfirmasi pertanyaan dari pemeriksa) b) Dari WP: • Buku, Catatan, Dokumen yang diminta berdasarkan Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen beserta Tanda Terima • Penjelasan atas Daftar Pertanyaan Yang Diperlukan Dalam Rangka Pemeriksaan 4. Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) & Tanggapan WP a) Ke WP: • Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; Daftar Temuan Pemeriksaan b) Dari WP: • Surat Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan atau Surat Tanggapan atas SPHP beserta dokumen pendukung Dokumen Yang Diterima dan Diberikan oleh Wajib Pajak
- 10. Pada saat Pelaksanaan Pemeriksaan: 5. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan WP a) Ke WP: • Surat Panggilan Pembahasan Akhir Pemeriksaan b) Dari WP: • Surat Tanggapan atas SPHP beserta dokumen pendukung sanggahan (apabila ada sanggahan) • Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak untuk hadir dan penandatanganan Berita Acara, Risalah Pembahasan, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (apabila dikuasakan) 6. Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan a) Ke WP: • Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir b) Dari WP: • Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Risalah Pembahasan, Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak Dokumen Yang Diterima dan Diberikan oleh Wajib Pajak
- 11. 1 2 Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. dan/atau Tujuan Pemeriksaan
- 12. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Jenis Pajak : satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak Masa/Tahun Pajak : satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan Ruang Lingkup
- 13. Pemeriksaan Tujuan Lain 1. pemberian NPWP secara jabatan; 2. penghapusan NPWP; 3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 5. pengumpulan bahan guna menyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; 6. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 8. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; 9. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 10.penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 11.memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B Pemeriksaan Tujuan Lain
- 16. Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP
- 17. Standar Umum Standar Pelaporan Standar Pelaksanaan a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, b.Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama; c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara; d.Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Standar Pemeriksaan
- 18. Standar Pelaksanaan Standar Pelaporan Standar Umum a) Persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan b) Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian. berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun. c) Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perUU perpajakan. d) Dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. e) Dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli. f) Dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. g) Dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. h) Dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. i) Pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan. Standar Pemeriksaan
- 19. Standar Pelaporan Standar Pelaksanaan Standar Umum a) LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. b) Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai : 1. Penugasan Pemeriksaan; 2. Identitas Wajib Pajak; 3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 4. Pemenuhan kewajiban perpajakan; 5. Data/informasi yang tersedia; 6. Buku dan dokumen yang dipinjam; 7. Materi yang diperiksa; 8. Uraian hasil Pemeriksaan; 9. Ikhtisar hasil Pemeriksaan; 10. Penghitungan pajak terutang; 11. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak. Standar Pemeriksaan
- 20. Kewajiban Pemeriksa 1. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan (pemeriksaan lapangan) atau surat panggilan (pemeriksaan kantor) kepada Wajib Pajak; 2. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 3. Memperlihatkan Surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; 4. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai: • Alasan dan tujuan Pemeriksaan; • Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; • Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; • Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari Wajib Pajak. 5. Menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan; 6. Menyampaikan SPHP; 7. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 8. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak; 9. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis; 10. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang dipinjam dari Wajib Pajak; 11. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan. Pasal 11 dan 13 (184/PMK.03/2015)
- 21. Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan lapangan 1. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen; 2. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga digunakan untuk menyimpan buku/catatan /dokumen/uang/barang; 4. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 5. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 6. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 7. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2; 1. Memanggil WP untuk datang ke kantor DJP; 2. Melihat/ meminjam buku atau catatan, dokumen; 3. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 4. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; 5. Meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak; 6. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan WP melalui kepala UP2. Wewenang Pemeriksa Pasal 12 (184/PMK.03/2015)
