Undang-undang Jasa Konstrukis dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- 1. UUJK & SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
- 2. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Tujuan Pembelajaran 1. Peserta memahami dasar hukum keselamatan konstruksi 2. Peserta memahami tahapan dalam pekerjaan konstruksi 3. Peserta memahami persyaratan keselamatan konstruksi 4. Peserta memahami penerapan SMKK dalam pekerjaan konstruksi 5. Peserta memahami komponen biaya didalam SMKK Kendala pelatihan online : Boring, Durasi singkat, Tidak interaktif Maka, NIATKAN dalam hati untuk belajar dan aktif didalam diskusi
- 3. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Outline • Istilah Umum di Sektor Konstruksi • Perundangan Sektor Konstruksi • Tahapan Pekerjaan Konstruksi dan Pelaksanaan SMKK • Komponen Biaya SMKK
- 4. Istilah Umum di Sektor Konstruksi
- 5. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Pekerjaan Konstruksi Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan; (Menurut UU No 2 tahun 2017 ttg Jasa Konstruksi)
- 6. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Jasa Konstruksi • Layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi; • Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi; • Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi; • Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa; (Menurut UU No 2 tahun 2017 ttg Jasa Konstruksi)
- 7. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 7 Keselamatan Keteknikan : pemenuhan standard perencanaan, perancangan, prosedur, dan mutu hasil pelaksanaan Jaskon, mutu bahan, dan kelaikan alat Keselamatan & Kesehatan Kerja : K3 bagi TK penyedia jasa, subpenyedia jasa, pemasok, dan pihak lain yang diizinkan memasukan tempat kerja Keselamatan Publik : Keselamatan masyarakat dan/atau pihak yang berada di lingkungan tempat kerja yang terdampak pekerjaan konstruksi Keselamatan Lingkungan : Kesalamatan lingkungan yang terdampak pekerjaan konstruksi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan lingkungan terbangun Keselamatan Konstruksi Pasal 84J PP 14 th 2021 Segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan
- 8. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Keselamatan Keteknikan Konstruksi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Keselamatan Lingkungan Keselamatan & Kesehatan Kerja Keselamatan Publik Kecelakaan Teknis Konstruksi Kecelakaan Kerja & Penyakit akibat Kerja Pencemaran Lingkungan dan Kecelakaan Masyarakat Hazzard Identification, Risk Assesment, and Opportunity (HIRAO), Metode Kerja/ Prosedur Kerja, Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (Method Statement), Job Safety Analysis (JSA)/Construction Safety Analysis (CSA) ▪ Bangunan/aset konstruksi ▪ Peralatan, material ▪ Pengguna Jasa ▪ Tenaga kerja konstruksi ▪ Pemasok, Tamu, subpenyedia ▪ Lingkungan kerja ▪ Lingkungan terdampak proyek ▪ Lingkungan Alam ▪ Lingkungan Terbangun ▪ Masyarakat sekitar proyek ▪ Masyarakat Terpapar Menjamin Objek yang Diselamatkan Pencegahan Terhadap Alat Pencegahan K3
- 9. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (PP No 50 tahun 2012 Bab I pasal 1 (2))
- 10. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 10 SMK3 & SMKK • SMK3 adalah Bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif (PP No 50 th 2012 ttg Penerapan SMK3) • SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi (Permen PUPR No 10 th 2021 ttg SMKK)
- 12. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi UU No. 1/1970 tentang Keselamatan Kerja UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Permen PUPR No 10/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) PP No. 14 /2021 tentang Perubahan atas PP No. 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi PP No 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Dasar Hukum K3 Sektor Konstruksi Permenaker No 1 Tahun 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan SKB No. KEP-174/MEN/1986 dan No. 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Tempat Kegiatan Konstruksi Fase Pra & Pasca Konstruksi Fase Konstruksi
- 13. Dasar Hukum SMKK UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi • Keamanan dan keselamatan menjadi asas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi • Terwujudnya keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun adalah tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui penataan sistem Jasa Konstruksi UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja Mengembangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi PP No. 14/2021 tentang Perubahan atas PP No. 22/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2/2017 tentang Jasa Konstruksi (Pasal 84AF Komponen Biaya) • Biaya penerapan SMKK masuk ke Daftar Kuantitas dan Harga • Biaya Penerapan SMKK mencakup 9 komponen • Biaya penerapan SMKK menjadi bagian RKK
