Tugas sim, achmat nurfauzi, yananto mihadi putra, se, m.si. implikasi etis dari tekhnologi informasi , 2018.
- 1. ARTIKEL Implementasi/Implikasi Perilaku Etis dari Pemanfaatan Teknologi Informasi Artikel Ini Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen Yang Diampu Oleh Bapak Yananto Mihadi Putra, SE, M.Si Disusun Oleh : Achmat Nurfauzi 43217010134 Universitas Mercu Buana Akuntansi S1 2018
- 2. KATA PENGANTAR Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan artikel yang berjudul “ Implementasi/Implikasi Perilaku Etis dari Pemanfaatan Teknologi Informasi”. Penulisan artikel ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen membuat artikel tentang “Implementasi/Implikasi Perilaku Etis dari Pemanfaatan Teknologi Informasi” . Saya sadar bahwa artikel ini belum sempurna maka saya mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan artikel ini. Semoga artikel ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesediannya untuk membaca makalah ini. Jakarta , 20 November 2018 Achamat Nurfauzi
- 3. Pendahuluan Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi khususnya komputer, etika komputer dirasa sangat penting bagi masyarakat. Etika dalam penggunaan komputer sedang mendapat perhatian yang lebih besar daripada sebelumnya. Etika berkomputer amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu dengan penggunaan komputer. Fitur-fitur penggunaan komputer yang mengkhawatirkan masyarakat adalah kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan apa saja, fakta bahwa komputer dapat mengubah kehidupan sehari-hari dan fakta bahwa apa yang dilakukan komputer bisa jadi tidak terlihat oleh orang yang menjadi korban. Masyarakat secara umum memberikan perhatian terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat mengganggu hak privasi individual, properti dan akses. Sedangkan dalam dunia bisnis salah satu alasan utama perhatian tersebut adalah masalah pembajakan perangkat alat lunak yang dapat mengurangi pendapatan penjual perangkat lunak cukup signifikan. Namun subyek etika komputer lebih dalam daripada masalah privasi dan pembajakan. Komputer adalah peralatan sosial yang penuh daya, yang dapat membantu atau mengganggu masyarakat dengan banyak cara yang semuanya itu tergantung pada cara penggunaannya. Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Undang-undang mengenai komputer telah diterapkan di banyak negara untuk mengatasi kekhawatiran seperti hak mendapatkan akses data, hak akan privasi. Pembahasan
- 4. A. DEFINISI MORAL, ETIKA DAN HUKUM Dalam kehidupan sehari-hari, kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga Negara yang memiliki tanggug jawab sosial, kita ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Moral Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral semenjak kecil: “Perilaku orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan.” “Selalu ucapkan terima kasih,” Saat kita tumbuh dewasa secara fisik dan mental, kita belajar mengenai peraturan-peraturan yang diharapkan masyarakat untuk kita ikuti. Aturan perilaku ini adalah moral kita. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, terdapat kesamaan di antara semuanya. “Melakukan apa yang secara moral benar,” adalah landasan dasar perilaku sosial kita. Etika Perilaku kita juga diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti “karakter”. Etika (ethics) adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seorang atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab terhadap komunitas mereka atas perilaku mereka, Komunitas dapat berarti rukun tetangga, kota, Negara, atau profesi. Tidak seperti moral, etika bisa jadi amat bervariasi dari satu komunitas dengan yang lain. Keberagaman di bidang computer ini terlihat dalam bentuk peranti lunak bajakan (pirated software) peranti lunak yang diduplikasi secara illegal dan kemudian digunakan atau dijual. Di beberapa Negara praktik ini lebih menyebar disbandingkan yang lain. Pada tahun 2004, diperkirakan sekitar 21 persen peranti lunak yang digunakan di Amerika Serikat telah dibajak; angka ini melonjak menjadi 32 persen di Australia dan 90 persen di Cina.
