Uas kewarganegaraan
Download as DOCX, PDF0 likes429 views
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan, peran warga negara Indonesia dalam membela negara, cara menyelesaikan konflik antar suku, dan pelanggaran HAM di Indonesia. Dokumen tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam membela dan memajukan negara, serta menyelesaikan konflik antar suku dapat dilakukan melalui dialog, penciptaan keamanan, dan penggunaan nilai-
Uas kewarganegaraan
- 1. Kewarganegaraan RIZKY IDRUS SETIADI 2012245011 1. Siapa aku sebagai warga Negara Indonesia dan peranan dalam membela Negara Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Atau bisa diartikan sebagai satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa bagi ketertiban sosial. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh, warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda), setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya, kita sebagai warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia dan setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Saya sebagai warga Negara Indonesia berperan untuk Ikut berpartisipasi untuk mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan publik oleh para pejabat atau lembaga–lembaga Negara, Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, Berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, Memberikan bantuan sosial, memberikan rehabilitasi sosial, mela- kukan pembinaan kepada fakir miskin, Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa, Menciptakan kerukunan umat beragama, Ikut serta memajukan pendidikan nasional, Merubah budaya negatif yang dapat menghambat kemajuan bangsa, Memelihara nilai–nilai positif (hidup rukun, gotong royong, dll), Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, Menjaga keselamatan bangsa dari segala macam ancaman. Hak dan kewajiban warga negara, terutama kesadaran bela negara akan terwujud dalam sikap dan perilakunya bila kita dapat merasakan bahwa konsepsi demokrasi dan hak asasi manusia sungguh–sungguh merupakan sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupannya sehari–hari. Pembelaan negara adalah tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warganegara Indonesia, upaya pembelaan dilandasi oleh kecintaan pada tanah tumpah darah yakni wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Disamping itu pula pembelaan negara juga didasari oleh kesadaran berbangsa dan bernegara, dengan meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta UUD 1945 sebagai pijakan konstitusi negara. Wujud dari upaya bela negara adalah kesiapan dan kerelaan warganegara untuk berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah Nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
- 2. Kewarganegaraan RIZKY IDRUS SETIADI 2012245011 2. Dalam pendapatmu bagaimana cara pemecahannya konflik antar suku Perbedaan ras dan agama memperlebar jurang permusuhan antar bangsa. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Contoh di wilayah Indonesia, antara Suku Aceh dan Suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh yang beragama Islam dan Suku Batak yang beragama Kristen; kedua suku itu hampir selalu hidup dalam ketegangan, bahkan dalam konflik fisik (sering terjadi), yang merugikan ketentraman dan keamanan. Di beberapa tempat yang terjadi kerusuhan seperti: Situbondo, Tasikmalaya, dan Rengasdengklok, massa yang mengamuk adalah penduduk setempat dari Suku Madura di Jawa Timur, dan Suku Sunda di Jawa Barat. Sedangkan yang menjadi korban keganasan massa adalah kelompok pendatang yang umumnya dari Suku non Jawa dan dari Suku Tionghoa. Jadi, nampaknya perbedaan suku dan ras disertai perbedaan agama ikut memicu terjadinya konflik. Dari berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, cara pemecahannya konflik antar suku bisa kita lakukan dengan beberapa langkah berikut: Melaksanakan serangkaian pertemuan, dialog, dan tatap muka yang melibatkan tokoh- tokoh agama dan adat serta segenap instansi pemerintah untuk mencari kesepakatan. Menciptakan suasana dan meningkatkan keamanan melalui langkah-langkah: menghentikan dan mencegah terulangnya konflik, melakukan patrol intensif, menempatkan pos pengamanan di daerah rawan, pembersihan senjata dan amunisi illegal dan tindakan tegas terhadap individu atau kelompok yang melawan hukum. Memberikan santunan kepada para korban kerusuhan. Refungsionalisasi dan pembangunan baru sarana ekonomi dan transportasi. melakukan proses peradilan terhadap para pelaku yang bersalah dan bertanggung jawab dalam kerusuhan. Melakukan bimbingan kerohanian secara kontinu untuk memulihkan traumatik masyarakat akibat kerusuhan melalui berbagai lembaga dan kegiatan keagamaan, sosial dan remaja. Penyelesaian berdasarkan sumber konflik. Dalam model ini, untuk bisa penyelesaian konflik dituntut untuk terlebih dahulu diketahui sumber-sumber konflik: apakah konflik data, relasi, nilai, struktural, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah diketahui sumbernya, baru melangkah untuk menyelesaikan konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga menurut model ini, tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal. Sedangkan berdasarkan Boulding menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni : Menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur. 1. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik.
