2
Most read
3
Most read
ANALISIS KASUS
“BAD PRACTICE” IMPLEMENTASI
INTEGRITAS DI INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH
Oleh:
1. Bayu Tresna Gumelar, S.Pd
2. Rina Indriana, S.E
3. Putrina Sari, S.Pd
4. Tika Nafisah, S.Pd
5. Herni Nurhaeni, S.Pd
LATAR BELAKANG:
Tujuan Penelitian:
o Mengidentifikasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dalam
instansi pemerintah daerah.
Pentingnya Integritas:
o Integritas adalah fondasi penting dalam pemerintahan yang transparan dan efektif.
Kondisi Saat Ini:
o Banyak laporan dan penelitian menunjukkan adanya praktik-praktik yang tidak etis dan
tidak profesional di berbagai instansi pemerintah daerah.
MASALAH UTAMA
Korupsi : Praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah.
Manipulasi Data : Pemalsuan laporan keuangan atau data
lainnya.
Penyalahgunaan Wewenang : Pejabat menggunakan
posisinya untuk keuntungan pribadi.
PENYEBAB MASALAH
 Kurangnya Pengawasan: Sistem pengawasan yang lemah memungkinkan
praktik korupsi.
 Budaya Organisasi: Budaya yang tidak mendukung integritas dan
transparansi.
 Kepentingan Pribadi: Pejabat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi
daripada kepentingan publik.
 Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Kurangnya pemahaman tentang
pentingnya integritas di kalangan pegawai.
DAMPAK YANG
TERJADI:
Kerugian Finansial: Kerugian Besar bagi Anggaran Daerah.
Penurunan Kepercayaan Publik: Masyarakat Kehilangan Kepercayaan Terhadap
Pemerintah Daerah.
Kualitas Pelayanan Menurun: Pelayanan Publik yang Tidak Optimal.
Dampak Sosial: Ketidak adilan dan Ketidakpuasan di Kalangan Masyarakat.
PIHAK PIHAK YANG TERLIBAT DAN
PERANANNNYA:
Pejabat Pemerintah Daerah: Pelaku utama dalam kasus korupsi dan manipulasi.
Pengawas Internal: Kurangnya efektivitas dalam pengawasan.
Masyarakat: Korban dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Lembaga Anti-Korupsi: Peran dalam investigasi dan penegakan hukum.
TEROBOSAN INOVATIF UNTUK
MENYELESAIKAN MASALAH:
Penguatan Sistem Pengawasan: Implementasi teknologi untuk pengawasan
yang lebih efektif.
Pendidikan dan Pelatihan: Program pelatihan integritas untuk semua pegawai.
Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam
pengelolaan anggaran dan proyek.
Whistleblower Protection: Perlindungan bagi pelapor pelanggaran untuk
mendorong pelaporan kasus korupsi.
LESSON LEARNT.
Pentingnya Integritas: Integritas adalah kunci untuk pemerintahan yang efektif
dan dipercaya.
Peran Pengawasan: Pengawasan yang kuat dapat mencegah praktik korupsi.
Budaya Organisasi: Membangun budaya yang mendukung integritas dan
transparansi sangat penting.
Pendidikan Berkelanjutan: Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang
integritas harus menjadi prioritas.

TUGAS KELOMPOK BAD PRACTICE ANALISIS KASUS KORUPSI.pptx

  • 1.
    ANALISIS KASUS “BAD PRACTICE”IMPLEMENTASI INTEGRITAS DI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH Oleh: 1. Bayu Tresna Gumelar, S.Pd 2. Rina Indriana, S.E 3. Putrina Sari, S.Pd 4. Tika Nafisah, S.Pd 5. Herni Nurhaeni, S.Pd
  • 2.
    LATAR BELAKANG: Tujuan Penelitian: oMengidentifikasi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip integritas dalam instansi pemerintah daerah. Pentingnya Integritas: o Integritas adalah fondasi penting dalam pemerintahan yang transparan dan efektif. Kondisi Saat Ini: o Banyak laporan dan penelitian menunjukkan adanya praktik-praktik yang tidak etis dan tidak profesional di berbagai instansi pemerintah daerah.
  • 3.
    MASALAH UTAMA Korupsi :Praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah. Manipulasi Data : Pemalsuan laporan keuangan atau data lainnya. Penyalahgunaan Wewenang : Pejabat menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi.
  • 4.
    PENYEBAB MASALAH  KurangnyaPengawasan: Sistem pengawasan yang lemah memungkinkan praktik korupsi.  Budaya Organisasi: Budaya yang tidak mendukung integritas dan transparansi.  Kepentingan Pribadi: Pejabat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan publik.  Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Kurangnya pemahaman tentang pentingnya integritas di kalangan pegawai.
  • 5.
    DAMPAK YANG TERJADI: Kerugian Finansial:Kerugian Besar bagi Anggaran Daerah. Penurunan Kepercayaan Publik: Masyarakat Kehilangan Kepercayaan Terhadap Pemerintah Daerah. Kualitas Pelayanan Menurun: Pelayanan Publik yang Tidak Optimal. Dampak Sosial: Ketidak adilan dan Ketidakpuasan di Kalangan Masyarakat.
  • 6.
    PIHAK PIHAK YANGTERLIBAT DAN PERANANNNYA: Pejabat Pemerintah Daerah: Pelaku utama dalam kasus korupsi dan manipulasi. Pengawas Internal: Kurangnya efektivitas dalam pengawasan. Masyarakat: Korban dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Lembaga Anti-Korupsi: Peran dalam investigasi dan penegakan hukum.
  • 7.
    TEROBOSAN INOVATIF UNTUK MENYELESAIKANMASALAH: Penguatan Sistem Pengawasan: Implementasi teknologi untuk pengawasan yang lebih efektif. Pendidikan dan Pelatihan: Program pelatihan integritas untuk semua pegawai. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek. Whistleblower Protection: Perlindungan bagi pelapor pelanggaran untuk mendorong pelaporan kasus korupsi.
  • 8.
    LESSON LEARNT. Pentingnya Integritas:Integritas adalah kunci untuk pemerintahan yang efektif dan dipercaya. Peran Pengawasan: Pengawasan yang kuat dapat mencegah praktik korupsi. Budaya Organisasi: Membangun budaya yang mendukung integritas dan transparansi sangat penting. Pendidikan Berkelanjutan: Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan tentang integritas harus menjadi prioritas.