- 5. Beberapa orang mungkin berkata bahwa angka-angka ini menunjukkan bahwa para pengguna computer di Cina tidak seetis pengguna computer di Amerika Serikat. Namun sebenarnya tidak selalu demikian. Beberapa budaya, khususnya budaya di Negara-negara Asia, mendorong orang-orang untuk saling berbagi. Dalam peribahasa Cina “Orang yang berbagi harus dihargai, sedangkan yang tidak harus dihukum.” Meskipun demikian,pembajakan peranti lunak adalah suatu masalah, karena tidak terdapat insentif untuk merancang dan mendistribusikan peranti lunak baru kecuali jika para penggunanya menyadari nilai ekonomisnya. Hukum Hukum (law) adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan computer dibidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat hukum yang berkaitan dengan penggunaan computer. Hal ini dikarenakan pada saat itu computer merupakan inovasi baru, dan system hokum membutuhkan waktu untuk mengejarnya. Pada tahun 1966, kasus kejahatan computer pertama menjadi berita ketika seorang programmer untuk sebuah bank mengubah suatu program computer sehingga program tersebut tidak akan menandai rekeningnya ketika terlalu banyak uang ditarik. Ia dapat terus menulis cek meskipun tidak ada uang di dalam rekeningnya. Tipuan ini bekerja hingga computer tersebut rusak, dan pemrosesan manual mengungkapkan rekening dengan saldo yang sudah negatih dan tidak ditandai tersebut. Programmer tersebut tidak dituntut atas kejahatan computer, karena pada saat itu tidak ada hokum mengenai kejahatan tersebut. Sebaliknya, ia dituntut atas tuduhan membuat entri palsu pada catatan bank. B. Kode Etik Penggunaan Komputer Komputer saat ini merupakan aset yang dapat dinegosiasikan. Komputer juga melayani sebagai instrument tindakan, sehingga tingkat dimana pemberi layanan komputer dan user harus bertanggung jawab terhadap integritas output komputer menjadi sebuah persoalan yang penting untuk diperhatikan. Kebutuhan terhadap profesionalisme dalam hal pemberi layanan
- 6. dalam industri komputer, sebagai mana sistem personil yang mendukung dan memelihara teknologi komputer. Kode etik adalah konsekuen logis bagi realisasi komitmen dalam penggunaan teknologi komputer secara aman baik dalam sektor publik maupun swasta. C. Alasan Pentingnya Etika Komputer James Moor menyatakan ada tiga alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada etika komputer: a) Kelenturan Logika Yang dimaksud kelenturan logika adalah kemampuan memprogram komputer untuk melaksanakan apapun yang kita inginkan. Komputer bekerja tepat seperti yang diinstruksikan oleh programmernya. b) Faktor Transformasi Alasan kepedulian pada etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu c) Faktor Tak Kasat Mata Alasan ketiga minat masyarakat pada etika komputer adalah karena komputer dipandang sebagai suatu kotak hitam. Semua operasi internal yang nampak ini membuka pada nilai-nilai programman yang tidak terlihat, perhitungan rumit yang tidak terlihat dan penyalahgunaan yang tidak terlihat. D. Etika Pemanfaatan Teknologi Informasi 1) Menurut James H. Moor ada tiga alasan utama mengapa masyarakat berminat untuk menggunakan komputer yaitu; a) Kelenturan logika (logical malleability),
- 7. Memiliki kemampuan untuk membuat suatu aplikasi untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh programmer untuk penggunannya. b) Faktor Transformasi (transformation factors) Memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cepat kemanapun pengguna akan menuju ke suatu tempat. c) Faktor tak kasat mata (invisibility factors). Memiliki kemampuan untuk menyembunyikan semua operasi internal computer sehingga tidak ada peluang bagi penyusup untuk menyalahgunakan operasi tersebut. Dengan adanya ketiga faktor tersebut di atas maka terdapat implikasi etis terhadap penggunaan teknologi informasi meliputi moral, etika dan hukum. Sebelum di bahas mengenai hukum yang berlaku, ada hak sosial dan komputer (Deborah Johnson) dan hak atas informasi (Richard O. Masson) yang harus dijabarkan: 2) Hak Sosial dan Komputer (Deborah Johnson) a) Hak atas akses computer Setiap orang berhak untuk mengoperasikan komputer dengan tidak harus memilikinya. b) Hak atas keahlian computer Pada awal komputer dibuat, terdapat kekawatiran yang luas terhadap masyarakat akan terjadinya pengangguran karena beberapa peran digantikan oleh komputer. Tetapi pada kenyataannya dengan keahlian di bidang komputer dapat membuka peluang pekerjaan yang lebih banyak; c) Hak atas spesialis komputer, Pemakai komputer tidak semua menguasai akan ilmu yang terdapat pada komputer yang begitu banyak dan luas. Untuk bidang tertentu diperlukan spesialis bidang komputer, d) Hak atas pengambilan keputusan computer Meskipun masyarakat tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, namun masyarakat memiliki hak tersebut.
- 8. 3) Hak atas Informasi (Richard O. Masson) a) Hak atas privasi, Sebuah informasi yang sifatnya pribadi baik secara individu maupun dalam suatu organisasi mendapatkan perlindungan atas hukum tentang kerahasiannya; b) Hak atas Akurasi. Komputer dipercaya dapat mencapai tingkat akurasi yang tidak bisa dicapai oleh sistem nonkomputer, potensi ini selalu ada meskipun tidak selalu tercapai; c) Hak atas kepemilikan. Ini berhubungan dengan hak milik intelektual, umumnya dalam bentuk program-program computer yang dengan mudahnya dilakukan penggandaan atau disalin secara ilegal. Ini bisa dituntut di pengadilan; d) Hak atas akses. Informasi memiliki nilai, dimana setiap kali kita akan mengaksesnya harus melakukan account atau izin pada pihak yang memiliki informasi tersebut. Sebagai contoh kita dapat membaca data-data penelitian atau buku-buku online di Internet yang harus bayar untuk dapat mengaksesnya. E. KEBUTUHAN AKAN BUDAYA ETIKA Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cash Penney pada JCPenney Colonel John Patterson di National Cash Register, atau Thomas J. Watson, Sr. di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini CEO perusahaab seperti FedEX, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang penting pada organisasinya sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO- nya. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen tingkat atas harus memimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya etika (ethics culture).