- 3. Kewarganegaraan RIZKY IDRUS SETIADI 2012245011 2. Menaklukkan pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. 3. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik. 4. Ketiga, model pluralisme budaya. Model pluralisme budaya, dapat membantu untuk melakukan resolusi konflik. Misalnya, individu atau kelompok diajak memberikan reaksi tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang baru masuk. Inilah yang kemudian disebut sebagai asimilasi budaya. Selain asimilasi, faktor yang bisa membuat kita menyelesaikan konflik adalah akomodasi. Dalam proses akomodasi, dua kelompok atau lebih yang mengalami konflik harus sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan penciptaan kepentingan bersama. Selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara di atas, harus diingat juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan (Kebijaksanan) tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi. Termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan- kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal (local wisdom). Di antara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang antara lain: dalihan natolu (Tapanuli), rumah betang (Kalimantan Tengah), menyama braya (Bali), saling Jot dan saling pelarangan (NTB), siro yo ingsun, ingsun yo siro (Jawa Timur), alon-alon asal kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), dan basusun sirih (Melayu/Sumatra). Tradisi dan kearifan lokal yang masih ada serta berlaku di masyarakat, berpotensi untuk dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai. Hal itu karena kearifan tradisi lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesamanya, lingkungan, dan Tuhan. Hal yang sangat tepat menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat. 3. Menurut pendapat kamu pelanggaran HAM di Indonesia apa sudah sampai pada titik yang paling kritis dan bagaimana menghadapinya Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Kemudian, perlu juga dilakukan
- 4. Kewarganegaraan RIZKY IDRUS SETIADI 2012245011 penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh. Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak. Selain hal-hal tersebut, perlu adanya social control (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai yang ditetapkan. Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan, antara lain, pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum. Mengingat bahwa dewasa ini bangsa Indonesia masih berada dalam masa transisi dari rezim otoriter dan represif ke rezim demokratis, namun menyadari masih lemahnya penguasaan masalah dan kesadaran bahwa penegakan HAM merupakan kewajiban seluruh bangsa tanpa kecuali, perlu diterapkan keadilan yang bersifat transisional, yang memungkinkan para korban pelanggaran HAM di masa lalu dapat memperoleh keadilannya secara realistis. Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu ada kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. 3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. 4. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.
- 5. Kewarganegaraan RIZKY IDRUS SETIADI 2012245011 HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM. 4. Bagaimana sebaliknya strategi politik nasional kedepannya Kemampuan pemerintah dalam memobilisasi dukungan masyarakat dianggap akan dapat membantu memenangkan pertarungan politik pemerintahan kedepan. Pemerintah harus mampu mengonsolidasikan dukungan masyarakat dalam rangka menggalang opini publik untuk mendukung kebijakannya, terutama kebijakan yang dianggap tidak populer, tetapi diperlukan pada masa pemerintahannya Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda, menyatakan, sebagai presiden terpilih, Jokowi akan menghadapi tantangan-tantangan pasca kemenangannya pasca pemilu presiden lalu, salah satu nya adalah mewujudkan janji-janji kampanye yang beliau dan tim suksesnya lontarkan kepada masyarakat. “Jokowi harus memiliki strategi jitu dalam menjalankan pemerintahan kedepannya. Komunikasi politik adalah elemen penting yang harus dibangun oleh Jokowi-JK, baik itu secara vertikal kepada masyarakat, dan komunikasi secara horizontal yakni kepada elit politik,” Dalam sistem presidensil, arsitektur kabinet dan parlemen adalah hak prerogatif presiden yang hendaknya berakar dan berangkat dari janji kampanye dan konstitusi. Jika Jokowi-JK ingin mengamankan citra, maka hal ini tentu saja tidak positif karena pernyataan mereka mengenai koalisi tanpa syarat telah menggema semenjak kampanye. Harus mengetahui betapa pentingnya pendidikan politik untuk di tanamkan pada semua warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran politik bangsa. Melalui pendidikan politik diharapkan akan lahir warga negara yang demokratis, patuh pada hukum sadar akan kebersamaan dan menghargai nilai kemanusiaa secara beradab. Membuat rakyat menjadi tahu atau sadar politik, lebih kreatif dalam partisipasi sosial politik di era pembangunan saat ini. Memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang politik baik sebagai suatu ilmu, sistem maupun proses kegiatan, membahas tentang definisi politik. Perlu meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan konfrehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis dan mengetahui betapa pentingnya pendidikan politik untuk di tanamkan pada semua warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran politik bangsa. Perlu adanya pembelajaran lebih dalam tentang materi- materi politik pada mata kuliah kewiraan pada kampus-kampus di Indonesia untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang politik baik sebagai suatu ilmu, sistem maupun proses kegiatan, membahas tentang definisi politik. Perlu adanya penelitian atau study banding kedepannya agar memperlengkap pengetahuan tentang politik di Indonesia.