- 14. Permen PUPR No 1/ 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR • Perhitungan biaya untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang bersifat umum dialokasikan dalam Biaya Umum • Keperluan K3 bersifat khusus diakomodir dalam AHSP Khusus K3 Permen PUPR 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Komponen/Item pekerjaan penerapan SMKK dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan. Dasar Hukum SMKK
- 16. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Siklus hidup bangunan gedung/ sipil 16 Pengkajian Perencanaan Perancangan Pembangunan Pengoperasian Pemeliharaan Pembongkaran Pembangunan Kembali
- 17. • bersifat berbahaya tinggi berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna • Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); • mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang; • menggunakan peralatan berupa pesawat angkat; • menggunakan metode peledakan dan/atau menyebabkan terjadinya peledakan; dan/atau • Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. • bersifat berbahaya sedang berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna • Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); • mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang; dan/atau • Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi madya. • bersifat berbahaya rendah berdasarkan penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa • Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); • mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) orang; dan/atau • Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana. RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI BESAR RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI SEDANG RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL KRITERIA RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI PP NO. 14/2021 DAN PERMEN PUPR NO. 10/2021
- 18. 18 M o h a m a d R e z a H u z a i n © 2 0 2 0 Tahap Pekerjaan Konstruksi Rancangan Konseptual SMKK Rancangan Konseptual, KAK, HPS, Risk Analysis, Biaya SMKK Dok. Penawaran Teknis, HPS RKK Daftar Kuantitas dan Harga RMPK RKK Pelaksana an • SMKK pd masa pemeliharaan • Pedoman Operasi dan Pemeliharaan PENGKAJIAN & PERENCANAAN PERANCANGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PROCUREMENT PELAKSANAAN Pengguna/Konsultan Pengkajian/ Konsultan Perencanaan/ Konsultan Perancangan Pengguna/Kontraktor/ Konsultan Pengawas/Konsultan MK TAHAPAN DOKUMEN PELAKU TAHAP PRA KONSTRUKSI (Hulu) TAHAP KONSTRUKSI (Hilir) SERAH TERIMA CSMS PRA-KUALIFIKASI (PQ) Pre-Job Activity (PJA)/ Pre- Construction Meeting (PCM) Work-In Progress (WIP)/ Audit During Execution Final Evaluation
- 19. Pengendalian Pelaksanaan SMKK Pengendalian “4M” 1. Method → metode kerja (SOP) 2. Man → tenaga kerja kompeten 3. Machine → peralatan laik fungsi 4. Material → material sesuai spesifikasi 5. Subkontraktor 6. Analisis Keselamatan Pekerjaan/Job Safety Analysis Persyaratan dalam permohonan memulai pekerjaan mengintegrasikan pengendalian mutu dan Analisis Keselamatan Pekerjaan/JSA Syarat Memulai Pekerjaan Work method statement Pengendali Pekerjaan
- 20. Mekanisme Serah Terima Pekerjaan Konstruksi Serah Terima Pekerjaan adalah kegiatan penyerahan pekerjaan yang telah selesai 100% (seratus perseratus) dari Penyedia kepada Pengguna Jasa dalam kondisi dan standar sebagaimana disyaratkan dalam kontrak SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN / PROVISIONAL HAND OVER (PHO) MASA PEMELIHARAAN Setelah PHO pekerjaan SMKK diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan. SERAH TERIMA KEPADA PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR Pengoperasian dan Pemeliharaan, Pengguna Jasa harus merujuk pada hasil perancangan yang telah dimutakhirkan; dan Panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil pelaksanaan rancangan dan RKK yang dimutakhirkan. SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN / FINAL HAND OVER (FHO) PP NO. 14/2021 DAN PERMEN PUPR NO. 21/2019 Laporan dokumen hasil penerapan SMKK (sebagaimana dalam kontrak) - Laporan pelaksanaan RKK - Dokumen RMPK dan pemutakhirannya - Dokumen Program Mutu dan pemutakhirannya - Dokumen RKPPL dan pemutakhirannya - Surat keterangan nihil kecelakaan konstruksi
- 22. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi • Ayat (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa wajib memenuhi Standard Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Berkelanjutan UU No 2 th 2017 Pasal 59 dan PP No 14 Tahun 2021 Pasal 84F Standard Keamanan • Keandalan bangunan berdasarkan standard perancangan yang ditetapkan Standard Keselamatan • Mengatur keselamatan keteknikan konstruksi, K3, keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik Standard Kesehatan • Menjamin dan melindungi kesehatan tenaga kerja konstruksi dan masyarakat yang terdampak oleh pelaksanaan pekerjaan konstruksi Standard Keberlanjutan • Menjamin keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek tata lingkungan setempat, dan pengelolaan lingkungan hidup serta aspek sosial