- 9. Bagaimana Budaya Etika Diterapkan Tugas dari manajeman tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi, dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencari implementasi ini melalui tiga tingkat, dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dank ode perusahaan yang telah disesuaikan. Kredo Perusahaan (Corporate credo) adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik didalammaupun diluar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Program Etika (ethics program) adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang di desain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Selama sesi ini perhatian cukup besar ditujukan untuk masalah etika. Kode Perusahaan Yang Disesuaikan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industry atau profesi tertentu. Di bab yang akan datang akan dipelajari kode etik untuk profesi system informasi. Meletakkan Kredo, Program, dan Kode pada Tempatnya Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan.
- 10. F. MENERAPKAN ETIKA DALAM TEKNOLOGI INFORMASI Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Kode Etik Association for Computing Machinery (ACM) yang didirikan pada tahun 1947, adalah sebuah organisasi komputer professional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku professional (Code of Ethics and Professional Practice) yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, Kode Etik dan Praktik Profesional Rekayasa Peranti Lunak (Software Engineering Code of Ethics and Professional Parctice) dinuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Kode Etik dan Perilaku Profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan “keharusan”, yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi empat bagian. Masing-masing keharusan ditulis dengan sebuah narasi singkat. 1. Keharusan Moral Umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral (member kontribusi kepada masyarakat; menghindari bahaya; berlaku jujur, dapat dipercaya, dan adil) dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hokum (hak milik, hak cipta, privasi, dan kerahasiaan). 2. Tanggung Jawab Profesional yang Lebih Spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja professional. Isu moral seperti berlaku jujur dalam melakukan evaluasi dan menghargai komitmen dibahas disini. Isu hokum dan tanggung jawab sosial untuk berkontribusi terhadap pemahaman umum mengenai computer juga dibahas. 3. Keharusan Kepemimpinan Organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya computer, menstimulasi orang lain di
- 11. organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain di dalam organisasi mendapatkan manfaat dari computer, serta melindungi kepentingan para pengguna. 4. Kepatuhan terhadap Kode Etik. Di sini, anggota ACM harus mengindikasi dukungan untuk kode etik. Kode ACM membahas lima dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan computer - moral, hukum, kinerja professional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal. Tabel 10.1 mengilustrasikan bagaimana lima wilayah ini dibahas oleh tiga bagian utama. Meskipun kode ACM ditujukan untuk pengarahan para anggota ACM, kode ini memberikan panduan yang baik untuk semua professional computer. Kode Etik dan Praktik Profesional Rekayasa Peranti Lunak Kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada system informasi dan terdiri atas ekspektasi di delapan hal penting: 1. Masyarakat 2. Kien dan atasan 3. Produk 4. Penilaian 5. Manajemen 6. Profesi 7. Kolega 8. Diri Sendiri Lima dari hal diatas berkaitan dengan tanggung jawab dimana ahli tersebut menjadi bagian (Masyarakat, Klien dan Atasan, Manajemen, Profesi dan Kolega). Dua hal (Produk dan Penilaian) berkaitan dengan kinerja professional, dan satu hal (Diri sendiri) mengacu pada peningkatan diri sendiri. KODE ETIK
- 12. Ada empat asosiasi profesional komputer AS telah membuat kode etik sebagai panduan bagi para anggotanya, yaitu : a) Kode etik ACM (Association for Computing Machinery - 1947) Kode perilaku profesionalnya menyatakan bahwa seorang anggota ACM selalu bertindak dengan integritas, berusaha meningkatkan kemampuannya serta kemampuan dan prestise profesinya, bertanggung jawab atas pekerjaannya, bertindak dengan tanggung jawa profesional, dan menggunakan pengetahuan dan keahlian khususnya untuk kesejahteraan umat manusia. b) Kode etik DPMA (Data Processing Management Association – 1951) Misi dari DPMA adalah menjunjung manajemen informasi yang efektif dan bertanggung jawab untuk kebaikan para anggotanya, para pemberi kerja, dan masyarakat bisnis. Kode etik DPMA terdiri dari standar prilaku yang menguraikan kewajiban manajer pengolahan data pada manajemen perusahaan, rekan anggota DPMA dan profesi, masyarakat dan pemberi kerja. c) Kode etik ICCP (Institute for Certification of Komputer Professionals – 1973) Maksud dari ICCP adalah memberi sertifikasi kepada para profesional komputer, yang meliputi certified computer programmer (CCP), certified in data processing (CDP). Hal tersebut harus ditempuh dengan ujian dan harus setuju dengan kode etik ICCP. Kode etik ICCP ada yang bersifat permanen dan dapat diperbaharui secara berkala. Kode etik ICCP yang menyatakan bahwa para anggotanya bertanggung pada pprofesi, pemberi kerja dan kliennya. Bile terjadi pelanggaran maka dapat mengakibatkan sertifikasinya dicabut. d) Kode etik ITAA (Information Technology Association America – 1961) ITAA merupakan suatu asosiasi bagi organisasi-organisasi yang memasarkan perangkat lunak dan jasa yang berkaitan dengan komputer. Kode etik ITAA terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mengatur penilaian, komunikasi, dan kualitas jasa dengan klien. Perusahaan dan pegawai diharapkan menegakkan integritas profesional industri komputer.