- 22. Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan 1. Memperlihatkan/meminjamkan buku, catatan, dokumen. 2. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses/mengunduh data elektronik 3. Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat/ruang yang patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku/catatan/dokumen/uang /barang. 4. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 5. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 6. Memberikan keterangan lisan/tertulis yang diperlukan 1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan 2. Memperlihatkan/meminjamkan catatan/dokumen 3. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan 4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP 5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik 6. Memberikan lisan/tertulis yang diperlukan Kewajiban Wajib Pajak Pasal 14 (184/PMK.03/2015)
- 23. 1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan; 2. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; 3. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa mengalami perubahan; 4. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; 5. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; 6. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; 7. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 8. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan. Hak Wajib Pajak Pasal 11 dan 13 (184/PMK.03/2015)
- 24. Jangka Waktu Pemeriksaan Jangka waktu sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan/Sejak WP datang memenuhi panggilan s.d. tanggal SPHP disampaikan Jangka waktu sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal LHP JANGKA WAKTU PENGUJIAN JANGKA WAKTU PEMBAHASAN AKHIR DAN PELAPORAN KANTOR 4 Bulan + 2 Bulan LAPANGAN 6 Bulan + 2 Bulan SPHP Tanggapan Tertulis Undangan Pembahasan Akhir Pembahasan Akhir Penandatanganan BA 7 Hari Kerja 3 Hari Kerja Perpanjangan Penyampaian Tanggapan Tertulis 3 Hari Kerja Permohonan Pembahasan dgn Tim QA Pembahasan Tim QA 3 Hari Kerja 3 Hari Kerja LHP 2 Bulan Risalah Pembahasan Panggilan Penandatanganan BA INDIKASI TRANSFER PRICING/ TRANSAKSI KHUSUS LAIN (2 BULAN) 2 BULAN KANTOR 4 Bulan + 3x6 Bulan LAPANGAN 6 Bulan + 3x6 Bulan Pasal 15 WP K3S MIGAS WP GRUP JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN
- 27. Penyelesaian Pemeriksaan PENYELESAIAN PEMERIKSAAN Menghentikan Pemeriksaan Dengan membuat LHP SUMIR Membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak dan atau STP
- 29. Penyelesaian Pemeriksaan Dengan Membuat LHP
- 30. Pemeriksaan dapat dilakukan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan. Penyelesaian dengan LHP SUMIR Wajib Pajak Yang Tidak Ditemukan (Restitusi Pasal 17B) Pajak terutang terhadap Wajib Pajak ditetapkan secara jabatan. Pengujian yang belum dapat diselesaikan harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian Melanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP (Pasal 23 ayat (1)) PMK No. 184/PMK.03/2015) Penyelesaian Pemeriksaan
- 31. Surat Perintah Pemeriksaan (SP2)
- 32. Wajib diberitahukan kepada Wajib Pajak: dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman; dapat disampaikan kepada Wakil atau Kuasa WP; atau pihak yang mewakili (pegawai Wajib Pajak/ anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak /pihak lain yang dapat mewakili) dalam hal Wajib Pajak tidak berada ditempat SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN LAPANGAN Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
- 33. Disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman SURAT PANGGILAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN Pemanggilan Wajib Pajak (Pemeriksaan Kantor)
- 34. Pemeriksa wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak/ Wakil atau Kuasa Wajib Pajak untuk menjelaskan: • Alasan dan tujuan Pemeriksaan; • Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; • Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara tim Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. • Buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang akan dipinjam dari Wajib Pajak Pertemuan Dengan Wajib Pajak Berita Acara Pertemuan Dengan Wajib Pajak ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak WP Menolak Tandatangan Membuat catatan mengenai penolakan pada BA Pertemuan dianggap telah dilaksanakan
- 35. Surat Kuasa Pemeriksaan Pajak Lampiran PMK 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
- 38. Contoh Surat Kuasa Pemeriksaan Lapangan
- 39. Contoh Surat Kuasa Panggilan Dalam Rangka Pertemuan Pemeriksaan Lapangan
- 40. Contoh Surat Kuasa Pembahasan Akhir dan Menandatangani Risalah Pembahasan Akhir, Berita Acara Pembahasan Akhir, dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir
- 44. Dokumen Yang Dipinjam Pada Saat Pemeriksaan Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa Pajak tidak dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus
- 45. Penyegelan Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan Alasan Penyegelan Wajib Pajak/Wakil/Kuasa tidak memberi kesempatan memasuki tempat atau ruang serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen. Wajib Pajak /Wakil/Kuasa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. Wajib Pajak /Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda. Wajib Pajak /Wakil/Kuasa tidak berada di tempat dan pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- 46. Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa selain anggota tim Pemeriksa Penyegelan dilakukan dengan menggunakan tanda segel berita acara penyegelan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi Dalam hal saksi menolak menandatangani berita acara penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa Dalam melakukan penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat
- 47. Pembukaan Segel Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh 2 saksi Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan penyegelan rusak atau hilang Berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan Melaporkan kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia Dalam hal saksi menolak menandatangani berita acara pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan segel Dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa Berita acara pembukaan segel yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana Berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, penyegelan tidak diperlukan lagi
- 48. Tindak Lanjut Penyegelan menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya tetap tidak memberi izin untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan menolak menandatangani Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal penyegelan atau jangka waktu lain dengan mempertimbangkan tujuan penyegelan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau usul pemeriksaan bukti permulaan
- 49. Penolakan Pemeriksaan WP menolak untuk dilakukan pemeriksaan dalam hal: WP harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan WP tidak mau? Pemeriksa membuat BA Penolakan Pemeriksaan Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan Pemeriksaan lapangan WP menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan kantor WP memenuhi panggilan namun menolak dilakukan pemeriksaan
- 50. Penolakan Pemeriksaan Lapangan WP TIDAK ADA DITEMPAT Ada pihak yang dapat mewakili? Pemeriksaan tetap dapat dilakukan Pemeriksaan ditunda Penyegelan Sebatas kewenangan dari pihak yg mewakili Pemeriksaan dilanjutkan Wajib Pajak Wakil/Kuasa Menolak membantu Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan Menolak lagi? BA Penolakan membantu Kelancaran Pemeriksaan ADA TIDAK Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau usul pemeriksaan bukti permulaan Pemeriksa meminta Pegawai/ Anggota keluarga yg telah dewasa untuk membantu kelancaran Pemeriksaan TETAP TIDAK ADA
- 51. Penolakan Pemeriksaan Kantor 1 bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan diterima, WP sama sekali tidak memenuhi panggilan dan surat tidak kempos BA Tidak Dipenuhinya Panggilan Oleh WP Dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau usul pemeriksaan bukti permulaan
- 52. Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Pemeriksa Pajak melalui Kepala UP2 dapat memanggil Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak Penjelasan yang diberikan kepada Pemeriksa Pajak, dituangkan dalam berita acara mengenai pemberian penjelasan Wajib Pajak yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak Penjelasan Wajib Pajak Permintaan penjelasan dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak 1 2 3 Dalam hal Wajib Pajak, wakil, kuasa Wajib Pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara, Pemeriksa Pajak membuat catatan penolakan tersebut dalam berita acara.
- 53. Permintaan Keterangan dan/atau bukti Kepada pihak ketiga Pemeriksa Pajak melalui Kepala UP2, dapat meminta keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulis sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara permintaan keterangan kepada pihak ketiga.
- 54. Penyampaian SPHP dan Tanggapan Tertulis dari Wajib Pajak
- 55. Undangan Pembahasan Akhir • Diterimanya tanggapan tertulis dari Wajib Pajak • Berakhirnya jangka waktu perpanjangan penyampaian tanggapan tertulis dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis Undangan Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan harus disampaikan kepada WP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak: Secara langsung/ faksimili
- 56. Bagan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Pasal 44
- 57. Tim Quality Assurance Tugas Tim Quality Assurance Pemeriksan a. Membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; b. Memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak; dan c. Membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan bersifat mengikat. Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas
- 58. Tim Quality Assurance PMK Nomor 17/PMK.03/2013 - Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 menambahkan frasa “dan bersifat mengikat“. Maksudnya bahwa hasil pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan bersifat mengikat bagi pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak harus mengikuti kesimpulan dan keputusan yang dibuat oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan.
- 59. Workflow Pembahasan Dengan Tim Quality Assurance
- 60. Penandatanganan Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
- 61. Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen
- 62. Pelaporan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Dokumen
- 63. Penundaan Jadwal Pembahasan Akhir
- 65. Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian SPT Selama Pemeriksaan
- 66. Pasal 63 Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan
- 67. Pemeriksaan Ulang Dasar • Persetujuan Dirjen Pajak • Instruksi Dirjen Pajak Alasan Terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap HASIL HASIL Adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya Tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya Tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya tetapi terdapat perubahan jumlah rugi fiskal SKPKBT LHP Sumir Keputusan Mengenai Rugi Fiskal Kepada Wajib Pajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut Digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya
- 68. TEKNIK & PROSEDUR PEMERIKSAAN PAJAK