- 23. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Mutu bahan Mutu peralatan Keselama tan dan Kesehata n Kerja (K3) Prosedur pelaksan aan Jaskon Mutu hasil pelaksan aan Jaskon Pengoper asian dan pemeliha raan Pedoman perlindu ngan sosial TK Pengelol aan lingkunga n hidup Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi UU No 2 th 2017 Pasal 59 dan PP No 14 Tahun 2021 Pasal 84F Standard yang dimaksud, antara lain meliputi :
- 24. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Penerapan SMKK • Pasal 84I Ayat (1) : setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi wajib menerapkan SMKK • Pasal 84I Ayat (2) : Lingkup penerapan SMKK, antara lain 1. Konsultansi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi 2. Konsultansi Konstruksi Pengawasan 3. Pekerjaan Konstruksi 4. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Menurut PP No 14 tahun 2021
- 25. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 25 Persyaratan Rencana K3/ HSE Plan SKB Menaker & MenPU No 174-104 tahun 1986 1.1.1. Kontraktor/pemborong harus dapat mengusahakan agar tempat kerja, peralatan, lingkungan kerja dan tata cara kerja diatur sedemikian rupa sehingga tenaga kerja terlindungi dari resiko bahaya kecelakaan. PermenPU No 10 th 2021 Pasal 2 ayat (1) Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK
- 26. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 26 PermenPU No 10 Tahun 2021 • Pasal 2 ayat (1) Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK • Pasal 2 ayat (11) Penerapan SMKK dimuat dalam dokumen SMKK yang terdiri atas :
- 27. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rancangan Konseptual SMKK Dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) Dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian (ITP), serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak (Menurut PP No 14 tahun 2021)
- 28. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) Dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) Dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas (Menurut PP No 14 tahun 2021)
- 29. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 29 PP No 14 Tahun 2021 • Pasal 84L ayat (1) Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, produk yang dihasilkan tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk menyusun dokumen Rancangan Konseptual SMKK untuk mendukung penerapan SMKK • Pasal 84L ayat (5) Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK, penyedia jasa pekerjaan konsultansi pengkajian, perencanaan, dan perancangan wajib memiliki ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi
- 30. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Penerapan SMKK • Pasal 2 Ayat (11) : Penerapan SMKK dimuat dalam dokumen SMKK yang tediri atas : 1. Rancangan Konseptual SMKK – Sublampiran C 2. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) – Sublampiran D 3. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK) – Sublampiran E 4. Program Mutu – Sublampiran F 5. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL) – Sublampiran G 6. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) – Sublampiran H Menurut Permen PUPR No 10 tahun 2021
- 31. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rancangan Konseptual SMKK Data Umum Metode Pelaksanaan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (ITP) Rekomendasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Manajemen Lalu Lintas Identifikasi Bahaya, Mitigasi Bahaya, dan Penetapan Tingkat Risiko Pekerjaan Daftar Standar dan/atau Peraturan Perundang-Undangan Pernyataan Penetapan Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Dukungan Keselamatan Konstruksi (Biaya SMKK dan Kebutuhan Personil KK) Rancangan Panduan Keselamatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Konstruksi
- 32. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Metode Pelaksanaan Metode Kerja Pemeriksaan dan Pengujian (ITP)
- 33. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rekomendasi Rencan Pengelolaan LH dan Manajemen Lalu Lintas Pengelolaan LH Manajemen LL
- 34. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Penilaian Risiko Pekerjaan Konstruksi HIRADC
- 35. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Standar dan/atau Peraturan Perundangan
- 36. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Elemen SMKK didalam RKK Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam KK Perencanaan Keselamatan Konstruksi Dukungan Keselamatan Konstruksi Operasi Keselamatan Konstruksi Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK
- 37. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Kepemimpinan dan Partisipasi Tenaga Kerja dalam Keselamatan Konstruksi 1.1 Lembar komitmen rencana aksi keselamatan konstruksi
- 38. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Perencanaan Keselamatan Konstruksi 1. Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko 2. Peraturan Perundang-Undangan dan Standar 3. Sasaran dan Program Pengawasan
- 39. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Dukungan Keselamatan Konstruksi 1. Kompetensi (Daftar personil & sertifikat personil) 2. Biaya SMKK (Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pengawasan dan/atau pengendalian pekerjaan diluar biaya renumerasi tenaga ahli.