- 13. Pendidikan Etika Komputer Program edukasi formal dalam etika computer tersedia dari beragam sumber – mata kuliah di perguruan tinggi, program professional, dan program edukasi swasta. Ø Mata Kuliah di Perguruan Tinggi. Di awal pendiriannya, ACM merancang suatu model kurikulum computer yang menentukan berbagai mata kuliah computer yang harus ditawarkan institusi pendidikan. Ø Program Profesional. Asosiasi Manajemen Amerika (American Management Association) menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini, seperti etika. Ø Program Edukasi Swasta. LRN*, Leagal Knowledge Company, menawarkan modul mata kuliah berbasis Web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Mata kuliah perguruan tinggi memungkinkan para mahasiswa untuk bersiap-siap mengatasi permasalahan etika ketika mereka memasuki industry, dan program professional dan swasta memungkinkan manajer dan karyawan di setiap tingkatan untuk menjaga kesadaran beretika serta komitmen mereka seiring dengan perubahan tuntutan sosial. G. Cara CIO Dapat Mencapai Praktek yang Etis dalam Jasa Informasi Chief Information Officer (CIO) adalah nama pekerjaan umum yang diberikan kepada orang di suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas teknologi informasi dan sistem komputer perusahaan tersebut. Dalambidang teknologi dan informasi, peran CIO sangatlah penting, dilihat sebagai kunci dalam menyusun dan memformulasikan sasaran-sasaran yang strategis. Dalam banyak perusahaan, CIO melapor langsung kepada Chief Excecutive Director (CEO). Etika dan CIO Perilaku CIO dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor–faktor tersebut ada dalam hierarki, yang memberikan pengaruh terbesar adalah hukum, diikuti oleh budaya etika perurasahaan dan
- 14. kode etik profesional. Di bawah terdapat tekanan sosial yang dapat berasal dari orang atau kelompok di luar perusahaan, dan tekanan pribadi, yang mungkin berasal dari dalam perusahaan. Persepsi Etika CIO Seberapa baik etika CIO bertahan pada pengaruh–pengaruh ini? Suatu indikasi yang baik datang dari penelitian yang dibuat oleh dua profesor University of Mississippi, Scout J. Vitell dan Donald L. Davis. Mereka mengumpulkan data dari 61 profesional SIM, mulai dari programer hingga manajer SIM. Data penelitian ini menggambarkan bagaimana etika mempengaruhi kinerja manajer, sesuai persepsi manajer dan bawahannya. Memanfaatka kesempatan untuk bertindak tidak etis, menunjukkan bahwa disejumlah perusahaan terdapat kesempatan bagi CIO untuk berperilaku tidak etis. Namun ada perasaan kuat bahwa CIO tidak bertindak tidak etis. Ini berarti bahwa banyak CIO tidak bertindak tidak etis bahkan saat kesempatan itu ada. Angka–angka dari tabel ini dan juga tidak selalu berjumlah 100% karena berbagai alasan, termasuk data hilang dan pembulatan. Etika membuahkan sukses, menghubungkan etika dengan keberhasilan, ini menunjukkan bahwa para CIO yang berhasil berperilaku etis, dan untuk sukses seseorang tidak perlu mengkompromikan etikanya. Ini juga menunjukkan bahwa manajer yang berhasil tidak menyembunyikan informasi, menjelekkan saingan, mencari kambing hitam, atau mengambil pujian yang bukan haknya. Jawaban–jawaban ini menunjukkan bahwa CIO dan manajer lain menciptakan budaya etika. Perusahaan dan manajer memiliki tanggung jawab sosial, menunjukkan bahwa manajer sering harus mendahulukan tanggung jawab mereka pada masyarakat daripada tanggungjawab mereka pada perusahaan, dan baik perusahaan maupun manajer memiliki tanggung jawab sosial yang melebihi tanggung jawab pada pemegang saham. Perusahaan dan manajer keyakinan etika mereka dengan tindakan, para spesialis informasi yakin bahwa manajemen puncak pada perusahaan mereka telah menyatakan tidak mentolelir perilaku tidak etis dan akan mengambil tindakan terhadap yang melanggar standar tersebut.
