Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Download as PPTX, PDF8 likes6,779 views
Dokumen ini menjelaskan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa (BPD) sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005. Kepala desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dengan wewenang tertentu, sedangkan BPD berperan dalam pengawasan dan penetapan peraturan desa. Selain itu, terdapat kedudukan dan fungsi sekretaris desa serta unsur-unsur lainnya yang mendukung pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
- 1. Unggul Sagena – Subdit Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan – Dit PEKP – Ditjen PKP – Kementerian Desa PDTT “TUGAS/FUNGSI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BPD”
- 2. Tugas/Fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD • Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan secara tegas susunan organisasi pemerintahan desa, yakni: Pemerintahan Desa terdiri atas: Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). • Selanjutnya, Pemerintah Desa meliputi: Kepala Desa dan Perangkat Desa. • Sedangkan Perangkat Desa terdiri atas: Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- 3. Yang Dimaksud dengan Perangkat Desa : A. Sekretariat Desa: disebut urusan yang terdiri atas: B. Pelaksana Teknis Lapangan disebut Pamong, yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan. C. Unsur Kewilayahan: disebut Dusun yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan masyarakat setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Urusan Pemerintahan Kepala Urusan Pembangunan Kepala Urusan Umum
- 4. Kedudukan, Fungsi, Tugas Kepala Desa • Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah di desa, yang berada langsung di bawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. • Kepala Desa mempunyai fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. • Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas- tugas lain yang dilimpahkan kepada desa.
- 5. Dalam Melaksanakan Tugas, Kepala Desa Mempunyai Wewenang : • Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; • Mengajukan rancangan Peraturan Desa; • Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; • Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; • Membina kehidupan masyarakat desa; • Membina perekonomian desa; • Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; • Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapatmenunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perudang-undangan.
- 6. Dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai Kewajiban : • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; • Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; • Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan; • Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik • Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; • Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; • Mendamaikan perselisihamn masyarakat di desa • Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; • Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; • Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; serta • Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- 7. 7 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 ()satu) tahun dalam musyawarah BPD Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui camat dan kepada BPD. Selain kewajiban dimaksud, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk : • memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, • memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD • menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.
- 8. Kedudukan Sekretaris Desa • Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa. • Sekretaris Desa mempunyai tugas mengkoordinir dan menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.
- 9. 9 • Pelaksana urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan Pelaksana urusan administrasi keuangan; • Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; serta Pelaksana tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan. • Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Pemerintahan Fungsi Sekretaris Desa
- 10. Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretaiat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa TUGAS • Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pemerintahan desa. • Membantu sekretaris desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan • ketertiban masyarakat; • Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pemerintahan desa; • Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat; dan • Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun Pelaksana kegiatan pemerintahan desa; Pelaksana kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; Pelaksana tugas- tugas pemerintahan yang dilimpahkan Kepala Desa dan Pelaksana kegiatan perencanaan pemerintahan desa. FUNGSI
- 11. Kepala Urusan Pembangunan - berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa Pelaksana kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa; Pelaksana kegiatan dalam rangka membina perekonomian desa dan inventarisasi potansi desa; Pelaksana tugas- tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa; dan Pelaksana kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat desa TUGAS • Membantu Kepala Desa di bidang teknis dan administratif pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat desa • Membantu membina perekonomian desa • Mengajukan pertimbangan kepada kepala desa baik menyangkut rancangan peraturan desa maupun hal-hal yang bertalian dengan pembangunan desa; • Penggalian dan pemanfaatan potensi desa. FUNGSI
- 12. Kepala Urusan Umum - berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa; Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di desa; dan Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya desa. TUGAS • Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa; • Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum; • Memelihara dan melestarikan asset-aset pemerintah; • Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan • Membina dan melayani administrasi kependudukan; dan • Membina dan melayani perizinan. FUNGSI
- 13. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu pelaksanaan tugas kepala desa di wilayah kerjanya dan bertanggung jawab kepada kepala desa. desa Tugas Kepala Dusun menjalankan kebijakan dan kegiatan kepala desa bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya. FUNGSI •pelaksana kegiatan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya; •pelaksana peraturan desa di wilayah kerjanya; dan •pelaksana kebijakan kepala desa
- 14. Pamong Desa berkedudukan sebagai unsur teknis lapangan untuk membantu kepala desa yang bertugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan Fungsi Pamong Desa : • Pelaksana kegiatan sesuai bidang tugasnya di lapangan • Pelaksana keputusan desa sesuai bidang tugasnya di lapangan; dan • Pelaksana kebijakan kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya di lapangan.
- 15. Anggota BPD Mengajukan rancangan peraturan desa Mengajukan pertanyaan Menyampaikan usul dan pendapat; Memilih dan dipilih Memperoleh tunjangan KEWAJIBAN • Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; • Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; • Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesai; • Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; • Memproses pemilihan kepala desa; • Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; • Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan • Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. HAK
- 16. Anggota BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa WEWENANG • Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; • Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; • Membentuk panitia pemilihan kepala desa; • Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; • dan Menyusun tata tertib BPD. FUNGSI
- 17. Kemitraan Konsultattif Koordinatif Artinya Kepala Desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip kerja sama yang harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa artinya bahwa kepala desa dan BPD senantiasa mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan. artinya bahwa kepala desa dan BPD selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan Anggota BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa Hubungan Kerja BPD dengan Pemerintah Desa
- 18. Terimakasih!