- 69. Informasi Internal: • Alat keterangan • Profil wajib pajak • Hasil pemeriksaan sebelumnya • Keputusan keberatan • Putusan banding • Hasil analisis informasi data laporan dan pengaduan • Data sistem informasi Pengujian yang dilakukan untuk meyakini keabsahan suatu dokumen yang akan digunakan dalam pemeriksaan. • Periksa Keabsahan Dokumen (TTD, Tanggal, & Stamp) • Klarifikasi Pihak Terkait • Permintaan Surat Pernyataan WP Proses penilaian atas dokumen, kegiatan, sistem, dan sejenisnya berdasarkan kriteria tertentu: • Pre-test Mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan sebagai cara untuk mengukur keefektifan rencana pemeriksaan yang telah disusun sebelumnya. • Post-test Mengetahui kualitas pemeriksaan dibandingkan dengan prosedur formal yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal Direktorat Jenderal Pajak Pengujian Keabsahan Dokumen Evaluasi Informasi Eksternal: • Data Internet • Media Masa • Instansi, lembaga, organisasi, asosiasi, dan pihak lainnya • Hasil exchange of information (EOl) dengan negara mitra persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B); dan sebagainya Teknik Pemeriksaan & Prosedur Pemeriksaan
- 70. Penelaahan secara mundur untuk melacak angka-angka dalam suatu pos sesuai dengan rekam jejak pemeriksaan (audit trail). Pemeriksaan bukti yang mendukung suatu transaksi yang telah dicatat (vouching) atau yang seharusnya dicatat (tracing). Tujuannya yaitu untuk menguji apakah suatu transaksi yang telah dilaporkan didukung oleh bukti kompeten yang cukup (vouching) atau apakah bukti kompeten yang cukup tersebut telah dicatat dan dilaporkan (tracing) oleh Wajib Pajak. Penelusuran Angka-Angka Penelusuran Bukti Teknik Pemeriksaan & Prosedur Pemeriksaan Penelaahan dan penguraian atas angka-angka dan bagian- bagiannya serta hubungannya dengan angka pada pos lain untuk mengetahui kewajaran jumlah suatu pos. Analisis angka-angka dilakukan dengan menelaah keterkaitan angka yang terdapat pada suatu pos dengan angka dalam pos lainnya yang berhubungan. Analisis Angka-Angka
- 71. Pencocokan saldo 2 (dua) atau lebih angka yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Apabila hasilnya terdapat perbedaan, maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Permintaan bukti ataupun penjelasan lainnya sehubungan dengan pemeriksaan pajak yang sedang dilaksanakan. Ekualisasi/Rekonsiliasi Permintaan Keterangan/Bukti Teknik Pemeriksaan & Prosedur Pemeriksaan Pengujian yang dilakukan untuk meyakini suatu transaksi berdasarkan pengujian atas mutasi pos-pos lain yang terkait atau berhubungan dengan transaksi tersebut. • Pengujian Arus Barang • Pengujian Arus Uang • Pengujian Arus Piutang • Pengujian Arus Utang Pengujian Keterkaitan
- 72. Kegiatan peninjauan secara langsung ke tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, dan/atau tempat lainnya. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan keyakinan dan informasi yang lebih lengkap atas data keuangan dan/atau non keuangan seperti proses bisnis atau proses produksi Wajib Pajak yang valid dan relevan sesuai kondisi terkini yang dilakukan dengan cara meninjau langsung ke kantor, tempat usaha,tempat produksi, pusat pengolahan data, atau tempat lain dimana suatu data dan/atau informasi tersebut berada. Pengujian yang dilakukan untuk meyakini keberadaan, kuantitas, dan kondisi aktiva yang dilaporkan Wajib Pajak, misalnya persediaan dan aktiva tetap. Inspeksi Pengujian Kebenaran Fisik Teknik Pemeriksaan & Prosedur Pemeriksaan Kegiatan untuk memperoleh penegasan atas kebenaran dan kelengkapan data dan/atau informasi yang telah dimiliki kepada pihak lain terkait suatu transaksi yang dilakukan Wajib Pajak. Konfirmasi yang digunakan dalam pemeriksaan dilakukan dengan meminta pihak lain tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, baik ada ataupun tidak ada. Konfirmasi ini dapat dilakukan dengan mencantumkan maupun mengosongkan data dan/atau informasi yang dikonfirmasi. Konfirmasi
- 73. Proses tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap mengenai hal-hal terkait dengan pos-pos yang diperiksa dan/atau untuk mengumpulkan data dan/atau informasi lain yang diperlukan dalam pemeriksaan baik dengan Wajib Pajak maupun dengan pihak lain. Suatu Teknik Pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji sebagian bukti atau transaksi, yang dipilih berdasarkan metode statistik tertentu, yang tujuannya bukan untuk mendapatkan koreksi namun untuk memperoleh keyakinan atas pos-pos SPT dan/atau pos- pos turunannya. Wawancara Uji Petik (Sampling) Teknik Pemeriksaan & Prosedur Pemeriksaan Pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran penghitungan matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang diperiksa. Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis
- 74. Teknik Pemeriksaan & Prosedur Pemeriksaan Teknik Pemeriksaan yang memanfaatkan aplikasi- aplikasi pada suatu komputer maupun suatu sistem informasi untuk mendapatkan keyakinan terhadap kebenaran suatu transaksi yang dicatat/diolah/dibukukan dengan menggunakan suatu aplikasi tertentu. Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi, menuntut para Pemeriksa Pajak untuk mampu mengembangkan Teknik Pemeriksaan dengan TABK agar pemeriksaan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Teknik-teknik Pemeriksaan dalam rangka meyakini kebenaran suatu transaksi tidak dibatasi hanya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, namun Pemeriksa Pajak dapat mengembangkan dan/atau menggunakan teknik lainnya yang berlaku umum. Pemeriksa Pajak harus mengungkapkan secara jelas Teknik Pemeriksaan yang digunakan beserta alasannya, sehingga pemeriksaan tetap dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti kompeten yang cukup. Teknik-Teknik Pemeriksaan Lainnya