- 15. Dengan menggunakan penelitian Vitell Davis sebagai dasar. Kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat etika yang mendukung di banyak perusahaan dan CIO nya tampak sebagai teladan yang baik. H. RENCANA TINDAKAN UNTUK MENCAPAI OPERASI KOMPUTER YANG ETIS Donn Parker dari SRI International menyarankan agar CIO mengikuti rencana sepuluh langkah dalam mengelompokkan perilaku dan menekankan standar etika dalam perusahaan, yaitu : 1. Formulasikan kode perilaku 2. Tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah-masalah seperti penggunaan jasa komputer untuk pribadi dan hak milik atas program dan data komputer 3. Jelaskan sanksi yang akan diambil thd pelanggar, seperti teguran, penghentian dan tuntutan 4. Kenali perilaku etis 5. Fokuskan perhatian pada etika melalui program-program seperti pelatihan dan bacaan yang diisyaratkan 6. Promosikan UU kejahatan komputer dengan memberikan infoemasikan kepada karyawan 7. Simpan suatu catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakannya, dam kurangi godaan untuk melanggar dengan program-program seperti audit etika. 8. Dorong penggunaan program-program rehabilitasi yang memperlakukan pelanggar etika dengan cara yang sama seperti perusahaan mempedulikan pemulihan bagi alkoholik 9. Dorong partisipasi dalam perkumpulan informasi 10. Berikan contoh. Secara khusus para karyawan harus : 1. Melakukan semua kegiatan tanpa kecurangan. Hal ini mencakup pencurian atau penyalahgunaan uang, peralatan, pasokan, dokumentasi, program komputer, atau waktu komputer.
- 16. 2. Menghindari segala tindakan yang mengkompromikan integritas mereka. Misalnya pemalsuan catatan dan dokumen, modifikasi program dan file produksi tanpa ijin, bersaing bisnis dengan organisasi, atau terlibat dalam perilaku yang mungkin mempengaruhi perusahaan atau reputasinya. Para karyawan tidak boleh menerima hadiah dari pemasok, agen dan pihak- pihak seperti itu. 3. Menghindari segala tindakan yang mungkin menciptakan situasi berbahaya. Termasuk membawa senjata tersembunyi di tempat kerja, mencederai orang lain atau mengabaikan standar keselamatan dan keamanan. 4. Tidak menggunakan alkhohol atau obat terlarang saat bekerja dan tidak bekerja di bawah pengaruh alkhohol atau obat terlarang atau kondisi lain yang tidak bugar untuk bekerja. 5. Memelihara hubungan yang sopan dan profesional dengan para pemakai, rekan kerja dan penyelia. Tugas pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan permintaan supervisor dan manajemen serta harus sesuai dengan standar keamanan bekerja. Setiap penemuan pelanggaran perilaku atau keamanan harus segera dilaporkan. 6. Berpegang pada peraturan kerja dan kebijakan pengupahan lain. 7. Melindungi kerahasiaan atau informasi yang peka mengenai posisi persaingan perusahaan, rahasia dagang atau aktiva. 8. Melakukan praktek bisnis yang sehat dalam mengelola sumber daya perusahaan seperti sumber daya manusia, penggunaan komputer, atau jasa luar. I. Undang-undang Komputer di Indonesia Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Pengenalan teknologi komputer menjadi kurikulum wajib di sekolah-sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA sederajat). Pelajar, mahasiswa dan karyawan dituntut untuk bisa mengoperasikan program-program komputer dasar seperti Microsoft Office. Tingginya penggunaan komputer di Indonesia memicu pelanggaran- pelanggaran dalam penggunaan internet. Survei Business Software Alliance (BSA) tahun 2001
- 17. menempatkan Indonesia di urutan ketiga sebagai negara dengan kasus pembajakan terbesar di dunia setelah Vietnam dan China. Besarnya tingkat pembajakan di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia semakin gencar menindak pelaku kejahatan komputer berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 (penyempurnaan dari UUHC No. 6 Tahun 1982 dan UUHC No. 12 Tahun 1997). Upaya ini dilakukan oleh pemerintah RI untuk melindungi hasil karya orang lain dan menegakkan etika dalam penggunaan komputer di Indonesia. Berikut dibawah ini adalah beberapa pasal dari Undang-Undang Hak Cipta No 19 Tahun 2002 yang berhubungan dengan perlindungan terhadap program-program komputer : Pasal 1 ayat 8 tentang definisi program komputer Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam suatu bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi- instruksi tersebut. Pasal 2 ayat 2 tentang pemegang hak cipta atas program komputer Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuaanya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pasal 12 ayat 1 a Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup : buku, Program Komputer, pamphlet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Pasal 15 ayat 1 g
- 18. Pasal ini menyatakan bahwa pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 30 ayat 1 Bahwa masa berlaku hak ciptaan program komputer adalah 50 tahun sejak ciptaan tersebut diumumkan. Pasal 72 ayat 3 Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah J. Paten Peranti Lunak Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Program komputer sebagai hasil pemikiran intelektual dari pembuat program adalah diakui sebagai suatu Karya Cipta, yaitu karya dari perwujudan cipta, rasa dan karsanya. Hal inilah yan dilindungi oleh hukum. Obyek perlindungan sebuah rogram komputer adalah serangkaian kode yang mengisi instruksi. Instruksi-instruksi dan bahasa yang tertulis ini dirancang untuk mengatur microprocessor agar dapat melakukan tugas-tugas sederhana yang dikehendaki secara tahap demi tahap serta untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Dan di dalam instruksi inilah terlihat ekspresi dari si pembuat program atau pencipta. Perlindungan yang layak yang diberikan oleh hukum terhadap program komputer ini adalah perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pemberian perlindungan hak kekayaan intelektual ini dimaksudkan untuk melindungi inovasi di dalam program komputer tersebut.