- 40. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Operasi Keselamatan Konstruksi 1. Struktur organisasi pengawasan pekerjaan konstruksi Memuat bagan struktur organisasi pengawas pekerjaan konstruksi dan tugas serta tanggung jawabnya. SO dalam RKK harus terintegrasi dengan SO dalam RMP 2. Pengelolaan keselamatan konstruksi Memuat prosedur dan/atau IK pengawasan pada proses pelaksanaan konstruksi yang ditandatangai Pimpinan Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Pengguna Jasa.
- 43. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Evaluasi Kinerja Penerapan SMKK Memuat laporan hasil pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan laporan penerapan pelaksanaan RKK pekerjaan konstruksi. Isi laporan hasil sekurang-kurangnya mencakup lembar pengawasan dan formulir izin kerja yang telah ditandatangani.
- 44. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi Informasi Pekerjaan Struktur Organisasi Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Tahapan Pekerjaan Gambar dan Spesifikasi Teknis Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (WMS) Rencana Pemeriksaan dan Pengujian (ITP) Pengendalian Sub-Penyedia Jasa dan Pemasok
- 45. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 45 Struktur Org & Tanggung Jawab Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 46. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 46 Gambar Kerja Tahapan Pekerjaan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
- 47. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 47 Gambar Kerja Tahapan Pekerjaan Rencana Pelaksanaan Pekerjaan
- 48. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 48 Manpower Planning Equipment & Material Planning
- 49. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Job Safety Analysis Inspection & Test Plan (ITP)
- 50. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain PROGRAM MUTU 1. Dokumen penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan sesuai persyaratan kontrak pekerjaan 2. Disusun Penyedia Jasa Konsultansi dan Pekerjaan Konstruksi setelah menerima SPMK, dan dibahas pada Kick-off Meeting 3. Disahkan penanggung jawab kegiatan (Owner) sebelum pekerjaan konstruksi dimulai 4. Program mutu dapat direvisi apabila terjadi perubahan persyaratan Informasi pekerjaan Organisasi Kerja Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Metode Pelaksanaan Pengendalian Pekerjaan Laporan Pekerjaan Yang terdiri dari komponen :
- 53. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKPPL) Pendahuluan Rona Lingkungan Hidup Awal Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan
- 54. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rona Lingkungan Awal Gambaran terkait kondisi eksisting sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan yang mencantumkan dokumentasi dan keterangan rona awal dari beberapa sisi
- 55. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan Catatan: 1. Jika pekerjaan dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) maka Tabel Rencana Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup harus mengakomodasikan dan menjabarkan amanat dan klausul yang tercantum di dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL); 2. Jika pekerjaan tidak dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) maka kolom (5) harus memuat dan menjabarkan mitigasi setiap dampak lingkungan sosial yang terjadi berbasis Prosedur Operasi Standar dari setiap item pekerjaan. 3. Jika pekerjaan tidak dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan (AMDAL dan/atau UKL-UPL) maka kolom (6) harus memuat metode pemantauan dari setiap pengelolaan dampak lingkungan sosial yang terjadi berbasis Prosedur Operasi Standar dari setiap item pekerjaan.
- 56. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan
- 57. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) Pendahuluan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pelaporan Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas
- 58. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Urutan Pekerjaan dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan 1. Menentukan jenis dari pekerjaan, apakah termasuk pekerjaan jangka panjang atau pendek 2. Menentukan tahapan pekerjaan, yaitu: Lalu lintas disekitar area kerja, melintasi dengan kontrol penuh/ melewati tanpa menyentuh area kerja/diperlukan detour/ atau dilakukan buka tutup jalur untuk periode pendek saat pekerjaan berlangsung 3. Mempertimbangkan volume dan komposisi lalu lintas 4. Mempertimbangkan arus lalu lintas dilihat dari hasil pentahapan pekerjaan 5. Mempertimbangkan keselamatan pekerja, salah satunya dengan rambu, perangkat peringatan, dan perlengkapan pakaian berwarna terang 6. Mempertimbangkan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda harus disediakan lintasan yang memadai menyediakan fasilitas khusus untuk pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor jika dibutuhkan 7. Mempertimbangkan kualitas penerangan yang baik, antara lain untuk pekerja, pengguna jalan, pejalan kaki dan pesepeda. 8. Dalam penyusunan RMLLP dapat merujuk pada dokumen hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) jika ada, 9. dalam hal pekerjaan menggunakan kendaraan mobilisasi atau alat angkat dan/atau alat angkut dengan kriteria Over Dimension dan Over Load maka dapat merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku 10. Memperhitungkan dalam biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