- 19. Undang-undang hak cipta pertama kali di Indonesia, yaitu UU No. 6 Tahun 1982, yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 7 Tahun 1987, dan kemudian disempurnakan lagi menjadi UU No. 12 Tahun 1997. Pada tahun 2002, Pemerintah kembali mengeluarkan Undang – Undang Hak Cipta, yaitu UU No. 19 Tahun 2002, dengan penambahan Hak Cipta tentang perangkat lunak. Pasal yang mengatur hak cipta atas perangkat lunak tersebut adalah pasal 15 e yang berbunyi sebagai berikut: “Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;” tidak melanggar undang-undang. Pasal 72 ayat 3 UU Hak Cipta berbunyi, “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk menggunakan program komputer secara tidak sah. Hak cipta untuk program komputer biasanya hanya berlaku untuk jangka waktu 50 tahun. Setelah masa waktu itu berakhir, biasanya ciptaan menjadi milik umum. Biasanya, pemilik hak cipta kembali memperbaharui hak cipta dari produknya dengan melakukan revisi dan mendaftarkan kembali ke lembaga Hak Cipta. Dengan diberlakukannya Undang-undang hak cipta tersebut, berarti masyarakat Indonesia yang merupakan bagian dari konsumen perangkat lunak tertentu, dengan sendirinya terikat secara hukum untuk mematuhi Undang-undang tersebut. Segala bentuk pelanggaran terhadap undang-undang yang melindungi program-program tersebut akan dikenakan sanksi pidana atau denda. K. Isu Seputar Etika Komputer Lahirnya etika komputer sebagai sebuah disiplin ilmu baru dalam bidang teknologi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan-permasalahan seputar penggunaan komputer yang
- 20. meliputi kejahatan komputer, netiket, e-commerce, pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelekstual) dan tanggung jawab profesi. a. Kejahatan Komputer Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi Denial of Services (melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer), penyebaran virus, spam, carding (pencurian melalui internet) dan lain-lain. b. Netiket Internet merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet yaitu netiket. Netiket merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiket ditetapkan oleh IETF (The Internet Engineering Task Force), sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. c. E-commerce Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisiekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan Uncitral Model Law on Electronic Commerce1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. d. Pelanggaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)
- 21. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran HAKI seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal dan pengunduhan ilegal. e. Tanggung Jawab Profesi Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desainer grafis dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. L. Relevansi Etika dan Teknologi Teknologi adalah segala sesuatu yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaannya. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi dapat disajikan melalui hubungan jarak jauh dan mereka yang ingin mengadakan transaksi tidak harus bertemu muka, akan tetapi cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi, harus tetap memiliki peraturan, etika dan sopan santun yang harus dipahami. Maka dari itu, seseorang harus berhati-hati dalam menulis di blog, mengirimkan suatu pesan dari email atau mengirimkan gambar, video tanpa memperhatikan etika, cara orang berkomunikasi, by email or by surat, membawa perubahan signifikan, dalam sapaan/tutur kata. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam teknologi informasi adalah sebagai berikut : - Bahwa pengguna teknologi informasi berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda. - Pengguna teknologi informasi merupakan orang–orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi.