- 59. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 59 Daftar Lingkup Pekerjaan RMLLP
- 60. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 60 Analisis Lalu Lintas Minimalisasi Gangguan Pergerakan dan Pola Lalu Lintas Gangguan Lalu Lintas Jam Sibuk Gangguan Pelayanan Kendaraan Umum Banyaknya jalan yang ditutup bersamaan Pembagian zona (khusus jalan) Zona Peringatan Dini Zona Pemandu Zona Kerja Zona Terminasi
- 61. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain 61 Pelaksanaan Kegiatan Menyediakan petugas bendera (flagman) dan perlengkapan jalan sementara Koordinasi antara berbagai kontrak pekerjaan sipil Pemeliharaan perlengkapan sementara Koordinasi pihak terkait (Dishub, Satlantas, Kepolisian Resort, Jasa Marga, dsb) Bahan dan peralatan (pemberi isyarat, lampu dan reflektif, pagar pengaman, pengawas, dsb)
- 66. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Jika anda memiliki uang Rp 3.000.000,- dan hanya diberikan 2 pilihan helm dibawah ini, helm manakah yang akan anda beli? Harga : Rp 2.950.000,- Kembalian : Rp 50.000,- Harga : Rp 150.000,- Kembalian : Rp 2.850.000,-
- 67. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Jika awalnya kita merasa helm hitam itu mahal, dan kejadian dibawah ini terjadi. Seandainya waktu bisa diputar Kembali, helm mana yang akan anda pilih? Apakah masih menganggap helm ini mahal? > Karena mahal/ murah itu relatif, tergantung persepsi kita > Biaya K3 sifatnya investasi, yang kita beli adalah nilai dari barang tersebut, tidak hanya bentuk atau fungsinya saja.
- 68. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Fenomena Gunung Es – Biaya Kecelakaan Biaya Kecelakaan dan PAK • Pengobatan / perawatan • Gaji (Biaya diasuransikan) • Kerusakan peralatan • Kerusakan produk dan material • Hambatan dan ganguan produksi • Biaya legal hukum • Biaya fasilitas dan perawatan gawat darurat • Sewa peralatan • Kehilangan Waktu untuk penyelidikan • Gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang • Biaya pemakaian pekerja pengganti / melatih • Upah lembur • Ekstra waktu untuk kerja administrasi • Berkurangnya hasil produksi akibat dari korban • Hilangnya bisnis dan nama baik Rp. 100jt Rp. 100- 500jt > Rp. 500jt
- 69. BIAYA PENERAPAN SMKK 1. Penyiapan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) 2. Sosialisasi, promosi, dan pelatihan 3. Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) 4. Asuransi dan perizinan 5. Personel Keselamatan Konstruksi 6. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan 7. Rambu-rambu yang diperlukan 8. Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi* 9. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi Paling sedikit mencakup: Dalam hal Penyedia Jasa tidak menyampaikan perkiraan biaya penerapan SMKK, Penyedia Jasa pada: • Sistem gugur : dinyatakan gugur • Sistem nilai: nilai penawaran biaya = 0 *Tidak wajib dilaksanakan bagi konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi kecil Pemutakhiran dokumen SMKK dalam hal terjadi: a. Perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan b. Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/atau kerusakan lingkungan. tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK Pasal 84 AG PENAMBAHAN DALAM PP NO. 14 TAHUN 2021 PP NO. 14/2021 DAN PERMEN PUPR NO. 10/2021
- 70. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rincian Biaya SMKK
- 71. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rincian Biaya SMKK
- 72. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rincian Biaya SMKK
- 73. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rincian Biaya SMKK
- 74. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Rincian Biaya SMKK
- 75. Youtube.com/c/rezamengajar Mohamad Reza Huzain Catatan Pengisian : • Uraian pekerjaan sesuai sublampiran K – Permen PUPR No 10 th 2021 • Satuan ukuran menyesuaikan uraian pekerjaan (mis. Kegiatan-unit, pekerja-org, luasan area-m2, dst) • Asumsi diisi dengan estimasi sesuai karakteristik proyek atau menyesuaikan persyaratan didalam dokumen penawaran teknis saat tender • Kuantitas diisi dengan jumlah estimasi dari asumsi yang sebelumnya telah dibuat • Harga satuan diisi dengan harga satuan menyesuaikan dengan satuan ukuran yang telah dibuat • Keterangan diisi dengan informasi penjelasan lebih lanjut mengenai asumsi atau satuan ukuran yang telah dibuat
- 76. : re_zain : www.milea.app/instruktur/Mohamad628 Thank You : Reza Mengajar www.milea.app/instruktur/Mohamad628 Mohamad Reza Huzain