- 22. - Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam kemajuan teknologi informasi memungkinkan seseorang untuk bertindak etis seperti misalnya ada juga pengguna yang suka iseng dengan melakukan hal–hal yang tidak seharusnya dilakukan. - Harus diperhatikan bahwa pengguna teknologi informasi akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya “penghuni” baru. Berikut di bawah ini adalah beberapa hal yang merupakan tantangan pelaksanaan etika dalam dunia usaha bisnis teknologi informasi seiring dengan perubahan dan perkembangan yang sering kali terjadi secara revolusioner : - Tantangan inovasi dan perubahan yang cepat. Mengingat perubahan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi, sering kali perubahan yang terjadi memberikan “tekanan” bagi masyarakat atau perusahaan untuk mengikuti perubahan tersebut. - Tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Globalisasi menciptakan apa yang disebut lingkungan verikal di mana setiap perusahaan diibaratkan sebagai pemain yang harus bertanding di atas tanah yang terus bergoyang. - Tantangan pergaulan internasional. Sering terjadi bahwa perusahaan internasional mengambil tindakan yang tak dapat diterima secara lokal di suatu negara. - Tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cepat, memberikan tantangan penegakan nilai – nilai etika dan moral setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. - Tantangan pengembangan sumber daya manusia sebuah institusi bisnis, tidak hanya memiliki uang untuk kepentingan bisnis, tetapi juga sumber daya manusia yang berguna bagi pengembangan bisnis tersebut. Studi Kasus tentang Pelanggaran Kode Etik oleh Media Online Jurnalisme adalah kegiatan yang berhubungan dengan proses mencari, mengolah, dan menyiarkan informasi kepada khalayak dan disebarkan melalui media massa baik cetak maupun elektronik (Nurudin, 2009: 9). Penemuan World Web Wide (WWW) membuat revolusi besar-
- 23. besaran di bidang jurnalisme dengan munculnya online journalism. Revolusi yang dibicarakan berkaitan dengan kecepatan penyebaran pesannya. Khalayak dapat mengakses dengan mudah informasi di seluruh dunia hanya dengan menggunakan internet. Sementara jika untuk media harian, kita harus menunggu beberapa jam atau hari berikutnya untuk mendapatkan informasi tersebut. Tidak hanya untuk mendapatkan informasi, jurnalisme online juga digunakan untuk mencari informasi yang terjadi beberapa tahun yang silam. Hanya dengan mengetikkan kata kunci dari potongan informasi tersebut, kita dapat melihat semua berita yang memiliki hubugan dengan informasi itu. Namun, semakin berkembangnya media online membuat jurnalis melupakan beberapa hal yang penting dalam membuat berita. Nilai berita merupakan salah satu unsur yang tidak boleh dilupakan oleh semua jurnalis. Objektivitas, faktual, melakukan verifikasi data, dan kredibiltas sumber adalah bagian dari nilai berita yang harus selalu diperhatikan. Sebelum media online berkembang dengan pesat, pihak media cetak sangat memperhatikan dan memegang teguh nilai berita ini. Namun, hal tersebut hanya omongan belaka. Media hanya memikirkan siapa yang paling cepat mempublikasikan berita tanpa mempedulikan faktualitas berita. Media siber atau sering disebut media online sendiri memiliki pedoman dalam memberitakan berita. Pedoman ini hampir sama dengan kode etik jurnalisme, namun tidak berarti dengan dibuat nya pedoman ini tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi. Kasus yang melanggar kode etik dan juga pedoman tersebut adalah pemberitaan yang dilakukan Merdeka.com, Saham PT Krakatau Steel, dan juga kasus wartawaman yang kecipratan dana APBD Propinsi. “Merdeka.com – Dua mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) tewas saat tawuran fakultas teknik melawan fakultas bahasa dan seni. Ratusan anak Fakultas Teknik menyerang Fakultas Bahasa dan Desain. Setelah memukul mundur mahasiswa bahasa, anak-anak fakultas teknik membakar fasilitas kampus. Pantauan merdeka.com, Kamis (11/10), mereka merusak ruang kuliah. Kaca dan pintu dilempari hingga rusak. Tak cuma itu, tempat pegelaran anak bahasa dan kantin pun dibakar.Peristiwa ini terjadi pukul 14.00 WITA tadi. dua kubu membawa
- 24. aneka senjata tajam, dari mulai pedang hingga busur dan anak panah.Penyebab tawuran ini sebenarnya sepele. Cuma karena senggolan motor.”Sebelum bentrok, ada dua mahasiswa parkir motor. Mungkin karena terlalu maju ada senggolan motor,” kata seorang dosen yang enggan disebut namanya, Kamis (11/10). Korban luka dibawa ke RS Haji Makassar. Di tempat itu, kedua pihak yang menengok teman-teman mereka, kembali terlibat tawuran. “ Pelanggaran kode etik juga banyak dikarenakan keegosian jurnalis sendiri. Pelanggaran ini berupa penyalahgunaan profesi serta pemanfataan jaringan yang dimiliki sejumlah wartawan peliput di Bursa Efek Indonesia. Wartawan tidak hanya meliput kegiatan di Bursa Efek Indonesia melainkan juga berusaha terlibat dalam proses jual beli saham untuk kepentingan pribadi. Hal ini bertentangan dengan pasal 6 Kode Etik Jurnalistik. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa wartawan Indoensia tidak menyalahgunaka profesi dan tidak menerima suap. Empat media besar Indonesia seperti Kompas, Seputar Indonesia, Metro TV serta Detik.com adalah perusahaan yang wartawannya terlibat dalam kasus ini. Empat media ini mengaku telah memberikan sanksi tegas kepada wartawannya dengan memberhentikan wartawan tersebut. Lain halnya dengan kasus wartawan yang kecipratan dan APBD Provinsi. “Wartawan peliput kegiatan Humas Pemerintah Provinsi juga kecipratan anggaran daerah. Biro Humas dan Protokol Pemprov Sulawesi Selatan mengusulkan anggaran untuk jasa peliputan kegiatan Pemprov Sulawesi Selatan yang cukup besar. Dalam rinciannya, anggaran itu ditujukan ke beberapa media tertentu. Anggaran terbesar dialokasikan untuk jasa atau upah peliput dan publikasi. Angkanya mencapai Rp 240 juta selama 12 bulan. Tidak jelas kepada siapa dana itu akan diberikan. Dalam draft APBD, mereka hanya mencantum demikian. Selain itu, ada pula anggaran khusus untuk jasa liputan TVRI Sulawesi Selatan sebesar Rp 120 juta, jasa/upah petugas TVRI Sulawesi Selatan Rp 90 juta, jasa liputan Fajar Tv Rp 60 juta, serta jasa publikasi dan dokumentasi dalam rangka 17 Agustus yang mencapai Rp 45 juta untuk tiga stasiun lokal.” Hasil Analisis Kasus yang diberitakan oleh Merdeka.com ini tidak hanya melanggar pedoman pemberitaan media siber, melainkan Merdeka.com juga melanggar beberapa kode etik jurnalisme.
- 25. Pelanggaran tersebut antara lain melanggar pasal 1 yang berbunyi, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Berita yang diterbitkan oleh media online Merdeka.com tidak menghasilkan berita yang akurat karena didalam berita tersebut terdapat beberapa informasi yang salah, didalam berita tersebut dikatakan bahwa “tawuran fakultas teknik melawan fakultas bahasa dan seni” padahal kenyataanya tawuran tesebut melibatkan fakultas teknik melawan fakultas seni dan desain. Kesalahan tersebut juga terlihat pada penggunaan nama fakultas seperti “fakultas bahasa dan seni”, “Fakultas Bahasa dan Desain” padahal di Univesitas Negeri Makassar tidak ada nama fakultas yang seperti itu, yang ada adalah Fakultas Bahasa dan Sastra serta Fakultas Seni dan Desain. Pasal 2 yang berbunyi, Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Foto yang ditampilkan dalam berita tersebut bukan merupakan kebakaran yang terjadi di Universitas Negeri Makassar melainkan kebakaran yang terjadi di tempat lain. Pasal 3 yang berbunyi, Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Meedeka.com tidak melakukan check dan recheck tentang kebenaran informasi yang di beritakan, hal itu terbukti dari adanya kesalahan informasi yang dimuat pada berita seperti pihak yang telibat dalam tawuran dan penggunaan nama yang salah. Pelanggaran pasal 6 dalam kode etik jurnalistik juga terjadi dalam kasus ini. Dimana isi dari pasal 6 kode etik jurnalistik adalah wartawan menghormati dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) kehidupan pribadi, kecuali menyangkut kepentingan umum. Sedangkan dalam hal ini pemerintah provinsi Sulawesi Selatan seolah tidak menghargai profesionalitas yang harus dilakukan para wartawan Indonesia. Dilihat dari perkembangannya, tidak ada lagi wartawan yang diberi gaji oleh pihak pemerintah. Mereka meliput berdasarkan tugas dari media masing-masing dan media tersebutlah yang meberikan gaji terhadap jerih payah mereka. Diharapkan media bisa memperbaiki kinerja dan juga kembali
- 26. memegang teguh kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media siber. Penjabaran ini juga bertujuan agar masyarakat menjadi lebih peka terhadap pemberitaan yang dilakukan media. Masyarakat perlu merasa skeptis dan melakukan verifikasi dengan melihat media yang berbeda. Daftar Pustaka Putra, Yananto Mihadi. (2018). Modul Kuliah Sistem Informasi Manajemen: Implementasi Sistem Informasi. FEB - Universitas Mercu Buana: Jakarta.)
- 27. Putri, Erna. 2015. Implikasi etis dari tekhnologi informasi. http://ernaparj.blogspot.com/2015/06/implikasi-etis-dari-teknologi-informasi.html . Diakses pada 29 juni 2015. Atih, Ani. 2013. IMPLIKASI ETIS DARI TEKNOLOGI INFORMASI. http://aniatih.blogspot.com/2013/05/impli kasi-etis-dari-teknologi-informasi.html .Diakses pada tanggal 11 Mei 2013. Kelompokdelapan178. 2014. IMPLIKASI ETIS DARI TEKNOLOGI INFORMASI . https://kelompok8offi.wordpress.com/ . diakses pada 16 maret 2014. Forumkuliah. 2009. IMPLIKASI ETIS DARI TEKNOLOGI INFORMASI. https://forumkuliah.wordpress.com/2009/01/23/implikasi-etis-dari-teknologi-informasi/ . Diakses pada 23 Januari 2009. Wati, Megaria. 2012. Undang-Undang Hak Cipta. https://megariaw.wordpress.com/2012/12/06/undang-undang-hak-cipta/. Diakses Pada Tanggal 6 Desember 2012 Vendania. 2015. Implikasi Etis Informasi Sistem Manajemen Publik. http://blog.ub.ac.id/vendania/2015/01/08/makalah-kelompok-5-implikasi-etis-informasi- sistem-manajemen-publik/ . diakses pada 8 januari 2015.